Menanti Cemas Beleid Kepemilikan Bank

BI sedang merancang aturan soal dominasi kepemilikan bank. Sayang, induk perbankan itu diperkirakan regulasi yang lembek. Asing masih bisa mendominasi pasar domestik.Image

Ranap Simanjuntak

Dinanti tak jua muncul. Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang dinilai populis soal aturan pembatasan kepemilikan saham perbankan seolah menjadi tarik ulur dan adu kuat. Kabar beredar polesi ini akan lahir pada awal Juni. Namun sampai dengan berita ini ditulis Selasa, (5/6/2012) belum ada putusan resmi soal aturan baku tersebut.

BI sendiri sebenarnya serius menggodok soal sejak lama. Kajian BI menunjukkan, hampir semua bank bermasalah di masa silam, terutama yang dibekukan, karena satu pihak mendominasi kepemilikan.

Santer terdengar, BI akan mulai menata sistem kepemilikan bank, khususnya yang swasta atas dominasi asing, pribadi, dan keluarga. Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah bahkan pernah memaparkan detil aturan tersebut kepada sejumlah analis dalam sebuah analyst meeting pada acara The Indonesian Recent Economic Development and Policy Update Conference Call, Kamis (31/5/2012) malam.

Halim menyebutkan, kepemilikan individu nantinya hanya boleh memiliki saham bank maksimal 30 persen. Sementara institusi keuangan boleh memiliki saham bank maksimal 40 persen.  Sayangnya gebrakan baru ini tak berlaku surut (retroaktif). Artinya, hanya berlaku bagi investor baru.

Nyatanya Gubernur BI tak mau ambil resiko. Dalam beberapa kali pertemuan dengan wartawan, Darmin Nasution mengelak memberi komentar. Dia berkilah, saat ini masih awal Juni sehingga masih tersisa waktu hingga akhir bulan mendatang. “Tunggu saja! Biarpun Pak Halim  ngomong, saya tidak akan ngomong,” sergahnya.

Darmin pun menggelar pertemuan dengan kalangan perbankan. Bisik telinga yang dihembuskan Jurubicara BI, Difi Johansyah pada pertemuan tersebut, BI  akan mengatur kepemilikan saham maksimal di perbankan berdasarkan kesehatan bank dan manajemen pengaturan bank.

Difi menyebut akan ada mekanisme Penilaian Kesehatan (PK) yang dilakukan BI kepada bank hingga Desember 2013. Hasil PK tersebut akan menempatkan bank bersangkutan masuk dalam kategori level 1 hingga 5. Di mana, menurut Difi hasil PK, bank yang masuk pada level 1 (sangat baik) dan 2 (baik) akan terbebas dari aturan pembatasan kepemilikan.

Nah, kategori bank ini, lanjut Difi, maka para pemegang saham tak punya kewajiban mendivestasi sahamnya. Sebab, kedua level ini diasumsikan mampu menghadapi risiko negatif signifikan akibat perubahan bisnis atau faktor eksternal lainnya. “Apabila hingga 2013 tingkat kesehatan dan GCG di bawah level 2, bank harus melakukan penyesuaian sesuai aturan kepemilikan tersebut. Mereka harus divestasi. Soal kapan berlakunya tunggu saja ketentuannya dikeluarkan,” paparnya.

Ini jelas memberi angin segar kepada sejumlah investor asing. Peluang pemilik saham mayoritas di bank-bank sehat masih terbuka lebar. Terutama bagi pemain lama karena kebanyakan bank-bank milik mereka sehat dan punya karateristik CCG baik. Padahal, dominasi asing cukup mengkhawatirkan kelompok domestik sudah begitu cemas. “BI dari dulu memang lembek. Makanya nanti ada OJK, ini bisa diambil alih,” kata Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Aziz.

Menurut Harry, DPR masih menunggu keluarkan aturan BI tersebut. “Kalau nanti banyak masalah DPR akan memanggil BI untuk meminta penjelasan. Kalau soal dominasi asing masalahnya ada di pemerintah sendiri yang menggangap kita belum bisa maju tanpa bantuan asing,” tutur dia.

Memang soal dominasi kepemilikan asing bank menjadi masalah yang belum tuntas. Sistem keuangan swasta negeri ini masih dikontrol luar negeri. Akar permasalahan bermula dari penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) No 171 Tahun 1999 oleh Presiden ketiga, BJ Habibie. Keppres itu menelurkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 yang mengizinkan kepemilikan asing di bank domestik hingga 99%.

Habibie sendiri mengaku tak kuasa menolak karena kondisi saat itu, Indonesia sedang dihimpit desakan dana moneter internasional bernama International Monetary Fund (IMF). “Saya masih menjadi presiden. Tidak bisa menolak tanda tangan karena masih ada komitmen dengan IMF. Karena saya meminta kepada penerus saya untuk meluruskan ini,” ungkapnya.

Analis finansial, Lin Che Wei menambahkan, dominasi asing di perbankan Indonesia akan membawa dampak negatif bagi perkembangan Indonesia. Alasannya, bank milik asing semakin condong ke segmen kredit konsumsi. Sebab, porsi kredit konsumer bank asing lebih besar dibanding bank pelat merah. “Kalau terus dibiarkan, bila terjadi krisis, dominasi kepemilikan asing berpotensi meningkatkan risiko pelarian modal,” ulasnya.

Pendiri PT Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI) menyerukan pemerintah harus menata ulang status dan lingkup bisnis bank-bank swasta domestik milik asing di Indonesia.  Lin menyebur, pangsa aset bank swasta nasional tergerus sekitar 20 persen dari 42 persen pada 1998 menjadi 22 persen pada 2011. Begitu pula pangsa aset bank negara yang merosot 9 persen dari 44 persen menjadi tinggal 35 persen pada periode yang sama.

Ini berbanding terbalik dengan pangsa bank swasta milik asing yang melonjak drastis dari hampir nol persen menjadi 21 persen. “Jika ditotal dengan kantor cabang bank asing dan bank campuran, maka total pangsa bank milik asing di Indonesia sudah mencapai 34 persen. Perlu pengaturan segmen pasar. Misalnya, bank milik asing tidak diperkenankan menggarap bisnis mikro, didorong ke segmen bisnis wholesale dan infrastruktur yang selama ini kurang diminati,” Lin mencontohkan.

Sebagai perwakilan legislatif, Harry Azhar Aziz memandang perlu batasan kepemilikan bank oleh asing. “WTO saja membatasi. Negara seperti Malaysia dan Singapura membatasai sampai 30% saja, meskipun ada klausul khusus untuk kepemilikan saham bank oleh asing di atas 30%. Tapi investor dan bank asing tidak juga jelek kalau berorientasi kalau mau menggarap pasar internasional. Hanya aturannya saja yang diperjelas,”

“Kami di DPR juga akan menggulirkan mewajibkan bank asing menanamkan 60 persen keuntungannya di Indonesia. Sehingga, perbankan asing tidak cuma eksploitasi pasar Indonesia, tetapi juga memberi manfaat bagi pembangunan. Memang masih sampai sekarang masih wacana,” papar Harry.

Masalah lain soal aturan kepemilikan bank ini adalah sistem tak berlaku surut yang dinilai terlalu lemah. Sejumlah kalangan menilai, beleid yang dipersipkan selama dua tahun tersebut mubazir alias sia-sia. Alasannya, bank yang menjadi obyek kajian BI sewaktu menyusun aturan ini justru tidak terkena aturan.

Harry lantas menyarankan BI harus menimbang ulang rencana aturan tidak berlaku surut dengan pemberlakuan aturan secara surut. “Tapi dengan beberapa toleransi. Misalnya, masa transisi 10 hingga 15 tahun. Mungkin perlu juga tambahan klausul, bank yang kejahatannya  terus meningkat atau bisnisnya menurun harus berganti pemilik,” tukas dia.

Dirinya menambahkan, dengan cara tersebut maka tidak akan mengubah tatanan sistem keuangan hingga 15 tahun mendatang. “Bukan hanya soal kepemilikan, tapi juga soal good government,” katanya.

Dengan berkembangnya aturan ini, maka sejumlah bank yang menanti proses akuisisi oleh bank asing harus sabar menanti. Beberapa bank yang sedang melakukan proses akuisi, diantaranya Bank Danamon, Bank Ina Perdana, Bank Maspion,  dan Bank Mestika Dharma. Masihkan raksasa perbankan asing tetap bercokol di tanah air?

 

 

Bank Swasta Yang Dikuasai Asing

No

Bank Swasta Nasional

Bank Asing Pemilik Saham

 Markas (Negara)

Persentase Kepemilikan

1.

UOB Buana

United Overseas Bank

Singapura

98,99%

2.

Bank Ekonomi

HSBC Holdinds PLC

London, Inggris

98,94%

3.

CIMB Niaga

CIMB Group

Malaysia

97,90%

4.

ICBC

ICBC

Cina

97,83%

5.

BII

Maybank

Malaysia

97,50%

6.

OCBC NISP

OCBC Bank

Singapura

85,06%

7.

Bank Swadesi

Bank of India

India

76%

8.

Hana bank

Hana Bank

Korea Selatan

75,10%

9.

Bank QNB Kesawan (dulu Bank Kesawan)

QNB

Timur Tengah

69,59%

10.

Permata Bank

Standard Chartered PLC

Lodon, Inggris

44,50%

Sumber : Lembaga Riset KATADATA

Beberapa Bank Milik Keluarga

Bank Panin (Keluarga Mukmin Ali Gunawan)

BCA (Keluarga Hartono Grup Djarum menguasai 51%)

Bank Maspion (Keluarga Alim Markus – Maspion Grup menguasai 77,81 persen)

Bank Ina Perdana (Keluarga Hadi Surya)

Bank Sahabat Sampoerna-dulu bernama PT Bank Dipo Internasional (Keluarga Sampoerna)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s