Profil Yusril Ihza Mahendra, Sang Legenda Hukum Indonesia

Tak banyak praktisi hukum yang kritis, berani dan benar-benar memahami anatomi hukum di negeri ini dengan sangat baik. Diantara yang sangat sedikit itu, Yusril Ihza Mahendra adalah salah satunya.

Yusril-Iza-Mahendra

Dengan penguasaan hukum yang sangat baik, Yusril Ihza Mahendra mampu menunjukkan kepada publik, bahkan pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang adanya kekeliruan dalam sebuah konstruksi hukum.

Akibatnya, negara telah beberapa kali “dipermalukan” oleh Yusril di persidangan, baik di peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Politisi yang kerap dijuluki Mohamad Nasir muda itu, antara lain pernah menggugat pemerintah dalam hal jabatan Jaksa Agung, kenaikan harga BBM, pemberian grasi atas terpidana narkoba Schapelle Corby, serta jabatan wakil menteri dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Fakta terbaru tentang kemenangan Yusril terhadap negara adalah ketika hakim PTUN memenangkan gugatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Bulan Bintang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).  “Dalam putusan baru ini, KPU harus mengikutkan PBB untuk menjadikan peserta pemilu 2014,” tegas hakim PTUN yang menyidangkan kasus tersebut.

Seperti diketahui, PBB dan sejumlah partai lainnya oleh KPU dinyatakan tidak lolos dalam keputusan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Padahal, menurut Yusril, partai-partai yang lolos pun harusnya tidak masuk.

Sejak mengajukan gugatan atas KPU, Yusril Ihza Mahendra memang telah berkali-kali menegaskan akan  menggagalkan keputusan KPU yang hanya meloloskan 10 partai politik pada pemilu 2014. “Saya sudah himpun alat bukti dan saksi untuk membuktikan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi yang juga mengandung unsur penipuan,” kata Yusril dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.

Dalam wawancara khusus dengan tim ,lensaindonesia.com Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa sebagai orang yang mengerti hukum ia merasa terpanggil untuk ikut menunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak produk hukum dan perundang-undangan yang harus dikoreksi. “Sebagai mantan menteri di bidang hukum saya sering menyampaikan masukan mengenai adanya ketidakberesan itu, namun saya tidak digubrik. Oleh karena itu saya mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi maupun Peradilan Tata Usaha Negara, dan ternyata hakim membenarkan pendapat saya,” ujarnya.

Menurut Yusril, kondisi perekonomian dan pembuatan perundang-undangan Indonesia dinilai sarat oleh kepentingan asing.  Sekarang ini,  negara asing mudah saja menjajah Indonesia. Hanya dengan mengakuisisi aset sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, pihak asing bisa memiliki kekayaan alam Indonesia. “Kita ini negara kaya tapi mau dibodohi terhadap negara lain. Kita mudah sekali tunduk pada asing,” ujar mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong ini.

Pernyataan Yusril jelas, bahwa sesungguhnya ia selalu ingin melawan dan mengoreksi terhadap ketidakbenaran. Namun ia tak banyak cuap-cuap di depan publik. Ia memilih jalur resmi dengan mengirim surat misalnya. Namun jika tak ditanggapi, ia melayangkan gugatan ke MK atau PTUN. Itulah cara Yusril melawan.

Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara, dilahirkan pada 5 Februari 1956 di Lalang, Manggar, Belitung Timur. Ia adalah anak dari pasangan Idris dan Nursiha, yang aktif berorganisasi sejak di bangku SMP. Ketertarikannya pada kegiatan organisasi ia lanjutkan hingga bangku SMA, sebelum ia melanjutkan kuliah ke Universitas Indonesia mengambil ilmu filsafat Fakultas Sastra dan juga Hukum Tata Negara. Yusril-Iza-Mahendra 2

Saat kuliah di UI Yusril Izha Mahendra juga terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dan bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Yusril Izha Mahendra melanjutkan S-2 ke University of the Punjab (India) untuk mengambil gelar master kemudian melanjutkan lagi S-3 mengambil spesialisasi Perbandingan Politik Masyarakat-Masyarakat Muslim di University Sains Malaysia dengan bidang University Sains Malaysia dan berhasil mendapat gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik.

Di dunia pendidikan Yusril  dikenal sebagai Professor dan Pakar Hukum Tata negara.  Ia berprofesi sebagai dosen di beberapa universitas seperti dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dosen di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman pada tahun 1983, serta Guru besar di Program Pascasarjana UI dan juga Fakultas Hukum UI. Ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada program pascasarjana.

Yusril pernah menjadi wakil Indonesia untuk berbicara dan berpidato dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia PBB, di Jenewa, Swiss.  Ia juga ikut menyusun Konvensi PBB serta menandatanganinya atas nama Pemerintah Republik Indonesia seperti UN Convention on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against Corruption di Markas PBB New York.

Dalam bidang politik, Yusril Izha Mahendra pernah menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang sejak 1998 hingga 2005. Ia juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang bernama Pemuda Muslimin.

Sebagai politisi, ia pernah aktif di dalam kelompok yang disebut Poros Tengah, yang mendorong KH Abdurrahman Wahid ke puncak kursi kepresidenan melalui Sidang Umum MPR RI Oktober 1999.

Di bidang pemerintahan, Yusril pernah menjabat menteri di 3 kabinet.  Di bawah Presiden Gus Dur, ia dipercaya menempati posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jabatan yang sama ia sandang di masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ketika tampuk pemerintahan berpindah ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara. Namun, Yusril yang pernah menjadi penyokong utama SBY dalam Pilpres 2004 lalu, namanya dicoret dicoret dan digantikan oleh Hatta Rajasa ketika SBY melakukan perombakan kabinet.

Sejak keluar dari pemerintahan, Yusril kembali menjadi pakar hukum dan politik yang sangat kritis. Mantan Mensesneg SBY itu tak segan-segan mengeluarkan kritikan yang keras terhadap pemerintah SBY. Mengenai sikapnya itu, Yusril menegaskan bahwa tindakannya merupakan bagian dari  koreksi atas arah kebijakan yang dinilai salah dari pemerintahan SBY.

Dalam hal pemberian grasi presiden kepada Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang dipidana atas kasus narkoba, misalnya, Yusril menilai pemerintah tak pernah jujur, alias suka berbohong.  Pada awalnya, pemerintah mengklaim bahwa pemberian grasi tersebut atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Padahal,  MA membantahnya dan mengaku memberikan masukan agar Presiden tidak memberikan grasi tersebut. “Denny Indrayana (dulu juru bicara presiden,-red) berkilah bahwa grasi Corby telah sesuai pertimbangan MA. Kini terungkap bahwa MA sarankan agar grasi itu ditolak,” jelas Yusril.

Perlakuan khusus terhadap terpidana narkoba itu, kata Yusril menunjukkan bahwa pemerintahan SBY juga tidak memberikan perhatian lebih terhadap bahaya narkoba. Sebelumnya, presiden memberikan grasi kepada gembong narkoba jaringan internasional Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid. Selain itu, Presiden juga memberikan grasi kepada gembong narkoba Merika Pranola alias Ola alias Tania.

Yusril Ihza Mahendra_3Itulah Yusril, yang tidak hanya kritis namun juga sangat memahami apa yang ia kritisi. Sebagai politisi, tentu saja apa yang ia sampaikan ada muatan-muatan politik tertentu di dalamnya. Namun, sebagai pakar hukum ingin mengingatkan bahwa pemerintah semestinya cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan.

Di luar aktivitasnya sebagai konsultan hukum dan politisi, kini Yusril aktif dalam sebuah ormas bernama Persatuan Indonesia (Perindo). Ormas ini, kata Yusril kepada tim lensaindonesia.com, didirikan sebagai ruang diskusi bagi para politisi yang merasa prihatin atas kondisi bangsa ini yang tak kunjung beranjak ke arah perbaikan. Selain nama Yusril Ihza Mahendra sebagai inisiator, di dalam ormas yang digawangi pengusaha Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua umum itu, terhimpun nama-nama politisi top tanah air, seperti Wiranto, Agum Gumelar dan Azis Samsuddin.

Yusril mengharapkan, Perindo dapat menjadi forum diskusi dan pengembangan gagasan-gagasan segar tentang perpolitikan di tanah air. Dari situ, kelak akan muncul tokoh yang diharapkan dapat menawarkan solusi untuk mengatasi persoalan bangsa dan tantangan ke depan.

Banyak yang berharap, tokoh itu adalah Yusril Ihza Mahendra, pendekar hukum yang tak hanya punya nyali, tapi juga mengerti apa yang harus ia lakukan. (***)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s