Myanmar dan Potensi Wisata yang Terbelalak

bagan–salah satu destinasi Myanmar

Wisata ke Burma, Dimulai dari Obama

Sejak menerapkan politik terbuka, Myanmar meroket sebagai tujuan wisatawan dunia. Geliat bisnis dan tanda-tanda pembangunan sudah terlihat di negara junta militer.

Bona Ventura

Billboard minuman berkarbonasi ramai terpampang di persimpangan lalu lintas kota Yangon, Myanmar. Salah satunya memuat kerja sama dengan MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking), yang mengumumkan akan menggelar konser Jason Mraz pada 16 Desember mendatang di kaki Pagoda Shwedagon, Yangon. Pertunjukan musisi yang hit dengan lagu I’m Yours tersebut menjadi konser musik dunia pertama di Myanmar.

Mengutip mtvexit.org, Mraz mengatakan tidak sabar untuk menorehkan sejarah di Myanmar. “Aku pergi ke sana dengan rasa syukur dan hormat. Aku berharap dapat membuat perbedaan,” tukasnya, pekan silam. Konser tersebut rencananya akan disiarkan oleh televisi nasional Myanmar dan jaringan internasional Music Television (MTV) pada 2013.

Direktur Promosi Pariwisata Kementerian Hotel dan Pariwisata Myanmar, Khin Win Dari, mengatakan konser Jason Mraz menjadi salah satu bagian untuk mendorong pariwisata negeri mereka. Sejak menerapkan politik terbuka setahun belakangan, Pemerintahan Tan Shwe ingin menarik perhatian wisatawan ke negaranya. Dalam 12 bulan terakhir, Myanmar meroket ke puncak daftar negara yang harus dikunjungi wisatawan. Tanda-tanda pembangunan pun terlihat di jalanan kota Yangon.

Menurut laporan Myanmar Times¸ mereka membentuk federasi pariwisata untuk memperluas turis dan pengunjung bisnis. “Pemerintah berusaha untuk membuatnya senyaman mungkin bagi pengunjung internasional,” kata Khin.

Geliat turisme ke negara yang identik dengan junta militer semakin terasa, setelah Presiden AS, Barack Obama mengunjungi Myanmar pada pekan kemarin. Kunjungan Obama diprediksi bakal memicu dan mendorong investor menanamkan modal di sana. CNN bahkan mengatakan kedatangan Presiden AS ke-44 itu telah menghilangkan stigma bahwa Myanmar sebagai negara yang tidak aman dikunjungi wisatawan internasional.

Selaras dengan citra yang mulai membaik, Departemen Penerbangan Sipil Myanmar berencana merenovasi Bandara Internasional Yangon. Dari kapasitas sekarang 2,7 juta penumpang menjadi 3,7 juta penumpang pada 2013. Dua tahun berselang mampu menyerap 5 juta orang.

Pada tahun 2011, Kementerian Hotel dan Pariwisata menghitung jumlah pengunjung seluruhnya 391.176. Pada 2012, angka itu diperkirakan akan meningkat menjadi 500.000. Pemerintah sendiri khawatir bahwa infrastruktur negara itu belum mampu mengatasi ledakan wisatawan, terutama selama bulan-bulan puncak seperti November sampai Maret.

Dari 25.358 kamar hotel nasional, 8.152 tersebar di Yangon, baik yang berupa hotel maupun rumah tamu. Mengingat, pada bulan Desember 2011 saja ada 47.475 pengunjung internasional memasuki negara, 43.800 di antaranya masuk di Yangon. “Selama high season, kamar sangat terbatas,” kata Didier Belmonte, general manager dari The Strand. “Kami melihat wisatawan yang tiba di Yangon tanpa operator akomodasi dan mereka harus mengatur tur untuk terbang ke Bagan atau Mandalay, untuk mencari kamar hotel yang masih tersedia.”

Di Yangon ada hotel baru, Centrepoint Hotel. Diharapkan dibuka tahun 2013 dan akan menambahkan 200 sampai 300 kamar. Masih ada lagi “empat atau lima” hotel yang akan dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan untuk menyambut wisatawan. Sayangnya, belum tersedia pemandu wisata yang andal dan berpengalaman.

Wisatawan Cina tercatat merupakan pengunjung paling banyak pada tahun 2011, atau meliputi 15.95% dari total 62.018 wisatawan yang mengunjungi Myanmar. Pemandu berbahasa Inggris cukup banyak. Ada sekitar 1.931 pemandu berbahasa Inggris. Kebetulan, Myanmar bekas jajahan Inggris sehingga sebagian orang tak masalah memandu wisata dengan bahasa Inggris.

Bus dan kereta api, sementara ini melayani ke berbagai tujuan. Namun, keberangkatan suka terlambat. Tetapi, karena tak ada pilihan lain, kaum wisatawan tetap lebih suka naik kereta api. Sementara kendaraan umum, kondisinya boleh dibilang kurang memadai. Kualitas kendaraan umumnya rendah: tidak ada jendela dan interior jelek. Apalagi, mereka harus dipacu di jalan darat yang banyak lubang dan rusak parah.

Perjalanan dengan kapal laut bisa juga, tapi jalurnya terbatas. Perjalanan dengan pesawat terbang menjadi pilihan utama. Penerbangan diarahkan untuk mengangkat wisata lokal atau jalur penerbangan domestik.

Tulisan II

Highlight Bagian II:

Demokrasi Membuka Arus Wisata

 Terbukanya tirai isolasi Myanmar yang diwarnai cerita berdarah, ternyata membuka pula peluang bagi pariwisata. Kunjungan meningkat sejak National League for Democracy (NLD), partainya Aung San Suu Kyi, menang.

Ranap Simanjuntak dan Debi Abdullah

Ternyata ada hubungan yang erat antara demokrasi dan kunjungan wisata ke suatu negara. Kunjungan turis ke suatu negara mengalir setelah kehidupan demokrasi berkembang. Contohnya adalah Myanmar. Dalam dua tahun belakangan ini, tawaran wisata ke Myanmar menggebu-gebu di dunia maya. Sebuah kota kuno bernama Bagan, di Mandalay, Burma, bahkan menjadi tujuan yang harus dikunjungi oleh wisatawan dunia.

Sejak runtuhnya kekuasaan junta militer dan digelarnya Pemilu 7 November 2010, Myanmar mulai dilirik dunia. “Dulu, hanya sebagian kecil dari kami yang melakukan promosi tentang Myanmar. Namun, sekarang, kami disibukkan oleh pertanyaan-pertanyaan tentang Myanmar,” kata Gloria Ward dari Ultimate Travel Company, Burma, seperti dikutip Telegraph, pekan silam.

Pertikaian politik telah menutup arus wisata ke negeri itu. Kekuasaan otoriter militer selama 48 tahun telah memberangus demokrasi. Tak ada jaminan keamanan dan fasilitas untuk kunjungan wisata dari mancanegara. Negara-negara dunia pun—diprakarsai Amerika Serikat—mengisolasi Myanmar.

Mulanya, setelah meraih kemerdekaan dari Inggris 4 Januari 1948, nama resmi Myanmar adalah Union of Burma atau Birma. Perjuangan kemerdekaan ini dimotori oleh Aung San, ayahanda Aung San Suu Kyi. Namun, junta militer, setahun setelah kudeta 1988, menggubahnya menjadi Myanmar. Alasannya, agar etnis non-Birma merasa menjadi bagian dari negara. Toh AS, Uni Eropa, dan kelompok oposisi prodemokrasi—termasuk Aung San Suu Kyi—dan aktivis solidaritas internasional, tetap menggunakan istilah Burma.

Selain itu, junta militer juga mengubah nama kota terbesar (dulu ibu kota) Rangoon menjadi Yangon. Kemudian, pada 7 November 2005, ibu kota negara dipindahkan ke Naypyidaw. Sistem otoriter ala junta militer berakhir sejak digelarnya Pemilu 2010, suatu pemilihan umum yang hampir 20 tahun tak diadakan.

Pada awal kemerdekaan, konstitusi menganut konsep dua kamar (bikameral) dengan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Bisa dikatakan, sejak 1948 sampai 1962, pemerintahan sipil Burma dilakukan secara demokratis berdasarkan perwakilan rakyat. Walau begitu, konflik internal masih saja berlangsung gara-gara pertarungan kepentingan politik, sosial, atau etnis.

Proses demokrasi berganti otoriter setelah kudeta militer pimpinan Jenderal Ne Win yang berhasil menumbangkan kepemimpinan sipil, Perdana Menteri U Nu pada 1962. Jenderal Ne Win memilih jalan sosialis, Burmese Way to Socialism. Dirinya pun mengembangkan pemerintahan militer yang antiasing. Akibatnya, Burma semakin jauh dari pergaulan internasional. Ia juga membubarkan semua partai politik dan mendirikan Burma Socialist Programme Party sebagai partai tunggal. Di sisi lain, Partai Komunis Burma dan kelompok-kelompok etnis terus memperebutkan pengaruh.

Akibat langkah Ne Win menasionalisasi sejumlah perusahaan asing dan swasta, perekonomian negeri seluas 680 ribu kilometer persegi itu pun kian merosot. Padahal sebelumnya, Burma merupakan pengekspor beras terbesar. Pertumbuhan ekonominya hanya terpaut sedikit di bawah Jepang. Akhirnya, tahun 1987, ekonomi Burma benar-benar ambruk. Nilai mata uang jatuh, banyak tabungan masyarakat di bank dihapus. Burma lantas jatuh menjadi negara termiskin dan terkorup di dunia.

Muncullah aksi demonstrasi menentang pemerintah yang gagal. Demonstrasi terjadi di beberapa kota termasuk di Rangoon. Sesekali, aktivis mahasiswa bersama biksu memimpin gerakan. Namun, gerakan ini diakhiri dengan pembantaian pada 8 Agustus 1988, atau dikenal sebagai peristiwa 8-8-88. Sekitar 3.000 aktivis tewas. Ne Win pun mengundurkan diri.

 

Ambang Demokrasi

Hadirnya demokrasi di Myanmar tak lepas dari perjuangan peraih hadiah nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi. Dia adalah politikus dan aktivis prodemokrasi. Suu Kyi mengawali karier politiknya dengan mendirikan National League for Democracy (NLD), yakni sebuah partai yang didirikannya bersama aktivis guna menentang kuasa junta militer. Dulu, oleh junta militer, segala tindak tanduk Suu Kyi dicurigai dan dianggap membahayakan bagi kekuasaan militer.

Setelah tragedi 8-8-88, NLD mengambil alih kekuasaan dari Jendral Ne Win. Dua tahun kemudian, NLD ikut serta dalam Pemilu 1990. Tak sia-sia, usaha wanita yang lahir di Yangon 19 Jumi 1945 ini membuahkan hasil. NLD yang dipimpinnya meraih 59 persen suara. Ini menjadikan NLD menguasai 80 persen kursi parlemen, Suu Kyi pun segera diajukan sebagai Perdana Menteri.

Namun, pintu demokrasi yang hampir terbuka berkat kemenangan Pemilu 1990 lagi-lagi digembok oleh junta militer. Militer yang saat itu berkuasa lantas mengambil-alih tampuk kekuasaan dan membatalkan kemenangan NLD. Suu Kyi pun kemudian menjadi tahanan rumah. Beberapa aktivis ikut menjadi tahanan, bahkan ibu dua anak ini mengalami perlakuan intimidasi politik yang tak adil di negaranya.

Selama menjadi tahanan rumah, Suu Kyi terus berjuang untuk demokrasi di negaranya. Sepuluh tahun setelah mendapat hadiah nobel perdamaian 1991, akhirnya Suu Kyii dibebaskan dari tahanan rumah 13 November 2010. Seluruh dunia riuh menyambut kebebasannya. Pintu untuk demokrasi kian terbuka.

Ketidakpuasan banyak pihak atas Pemilu 2010 membuat pemerintah gerah mendapat sorotan dunia. Maka, 1 April 2012, Myanmar menggelar pemilu lagi. Usaha Suu Kyi membuahkan hasil. Ia memenangkan kursi parlemen. Kemenangan itu menjadi penting setelah berjuang puluhan tahun demi demokrasi.

Suu Kyi terpilih masuk ke dewan perwakilan rakyat. Yang menjadi masalah kemudian adalah adanya konflik dengan etnis muslim Rohingya di negara itu. Sehubungan dengan hal itu, Suu Kyi menuntut anggota fraksi dari Partai Solidaritas dan Pembangunan, yang merupakan mayoritas di parlemen, agar menyusun aturan hukum guna melindungi kelompok minoritas. “Saya menuntut seluruh anggota parlemen segera membahas undang-undang perlindungan etnis minoritas agar kita bisa menjadi demokratis sepenuhnya,” kata Suu Kyi seperti dilansir BBC.

Selain menuntut adanya payung hukum untuk memastikan keadilan buat warga minoritas, Suu Kyi juga meminta agar pemerintah segera meningkatkan perekonomian di wilayah miskin agar konflik antar etnis tidak muncul lagi. Kalau konflik padam, maka negeri itu akan dibanjiri wisatawan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s