Segudang Akses Kuliah Negeri Buat Anak Orang Kaya

Jalur mandiri menjadi celah PTN dalam mengeruk keuntungan. Akibatnya, anak orang kaya punya akses kuliah bergengsi di kampus negeri. Bahkan sampai double degree. kuliah uang

Ranap Simanjuntak

Aturan soal penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi kontroversi di ranah publik. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi misalnya yang baru disahkan DPR RI menjadi polemik. Akhir September ini, kalangan perguruan tinggi swasta berencana menggugat regulasi tersebut ke peradilan di MK.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Suyatno merasa UU tersebut bisa membuat pendidikan makin mahal. Komerisalisasi dunia pendidikan makin terbuka. “Undang-Undang PT harus berpihak pada rakyat untuk pendidikan murah. Salah satunya soal otonomi di PT karena itu bisa melahirkan komersialisasi pendidikan,” katanya.

Suyatno merasa, otonomi PT mesti dibahas karena setiap perguruan tinggi, terutama PTN bakal punya keleluasaan mematok biaya pendidikan. Seperti misalnya jalur mandiri oleh PTN yang teramanatkan dari pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010. Disebutkan, perguruan tinggi dalam penjaringan penerimaan mahasiswa baru wajib paling sedikit 60 % mahasiswa baru pada setiap program studi melalui penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Sisanya, maksimal 40 % dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk penerimaan jalur mandiri.  Jalur mandiri ini tidak diatur secara nasional, tetapi diserahkan pada masing-masing PTN.

“ Pembukaan jalur mandiri di sejumlah PTN merupakan bentuk swastanisasi di dalam PTN yang mengarah ke komersialisasi. Seperti di kampus swasta, di jalur mandiri ini PTN berlomba-lomba mencari calon mahasiswa sebanyak- banyaknya. PTN juga bisa mengenakan biaya pendidikan yang tinggi dari jalur mandiri melalui mahasiswa kalangan atas,” seru Suyatno.

Dari catatan SINDO Weekly, 64 jumlah PTN di seluruh Indonesia hanya dua yang meniadakan jalur mandiri. Dua kampus itu adalah Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), sementara sisanya masih ramai bergerilya. Kedua kampus itu menutup akses jalur khusus tersebut sejak tahun lalu.

Gagasan mengkritisi jalur mandiri beberapa kali terlontar. Pernah tersirat seleksi mandiri oleh PTN dihapuskan agar mahasiswa tidak mampu memiliki akses lebih luas. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh yang menelurkan gagasan itu pada awal tahun lalu di Surabaya. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) berjanji memberikan insentif kepada PTN. ”Tahun 2011 masih ada ruang, tetapi pada 2012 kami ingin seleksi mandiri sudah tidak lagi agar biaya penyelenggaraan pendidikan tidak dibebankan pada mahasiswa baru,” ucapnya kala itu.

Toh rencana itu sirna. Bahkan di tahun yang sama, PTN yang “nakal” menggelar seleksi jalur mandiri sebelum dilaksanakannya seleksi masuk perguruan tinggi negeri secara nasional lewat SNMPTN tak kesampaian. Entah karena apa, sanksi finansial yang pernah dijanjikan pemerintah tak kunjung diberlakukan.

Bahkan, dua bulan lalu pernah muncul ide brilian membuat nasional pintu masuk mahasiswa sistem mandiri secara nasional. Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Idrus Paturusi mengatakan, pihaknya akan mengajak 61 PTN yang terlibat dalam SNMPTN jalur tulis dan undangan tahun ini untuk mengalihkan ujian jalur mandiri menjadi ujian tulis bersama. ”Apakah semua kuota jalur mandiri atau sebagian, terserah tiap PTN. Namun, ada keinginan ada kebersamaan PTN menggelar ujian tulis yang memudahkan masyarakat,” tukas rektor Universitas Hassanudin itu.

Setali tiga uang. Wacana itu serasa menguap. Belum ada keputusan yang pasti dari hasil rembuk bersama itu. Ujian mandiri setiap PTN masih melenggang dari berbagai jalur. Sumber SINDO Weekly bahkan menyebutkan, ada yang dilaksanakan tanpa tes tertulis.

Salah satu contoh jalur mandiri tahun ini dilaksanakan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Nyatanya, peminat seleksi ini membludak. Pendaftar mencapai 14.944 orang yang terdiri dari terdiri dari 7.895 IPA, 4.750 IPS, 1.893 IPC, dan 406 peserta untuk tes lanjutan D-3.

ujian-seleksi kuliah Program studi Kedokteran Umum Undip Semarang sebagai jurusan bergengsi juga menjaring lewat jalur ujian mandiri. Jumlah pendaftarnya mencapai 2.911 orang. Juru bicara Universitas Diponegoro Semarang, Agus Naryoso pernah memaparkan biaya registrasi administrasi calon mahasiswa kedokteran umum dari jalur ujian mandiri Rp 129 juta.

Biaya Rp 129 juta itu teruntuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) Rp 2 juta, praktikum, respons, dan kegiatan perkuliahan lainnya (PRKP) Rp 2 juta. Uang ini dibayar per semester alias enam bulan sekali. Ada lagi, sumbangan pengembangan institusi (SPI) Rp 5 juta, sumbangan pengembangan manajemen pendidikan Rp 120 juta, dan biaya atribut Rp 561 ribu. Kalau ketiga pembayaran ini dibayarkan hanya sekali selama kuliah. “Biaya masuk calon mahasiswa jalur ujian mandiri memang lebih mahal. Itu untuk dalam meng-cover subsidi silang mahasiswa miskin,” tambahnya.

Namun Rektor Undip Semarang Prof Sudharto P Hadi buru-buru mengkonfirmasi. Baginya, uang yang mencapai Rp 129 juta itu masih terbilang murah. “Boleh dicek. Biaya itu masih murah untuk Fakultas Kedokteran kalau dibandingkan jalur mandiri di fakultas sama di PTN-PTN lain. Apalagi, Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi swasta,” sebutnya.

Begitu pula double degree. PTN nasional menggelar kelas internasional kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Misalnya UI dalam fakultas kedokteran melakukan mitra dengan University of Melbourne atau Monash Unversity di Negeri Kangguru. Masa studi selama enam tahun dibagi, lima tahun belajar di UI, dan setahun di Australia. Soal biaya, memang cukup mendebarkan. Uang pangkalnya saja mencapai Rp 75 juta. Biaya kuliah per semester Rp 35 juta. Ditambah dengan anggaran studi di luar negeri selama setahun, yang menetapkan Melbourne University AU$ 52.000 untuk Melbourne University dan AU$ 48.000 di Monash University.

Sementara Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendiknas Djoko Santoso merasa, PTN dalam mencari tambahan penghasilan itu sah saja. “Kalau PTN kan sistemnya nirlaba. Jadi keuntungan yang ada akan dikembalikan bagi kemajuan kampus seperti penyediaan sarana dan prasarana. Itu bukan untuk mencari profit seperti perusahaan swasta,” ungkapnya kepada SINDO Weekly.

Djoko kemudian mekanisme tahun depan adalah 60% jatah SNMPTN akan dirubah menjadi seluruhnya lewat jalur undangan. Hal ini menurutnya lebih adil karena memperhatikan Ujian Nasional (UN) dan rapor selama sekolah. “Jadi kan ini bisa membawa keuntungan kepada anak miskin yang memang sejak awal rajin, pintar dan baik,” imbuh dia.

Di sisi lain, gagasan masuk PTN lewat UN ini ditentang salah satu anggota Komisi X DPR RI, Dedi Miing Gumelar yang membidangi langsung soal pendidikan. Politisi Partai PDI Perjuangan ini merasa UN nasional tak menyentuh langsung soal pembentukan akhlak dan karakter kebangsaan siswa. “Kalau hanya mau pintar tapi tidak berakhlak buat apa? Perlu juga disadari pemilihan lewat jalur undangan itu harus memperhatikan seleksi psikotes. Jadi apakah benar-benar cocok anak itu memilih jurusannya,” tukasnya.

“Kalau soal anak orang kaya bias kuliah di PTN buat saya ngga masalah kalau memang pintar. Semua orang bisa kuliah kalau memang mampu dari pikrannya. Yang penting sekarang adalah kualitas bukan kuantitas,” pungkas Miing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s