Profil Raharjo Adisusanto, Direktur Utama SMF

SMF“Koordinasi yang Belum Jalan”

MEMBELI rumah akan membutuhkan jumlah uang yang tidak sedikit, sehingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa menjadi pilihan. Bagi perbankan, sumber dana yang tersedia untuk membiayai KPR umumnya berjangka pendek, seperti tabungan, giro, deposito, dan sebagian dari obligasi. Sehingga menimbulkan kesenjangan jangka waktu atau maturity mismatch dalam penyediaan dana KPR.

Masalah maturity mismatch ini dialami hampir oleh semua negara berkembang. Dan masing-masing mencari solusi yang cocok dengan kondisi negaranya. Di Indonesia, sejak 1983 diskusi pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan telah dilaksanakan. Kemudian, dilanjutkan dengan serangkaian studi kelayakan yang dipelopori oleh Departemen Keuangan, antara 1993 hingga semester pertama 2005. Akhirnya didirikanlah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 22 Juli 2005 untuk menjalankan peran itu.

Kepada Junaidi P. Hasibuan dari SINDO Weekly, Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto mengatakan sekuritisasi yang dilakukan SMF terbukti mampu mendorong percepatan penyaluran KPR kepada masyarakat. “Kami menyediakan dana jangka menengah atau panjang dari pasar modal untuk sektor pembiayaan perumahan. Sehingga pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh keluarga Indonesia dapat tersedia,” katanya.

Bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi kita saat ini?

Menurut saya, negara kita ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan termasuk tinggi di antara negara-negara berkembang lainnya. Ekonomi kita tumbuh di atas 6% per tahun. Maka tidak salah jika banyak pengamat ekonomi dunia mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya paling konsisten, selain Cina dan India di Benua Asia.

Hal ini tentunya disebabkan oleh masyarakat menengah kita yang tampil sebagai penopang. Konsumsi masyarakat menengah kita cukup baik. Kemudian nilai ekspor kita juga naik terus. Begitu juga stabilitas ekonomi kita, menurut saya termasuk baik. Cuma yang harus diwaspadai adalah krisis global yang belum membaik hingga saat ini. Oleh karena itu, saya melihat Indonesia ini ke depan akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Apalagi dibarengi dengan regulasi yang baik pula dari pemerintah. SMF 2

Pemerintah mencanangkan Indonesia harus menjadi negara maju pada 2025. Anda yakin kita bisa mencapai itu?

Kalau masalah yakin atau tidak, itu tergantung dari situasi dan kondisi yang akan kita hadapi seperti apa. Bicara soal 2025 menjadi negara maju, sudah seharusnya kita optimistis bisa menjadi negara maju. Namun, tentunya ada beberapa syarat. Salah satunya adalah apa saja planning kita sampai 2025 untuk menjadi negara maju. Kemudian impelementasinya dari sekarang harus sudah mulai dilaksanakan satu per satu, termasuk pembangunan infrastruktur. Dengan adanya masterplan dalam MP3EI itu seharusnya sudah direalisasikan mulai tahun ini.

Selain bidang infrastruktur, hal apalagi yang menjadi kendala?

Harus kita akui bahwa kelemahan kita memang di bidang infrastruktur. Kemudian bagaimana pemerintah kita mampu mengelola subsidi. Seperti kita ketahui, bahwa di beberapa bidang, pemerintah masih mengeluarkan subsidi. Pemerintah harus mampu mengelola subsidi ini dengan baik. Kemudian mungkin yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah kita mengelola pemerintahan dengan pola good governance-nya. Maka saya yakin, jika tiga hal ini bisa direalisasikan jauh-jauh hari, 2025 nanti kita akan mencapai predikat negara maju.

Bagaimana Anda melihat kondisi sosial politik kita saat ini?

Sepanjang kondisi sosial politik ini terkelola dengan baik, maka situasi negara kita pun akan kondusif. Saya melihat masyarakat kita sekarang sudah mulai berpikir maju. Setelah kita melalui era reformasi selama 15 tahun, saya pikir kita sudah banyak belajar. Masyarakat kita sudah lebih kompromistis, sehingga seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan situasi ini untuk bisa lebih maju lagi bersama masyarakat.

Saya melihat kondisi sosial politik kita sudah sangat mendukung untuk menjalankan program-program pemerintah. Walaupun ada gejolak dan riak-riak kecil, kita bisa melihat itu sebagai hal biasa. Yang terpenting ke depan kita sudah mulai menikmati hasil reformasi ini. Selama kita bisa sama-sama berpikir, semua itu untuk kepentingan bangsa. Para profesional, para pejabat, sudah seharusnya berpikir bahwa semua tujuan kita bersama adalah untuk kepentingan bangsa. Bukan berpikir untuk kepentingan individu dan golongan.

Apakah kondisi negara kita sudah sangat kondusif untuk investasi?

Potensi investasi kita ini sebenarnya cukup besar. Di saat negara-negara Eropa dan Amerika masih bergelut dengan masalahnya sendiri, saat inilah kesempatan kita untuk tampil menjadi negara investasi bagi negara-negara luar, tetapi sepanjang infrastruktur sarana dan prasarana kita menunjang. Pemerintah kita sudah seharusnya sadar dan sudah sangat sadar sih, bahwa kelemahan negara kita adalah infrastruktur.

Lalu, bagaimana dengan kepastian hukum kita?

Di bidang hukum, saya melihat pemerintah harus konsisten juga. Sebagaimana kita tahu, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sinkron juga. Tampaknya masih banyak hal yang kurang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga agak mengganggu iklim investasi di Indonesia. Jadi ke depan, harus ada sinkronisasi antara regulasi pemerintah pusat dan daerah.

Apa harapan Anda terhadap figur presiden kita di 2014 nanti?

Harapan saya tentu bisa membawa negara kita ini menjadi negara yang lebih maju dari sekarang. Konkretnya jika melihatnya dari segi kemajuan ekonomi, tentu kita bicara investasi. Maka mau tidak mau presiden nanti, siapapun itu, harus mampu menyediakan dan melanjutkan program pengembangan infrastruktur yang sudah dicanangkan dalam MP3EI itu.

Selain itu, presiden nanti juga harus bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sandang, pangan, dan papan. Seperti yang kami geluti di bidang perumahan. Program ini harus konsisten secara berkelanjutan untuk dilaksanakan, siapapun presidennya nanti. Cuma yang saya lihat, koordinasi di negara kita ini masih belum jalan. Semuanya masih lebih banyak berpikir sendiri-sendiri.

Biodata Raharjo Adisusanto

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Betung, 1 Desember 1962

Status                          : Menikah, memiliki dua anak

PENDIDIKAN

1987    :  Sarjana Teknik Sipil (Manajemen Konstruksi), Institut Teknologi Bandung

2006    :  Magister Manajemen, General Management, IPMI (Institut Pengembangan Manajemen Indonesia)

KARIER

2011–Sekarang           : Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

2007–2011                  : Senior Vice Presiden PT Bank Mega Tbk. – Kepala Divisi Korporasi

2001–2007                  : Deloitte Touche Tohmatsu – Financial Advisory Services.

1999–2011                  : Associate Director AAJ Consulting − Financial Advisory & Capital Market Group

1995–1999                  : Vice Presiden PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Corporate Finance Division

1990–1995                  : Manager PT Bank Niaga Tbk. – Invesment Banking Division

1989–1990                  : Management Trainee PT United Tractor

1987–1989                  : Project Officer PT Dacrea Engineering Consultant

Agar Rumah Terjangkau Rakyat

SMF 3 RUMAH menjadi salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Dalam membeli rumah, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sehingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan masa angsuran yang cukup panjang menjadi pilihan sebagian besar rakyat Indonesia.

Tapi, perbankan belum bisa memenuhi kebutuhan KPR yang sangat besar. Sebab, bagi perbankan sumber dana yang tersedia untuk membiayai KPR umumnya berjangka pendek. Di antaranya tabungan, giro, deposito, dan sebagian dari obligasi. Ini menimbulkan kesenjangan jangka waktu dalam mengelola arus dana untuk KPR.

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mempunyai visi menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia. Kegiatan utama SMF sendiri, menurut Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto, mendorong terciptanya pasar primer yang efisien dan kuat. Sehingga menjadi landasan berdirinya pasar sekunder serta mendorong bank penyalur KPR untuk melakukan efisiensi dengan cara menjual hak tagih KPR-nya melalui transaksi sekuritisasi.

Singkat kata, tugas SMF adalah memfasilitasi penjualan tagihan KPR dari bank-bank penyalur KPR kepada investor di pasar modal dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA). Aset SMF sendiri adalah portofolio KPR itu. Selain itu, SMF juga menerbitkan obligasi ke pasar modal untuk mendapatkan dana jangka panjang yang hasilnya disalurkan kepada bank untuk membiayai penyaluran KPR.

Lewat sekuritisasi, bank mendapatkan dana berjangka menengah/panjang dari pasar modal dengan tingkat bunga tetap (fixed rate). Sehingga, ketika disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk KPR, perbankan diharapkan dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tetap sampai dengan jatuh tempo.

Sekarang, perbankan tidak berani memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tetap sampai dengan jatuh tempo. Kalaupun perbankan berani mematok fixed rate, paling hanya setahun. Sehingga hal ini akan membebani masyarakat menengah ke bawah karena bunga bisa naik sewaktu-waktu. Padahal, jika terjadi kenaikan suku bunga, cicilan KPR-nya akan melonjak.

Bagi masyarakat menengah bawah, naiknya cicilan itu akan sangat berpengaruh. Kalau suku bunganya tetap, cicilannya akan tetap sampai jatuh tempo. Misalnya cicilannya Rp500 ribu per bulan, hal ini akan tetap sampai jatuh temponya, 15 tahun misalnya.

Dengan adanya SMF, perbankan bisa meminjam dana dalam bentuk jangka panjang, tidak lagi jangka pendek. Sekarang misalnya, ada program Kemenpera untuk KPR Sejahtera, KPR bersubsidi. Program-program itu tingkat bunganya dipatok fixed sebesar 7,25 persen/tahun dengan jangka waktu kredit 20 tahun.

Tantangan untuk sekuritisasi, menurut Raharjo, perbankan hingga sekarang masih enggan melakukan sekuritisasi atas tagihan KPR-nya. Mengapa? Karena kalau mereka melakukan sekuritisasi, maka tagihan KPR-nya akan dikeluarkan dari pembukuan bank. Ini akan mengganggu pembukuan bank-bank yang masih ingin mengejar pertumbuhan aset.

Padahal, sekuritisasi tak harus menurunkan jumlah aset. Caranya, setelah portofolio KPR-nya disekuritisasi, harus segera disalurkan kembali dalam bentuk KPR. “Itu yang selalu kami sosialisasikan kepada perbankan. Tetapi, mungkin sosialisasi saja tidak cukup. Kami juga memerlukan dukungan dari otoritas perbankan,” paparnya.

Pada penyaluran pinjaman, ada lagi tantangannya. Saat ini, SMF punya sembilan debitur yang terdiri dari enam perbankan dan tiga multifinansial. Sejauh ini, perbankan masih lebih memilih sumber pendanaan dari tabungan dan deposito karena bunganya lebih murah dan lebih banyak jumlahnya.

Ketiga adalah tantangan saat penerbitan surat utang atau obligasi. Sebenarnya obligasi SMF, kata Raharjo, diminati oleh investor di pasar modal dari kalangan institusi seperti asuransi, perbankan, dan beberapa perseroan. “Tantangannya beberapa investor masih menghendaki premi yang tinggi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s