Profil Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo: Dari Ekonomi Biru Sampai Swasembada Garam

Menjawab berbagai keraguan atas pengetahuan soal kelautan dan perikanan, Sharif Cicip Sutarjo mampu membawa konsep Blue Economy berazas kelanjutan. Ia juga berhasil  mengukir swasembada garam yang dirindukan selama setengah abad.

Sharif Cicip Sutardjo 2Angin reshuffle pada Oktober 2011 mencuatkan nama Sharif Cicip Sutardjo. Lelaki kelahiran Yogyakarta, 10 Oktober 1948 ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) menggantikan Fadel Muhammad.

Di tengah berbagai dukungan ada pula suara sumbang mengungkapkan nada sinis atau pesimistis berlebihan. Seperti diutarakan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik sehari sebelum Sharif Cicip Sutardjo dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai MKP. “Dari hasil penelusuran kami, tidak ada koneksinya antara dia dan kelautan serta perikanan, dia tidak memiliki keahlian di bidang itu,” katanya.

Riza menilai, kelautan dan perikanan memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak sehingga dibutuhkan orang yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang itu.Pemilihan tersebut lebih terasa aroma kompromi politik dibandingkan keinginanan untuk meningkatkan kinerja. “Tidak ada keraguan kalau dia yang dipilih penuh pertimbangan politik,” tambahnya.

Namun Cicip—begitu dia disapa—tak banyak mengomentari perihal debat kusir. Dia langsung saja memulai lembaran baru pekerjaan dengan menapaki pekerjaan secara serius. Misalnya saja, melanjutkan pilot project Fadel Muhammad sebagai MKP dengan konsep Minapolitan, yakni pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan.

Sosoknya yang terkesan low profile sekaligus tak ingin terikat kaku pada sistem protokoler membuatnya lima hari pasca dilantik langsung ikut rapat dengan dewan legislatif yang notabene doyan mengkritik. Di gedung kura-kura itu, Cicip dalam rapat kerja pertama dengan Komisi IV DPR RI bersedia menjalankan pekerjaan dengan mempelajari terlebih dulu.  “Kita mesti pelajari dulu, baru kita akan bicara langkah ke depan,” sebut Cicip.

Toh tak lama, dia memerintahkan program penuntasan pembangunan 41 lokasi program percontohan Minapolitan.  Selanjutnya, setelah memahami akar masalah, Cicip mengusung program industrialisasi sektor perikanan dengan upaya memodernisasi nelayan dan memperkuat sistem manajemen pelayanan pelabuhan.

Ada pencetusan konsep Ekonomi Biru alias Blue Economy. Hal ini yang kemudian bahkan sudah menjadi gaung di dunia internasional. Di mana, pemerintah Indonesia di Forum Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil pada akhir Juni 2012 menyampaikan usulan tentang prinsip Ekonomi Biru guna mendorong kesadaran global terhadap pengelolaan laut dan sumber daya pesisir.

Sebenarnya pemikiran Blue Economy sendiri terlahir dari oleh Gunter  Pauli, seoarang Pendiri Zero Emissions Research Institute. Dalam buku karangannya, Blue Economy: 10 Years-100 initiatives-100 Milion Jobs   (2010) itu tersusun langkah rapi mencapai tujuan akhir dalam menggeser masyarakat dari kelangkaan menuju kelimpahan. Prinsipnya, efesiensi sumber daya, nirlimbah (zero waste), inklusi sosial, pemerataan sosial dan kesempatan kerja bagi orang miskin, inovasi dan adaptasi serta  efek ekonomi pengganda.

Sebagai nakhoda Cicip melihat perlunya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan konservasi keanekaragaman hayati yang berpusat pada rakyat dengan pula menitikkan pada kearifan lokal. Sehingga, masyarakat pesisir dan nelayan mendapatkan pengetahuan atau edukasi soal pemeliharaan ekosistem.

Berbagai sosialisasi kemudian diluncurkan. Dibuatlah penyuluhan secara rutin soal pelarangan merugikan pelestarian seperti penangkapan ikan dengan bom. Pengembangan wisata bahari yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan juga diarahkan kepada pemikiran keberlangsungan dan keberlanjutan di masa mendatang.

Hal ini amat penting mengingat luas laut Indonesia lebih kurang 5,8 juta kilo meter persegi atau 2/3 luas wilayah keseluruhan RI. Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km sebagai yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, maka potensi sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, bisa punah bila tak dijaga pelestariannya.

Sejatinya, program Cicip ini telah menunjukkan hasil. Beberapa indikator keberhasilan terpampang jelas dalam sumbangan kenaikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan sebesar 6,48%, produksi perikanan mencapai 15,26 juta ton, produksi garam menyentuh angka 2,02 juta ton. Begitu pula tingkat konsumsi ikan dalam negeri naik hingga 33,89 kg/kapita serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang memberi gambaran peningkatan taraf hidup nelayan.

Cicip pula memberi tambahan gambaran sukses konsep Blue Economy lewat pengembangan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan mencapai luas 16,06 juta hektar (ha). Selain itu, kawasan konservasi bertambah lagi seluas 661,4 ribu ha.

Bukan cuma itu, pemanfataan kawasan terbilang efektif. Pulau kecil yang selama ini menganggur mulai dimanfaatkan sekaligus dilestarikan. Setidaknya hingga 2012, jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang telah dikelola sebanyak 60 pulau. Di sisi lain, sektor pengawasan pun berlangsung baik. Presentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan perusakan lainnya ditekan hingga 41%.

Pada 2013, pendekatan Blue Economy lalu dikembangkan melalui peningkatan nilai tambah dan sinergi hulu-hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan. Basisnya pada komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen. Di mana, pelabuhan sebagai salah satu yang dibenahi.

Cicip memerintahkan kelanjutan berbagai program yang terbukti membawa hasil seperti Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Hanya saja titik perhatiannya dipusatkan pada pelabuhan di 200 lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di seluruh wilayah Indonesia. “Juga memastikan kegiatan lintas sektor dapat terlaksana,“ imbuh alumnus Universitas Padjaran Bandung ini.

Agar mencapai hasil maksimal, pengembangan karantina ikan dan pengendalian mutu melalui peningkatan mutu produk digalakkan. Sekaligus melakukan pengendalian impor ikan secara maksimal. “Untuk bidang konservasi dan lingkungan, KKP telah mendorong Pemda terlibat pelaksanaan COREMAP III serta peningkatan kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil melalui rehabilitasi ekosistem pesisir,” paparnya.

Dengan begitu, capaian produksi perikanan hingga 22,39 juta ton bisa terlaksana. Alhasil, sesuai target pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,25% yang memberi sumbangsih pembangunan nasional. Serta mengerucutkan jumlah penduduk miskin nasional di wilayah pesisir.

Akibat keterbatasan anggaran pemerintah, lantas Cicip mendorong terwujudnya kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis partisipasi sektor usaha. Diberikan insentif dan perlakuan khusus agar mengundang sektor usaha membangun kawasan pertumbuhan ekonomi.

Hilirisasi Rumput Laut

Melihat komoditas rumput laut Indonesia punya keunggulan komparatif, Cicip lalu mendorong hilirisasi olahan rumput laut. Ini guna memacu ekspor produk rumput laut olahan. Sebab, selama ini ini berbagai produknya seperti ATC (Alkali Treated Cotonii), SRC (Semi Refine Caraginan), dan RC (Refine Caraginan) bisa menjadi daya jual tersendiri. Sharif Cicip Sutardjo

Menurut Cicip, hilirisasi ini akan berdampak pada penguatan struktur industri di dalam negeri, peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, dan terpenuhinya pasar dalam negeri serta meningkatnya ekspor olahan rumput laut. “Industrialisasi rumput laut tidak hanya sebatas untuk meningkatkan devisa negara, tetapi juga untuk memberikan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi pembudidaya rumput laut yang umumnya merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir,” terangnya.

Selama ini, ekspor bahan baku rumput laut Indonesia hingga mencapai kisaran 75-80 persen. Namun ada ketergantungan impor karagenan sebesar 1.320 ton. Karenanya Cicip menggulirkan menempatkan rumput laut sebagai komoditas utama, bersanding dengan komoditas tuna, tongkol, cakalang, udang, bandeng, dan patin.

Pada 2011 sendiri, produksi rumput laut Indonesia adalah sebesar 5,17 juta ton pada 2011. Namun dua tahun belakangan jumlahnya meningkat signifikan. Bahkan pada 2014 mendatang, target produksi basah rumput laut naik dua kali menjadi 10 juta ton per tahun. “Sebagai bahan baku industri, rumput laut memiliki lebih dari 500 end product. Saat ini permintaan akan produk olahan komoditas rumput laut sangat dibutuhkan oleh industri, baik pangan maupun non pangan,” begitu Cicip member alasan.

Swasembada Garam

Selama hampir 50 tahun negeri ini dilanda kekurangan produksi garam, akhirnya pada 2012 pemerintah telah mengklaim hasil swasembada garam. Hal ini berkat gebrakan Cicip mengintensifkan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk memacu produksi dan kualitas garam rakyat.

Program ini dinilai efektif karena berhasil meningkatan produksi garam dari rata-rata 55 ton/ha menjadi 73,73 ton/ha. Serta, mewujudkan kesadaran stakeholder garam nasional dalam membenahi sistem dan tata kelola niaga garam yang berkeadilan dan berkesinambungan antara petani garam rakyat, industri garam nasional.

Mengacu data Kementerian Kelautan dan Perikanan, stok garam konsumsi tahun 2012 sebanyak 2.978.616 ton, meliputi produksi garam rakyat pada 40 kabupaten/kota, tujuh sentra garam, dan 33 lokasi penyangga dengan total sebesar 2.473.716 ton. Ditambah stok PT Garam 385.000 ton dan sisa impor garam 119.900 ton. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi pada semester II-2012 sebanyak 720.000 ton, dan pada semester I-2013 diprediksi 720.000 ton sehingga terdapat surplus garam konsumsi nasional sebanyak 1.538.616 ton.

Sang Politisi, Pengusaha, dan Hasrat Membangun Desa

 Sejatinya, Sharif Cicip Sutardjo sebagai politisi handal. Dia merupakan salah satu pimpinan Partai Golkar yang kini menjadi salah satu Wakil Ketua Umum periode 2009-2014. Di era Orde Baru dia pernah menjadi anggota MPR RI.

Perjuangan politiknya menyangkut pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, terutama di kawasan pedesaan. Menurutnya, saat ini memang banyak pembangunan di desa. Namun pembangunan seperti hotel, lapangan golf, pusat perbelanjaan itu tak berorientasi pada pemberdayaan kapasitas masyarakat desa.

“Pembangunan di desa beda dengan pembangunan desa. Yang terjadi sekarang masyarakat desa semakin terpojok secara perekonomian dan tergeser secara sosial. Perlu segera diupayakan perubahan yang drastis. Kami yakin pemerintah bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk mengubah postur APBN yang lebih pro desa,” ungkap mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 1986-1989 ini. Sharif Cicip Sutardjo fadel

Sebagai Anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai tentara ini terbiasa dengan kedisiplinan. Karenanya, Cicip selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas maupun pekerjaan. Begitu pula tatkala dia ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan teman satu koleganya satu partai, Fadel Muhammad yang sama-sama menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Ketua Dewan Penasehat Kadin 2009-2010 ini, memberi perhatian soal konservasi pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Hingga pertengahan 2012 saja, Indonesia tercatat berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,35 juta ha atau mencapai 76,75 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 20 juta ha pada 2020. Salah satu yang berhasil misalnya penetapan kawasan konvervasi laut Sawu seluas 3,5 juta hektar sebagai kawasan konservasi laut dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia berdasarkan jenisnya.

Selain itu, lelaki berusia 54 itu merupakan salah satu pengusaha properti sukses. Ia adalah seorang Dirut Ariobimo Perkasa yang sekaligus sebagai pemilik kelompok usaha tersebut. Perusahaan itu sendiri pernah menjadi kontroversial saat rencana pembangunan Mall Taman Ria pada 2010.

Perjalanan karirnya sendiri bermula saat terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 1983 – 1989 dan Anggota Tim Evaluasi Program Pin Nasional 2002. Dirinya pun pernah menjadi Ketua Komite Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Telematika Perposan dan Media Massa pada tahun 2000 hingga 2004.

Cicip pernah mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Kadin tetapi dikalahkan oleh MS Hidayat yang sekarang menjadi Menteri Perindustrian. Ia dikabarkan sebenarnya juga pernah menjadi salah satu orang yang sempat dinominasikan oleh Partai Golkar untuk menjabat posisi kementerian baik pada tahun 2004 maupun 2009. Barulah 19 Oktober 2011 dia resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s