Sutarto Alimoeso, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog): “Yang Penting Rakyat Tidak Lapar”

ceo bulog Jangkar kestabilan harga di era Orde Baru ada di tangan Badan Urusan Logistik. Mewakili pemerintah, lembaga ini ditasbihkan sebagai raja segala pangan pokok orang banyak, dari beras hingga gula, dari terigu hingga daging sapi. Namun, perubahan politik di tahun 1998 datang ibarat mesin sawmill. Lembaga-lembaga donor internasional, yang membandari negara di tengah krisis keuangan saat itu, memaksakan syarat pengucuran utang yang berbisa. Jakarta diminta mempreteli kewenangan besar Bulog, kecuali hanya untuk urusan beras. Cerita selebihnya adalah sejarah: ladang basah yang ditinggalkan Bulog menjadi rebutan pihak swasta dan asing, yang kemudian berbisnis seperti tanpa ada kontrol negara. Nah, satu dekade lebih setelah Reformasi, Bulog seperti macan yang terbangun dari tidur panjang. Berbenah diri, Bulog menggeliat di tengah keinginan pemerintah agar lembaga ini, sekali lagi, kembali jadi sebagai jangkar kestabilan harga. Direktur Utama Bulog, Sutarto Alimoeso, berbicara seputar perjalanan melelahkan lembaga dan aneka tantangannya ke Deby Abdullah dari SINDO Weekly. Berikut petikannya:

Seberapa besar kebijakan pemerintah memengaruhi kinerja perusahaan Anda?

Sangat besar. Saat awal memimpin, saya memahami tugas lembaga ini mewakili tugas pemerintah. Kami menjalankan public service obligation, penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin, pengendalian stok beras, dan pembelian gabah dari petani. Itu yang menjadi bidang pekerjaan utama kami sampai saat ini. Di samping itu, kami berstatus sebagai perusahaan umum sejak 2003. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. ceo bulog 2

Apakah pilihan-pilihan politik pemerintah juga memberi pengaruh?

Politik ekonomi atau politik apa pun itu, saya tidak tahu persis. Katakanlah sekarang politik ekonomi pangan. Tapi ini, menurut saya, tergantung pada politik nasional. Menurut saya tetap saja ada hubungannya. Kalau soal politik, saya tidak tahu persis, karena saya ini profesional. Saya selalu mengatakan saya ingin menjadi profesional. Saya berpikir dan bekerja secara profesional. Kami di sini juga orang-orang profesional. Saya profesional sebagai CEO perusahaan.

Di 2014 merupakan ajang pemilu presiden. Adakah tokoh yang Anda harapkan?

Kami di Bulog tidak berpolitik. Saya tidak pernah berpolitik meski presiden pun sadar jabatan ini penting dan strategis. Presiden tahu bahwa saya ada di sini. Saya tidak akan hubungkan kerja Bulog dengan politik. Saya selalu berpikir tugas saya di sini pada dasarnya agar rakyat tidak lapar. Orang bisa lapar karena harga, juga bisa karena stok yang menipis. Oleh karena itu, kita harus selalu menghitung risiko, walaupun risiko itu selalu ada.

Risiko seperti apa?

Misalnya, pemerintah memutuskan impor. Biasanya, dan bahkan selalu, pihak yang disalahkan di publik adalah Bulog. Bulog dianggap tidak becus sehingga stok beras kurang. Padahal analisisnya tidak sesederhana itu. Impor bisa terjadi karena stok kurang, bisa juga karena harga dalam negeri naik. Harga naik pasti karena ada gangguan suplai dari produksi dalam negeri. Nah, inilah yang jarang disadari sehingga Bulog selalu dipersalahkan. Tapi, saya mengatakan tidak punya kepentingan pribadi. Kepentingan selalu saya emban sebagai amanah yang harus saya laksanakan dengan baik dan benar.

Kebijakan pemerintah yang Anda idam-idamkan seperti apa?

Perusahaan ini kan berdiri di dua kaki. Pertama, sebagai perusahaan umum, kami harus mencari uang sendiri dan menghidupi diri sendiri. Pendeknya, harus jika masih ingin tetap hidup. Di lain pihak, kami diminta sebagai stabilisator harga. Nah, tentunya ini memerlukan infrastruktur pendukung. Dari aspek perusahaan, supaya untung, tentu urusan perusahaan. Begitu kita diberi penugasan untuk stabilisasi, tentunya pemerintah tidak boleh tinggal diam. Karena, fungsi stabilisasi kadang membawa risiko dan pemerintah harusnya bersedia mengambil alih.

ceo bulog 3  Soal posisi unik Bulog itu bisa dijelaskan lebih detail?

Ambil contoh dalam rangka stabilisasi, kami diminta mengimpor beras. Pada 2011 lalu, kami diperintahkan menutup keran impor dan membeli gabah di atas HPP (harga pokok penjualan). Apa yang terjadi kemudian? Di tahun berikutnya, lebih Rp800 miliar keuntungan Bulog habis untuk membeli stok gabah dalam negeri. Nah, kalau permintaan itu tidak ada, Bulog kan praktis menikmati untung Rp800 miliar dan dari keuntungan tambahan lainnya. Ini yang penting, dari keuntungan itu, Bulog mestinya bisa berinvestasi, memperbesar, dan memperkuat diri.

Pukul rata, bagaimana Anda menggambarkan kondisi Bulog sejauh ini?

Ibarat kapal, Bulog dulu tak ubahnya kapal pesiar. Yang diangkut adalah raja-raja: raja minyak, raja gula, raja beras, raja kedelai, raja terigu, dan raja daging. Tapi sejak 1998, ada banyak perubahan. Paling tidak, secara kelembagaan, kami sudah berstatus perusahaan umum. Kapal pesiar Bulog kini “turun kelas” jadi kapal niaga. Kondisinya belum dapat dikatakan bagus, namun tidak juga dapat dikatakan jelek. Yang pasti, ada tantangan besar saat kami dituntut menjadi stabilisator harga, walaupun masih bersifat perusahaan umum.

Ada suara-suara yang meragukan?

Oh, banyak. Ada yang bahkan bertanya-tanya: apa benar Bulog bisa berubah? Sebab, kapal pesiar pasti lebih enak, kan? Kalau kapal niaga, ya kami harus lepas kemeja, singsingkan lengan, dan mau letih serta berkeringat. Misi saya adalah mengendalikan kapal niaga ini agar masih bisa berlayar dan menjadi stabilisator harga, khususnya beras.

Kembali ke soal stabilisasi, bagaimana sebenarnya Bulog memainkan perannya?

Di tahun-tahun lampau, mekanisme kerja Bulog sepenuhnya menunggu. Kalau tidak ada “krisis”, ya sudah, mekanisme pasar berjalan. Soal ini ada hubungannya dengan desakan WTO seputar penghormatan atas “mekanisme pasar”. Padahal, pemerintah di mana pun dan kapan pun harus memiliki wahana melakukan stabilisasi harga pangan strategis. Kalau dilihat lebih jauh, acuan pertama kami dalam bekerja adalah stok. Stok ada hubungannya dengan produksi. Yang kedua, yakni harga. Harga ada hubungannya dengan produksi dan stok. Ketiga adalah distribusi. Tiga hal ini penting: produksi, harga, dan stok. Nah, produksi sudah ada, Kementerian Pertanian yang lebih berwenang. Dalam kaitannya dengan stok, di sinilah pentingnya peran Bulog. Target kami, pegawai Bulog harus berpikir memperbesar stok dengan efisien. Pegawai kami minta menjemput bola. Kepala gudang jangan menunggu di gudang. Sekarang mereka kami minta mencari dan mendekati kelompok-kelompok tani. Kami menjemput bola agar petani mendapat harga sesuai dengan harga pasarnya. Kami menyebut pola ini dengan “Jaringan Semut”.

Apa agenda penting di 2013?

Agenda utama dan menjadi bagian dari kerja utama kami adalah perusahaan harus memperoleh keuntungan. Tapi di lain pihak, pemerintah meminta Bulog sebagai stabilisator. Tentunya target kita adalah menjadi stabilisator pangan yang baik. Perihal keuntungan, titik tolaknya dari komersial, sejauh mana Bulog bisa mendatangkan keuntungan dari memanfaatkan aset sendiri. Aset itu menjadi modal kerja kami. Karena itu kami akan lebih mendorong adanya kemandirian berbisnis pangan. Yang kami kembangkan saat ini adalah target menguasai jalur hulu ke hilir. Hulunya kerja sama dengan petani. Di tingkat pengolah, kami bekerja sama dengan Unit Pengolahan Gabah dan Beras. Di jalur distribusi, kami punya unit jasa angkutan sendiri, plus pemasarannya. Selain menjalankan kewajiban PSO (public service obligation), yakni menyalurkan beras untuk kalangan miskin, kami juga merambah penyaluran beras ke pasar umum, koperasi, ritel melalui Bulog-mart. Agenda kami jejaring pemasaran itu bisa kuat dan stabil hingga memotong mata rantai tata niaga yang “luar biasa”.

Biodata Sutarto Alimoeso

Nama                           : Ir. Sutarto Alimoeso, M. M.

Tempat, tanggal Lahir : Pacitan, 25 Juni 1949

Istri                             : Rohati

Anak                           : 1) Adityo Wibowo,  2) Tita Nurahmi Kusumaningrum,                                                                   3) Renda Aryadi Budiharto

Pendidikan                  :

1974    : Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta                                                          1997    : Magister Manajemen, STIE-IPWI Jakarta

Jabatan                                    : Direktur Utama Bulog

 

Bulog di Antara Mimpi  bulog

Sekali wartawan, tetap wartawan. Bertahun-tahun duduk di birokrasi tak membuat Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, kehilangan kepekaan indra penciuman berita. Awal Februari silam, via seorang stafnya, Dahlan—eks wartawan dan raja media Jawa Pos Group—membagi kabar yang punya scoop besar untuk kuli lintas semua media. Ini beritanya: Badan Urusan Logistik, lembaga yang sejak era Soeharto tenar dengan berita korupsi, ketakbecusan dan permainan kongkalikong, mendadak memecahkan rekor pengadaan dan stok cadangan beras. “Terbesar sepanjang sejarah,” kata Dahlan.

Dahlan bisa jadi punya motif membagi kabar sedap itu setelah berpekan-pekan seperti kehilangan angin di tengah citranya yang kian dekat dengan permainan politik. Tapi, staf Dahlan membawa statistik yang meyakinkan bahwa ini sungguh sebuah prestasi besar. Detailnya: jumlah pengadaan beras Bulog, persisnya beras yang dibeli dari petani di berbagai provinsi, per Desember 2012 mencapai 3,6 juta ton. Stok beras, termasuk impor: 2,23 juta ton. Pukul rata. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka-angka itu melonjak 40%.

Kendati kabar itu melegakan, itu belum bisa mengulang peran dan posisi Bulog sebagai jangkar kestabilan harga dan pasokan bahan pangan di era Orde Baru. Kala itu, negara berdiri penuh di belakang lembaga, membantu dengan kebijakan dan modal yang kuat. Wilayah kekuasaannya pun tak sebatas dunia sempit perberasan, tapi semua jenis pangan pokok, termasuk gula, minyak, terigu, kedelai dan daging sapi. Bulog kala itu menguasai seluruh mata rantai perdagangan, dari hulu ke hilir, termasuk distribusi, pergudangan, dan pemasarannya. Pendek kata, di padang luas menggiurkan bisnis bahan pangan, hanya ada satu raja dan itu adalah Bulog. Swasta, apalagi asing, hanya boleh bermain di pinggiran.

Tapi apa lacur, perubahan politik di tahun 1998, ditandai krisis moneter dan kejatuhan Soeharto, menempatkan negara di posisi yang sangat lemah. Bertingkah layaknya rentenir, Dana Moneter Internasional (IMF) menjanjikan pengucuran utang pada pemerintah dengan sejumlah syarat yang mematikan, termasuk keharusan Jakarta mengerdilkan Bulog dan menyerahkan urusan harga serta stok pangan ke “mekanisme pasar”. Bulog hanya diperbolehkan bermain di wilayah pengadaan beras.

Kebijakan yang dipaksakan asing ini, kata Guru Besar Ekonomi di Universitas Brawijaya, Erani Yustika, membawa dampak membunuh. Dengan keuangan yang dicekik dan bahkan “dipaksa mencari makan sendiri”, Bulog seketika keok di hadapan “mafia pangan”. Stok mereka kalah. Dalam soal beras, menurut Erani, mafia baru bisa diberantas jika pemerintah memberi sokongan dana yang besar sehingga Bulog bisa mempunyai gudang dengan stok 5 juta ton. “Jika ini bisa direalisasikan, kami yakin mafia beras tidak akan bisa bermain lagi,” kata Erani dalam sebuah seminar awal 2012.

Seorang pekerja mengecek stok beras di gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (5/2).            Belakangan, muncul keinginan pemerintah untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai jangkar kestabilan stok dan harga bahan pokok. Tapi, detail revitalisasi ini belum juga terpublikasi. Apa pun itu, Bulog masih harus berhadapan dengan perkara pelik. Fakta dari tahun ke tahun memperlihatkan bangsa ini punya ketergantungan besar pada pangan impor plus kuatnya cengkraman pihak swasta dalam distribusi dan pemasaran bahan pangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s