Cermin Buram Pengelola Air Minum

Hampir 2/3 dari seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertarung melawan kematian. Target MDGs pun serasa menjauh. Siapa yang salah?  

Image

Ranap Simanjuntak

 

Mengenakan kaos merah, Bupati Kulonprogo (Yogyakarta) Hasto Wardoyo sumringah menunjuk kemasan air mineral produksi PDAM Tirta Binangun merk SEHAT, pekan lalu.  Langkah pria berkumis yang belum genap setahun menjabat sebagai bupati itu tak lain karena ingin meningkatkan daya beli masyarakat. “Kalau mau air putih, tidak usah jauh-jauh. Beli saja produk Kulon Progo,” katanya.

Di lain sisi, Hasto bisa jadi cemas. Musim kemarau sebentar lagi menjemput. Beberapa kecamatan di daerahnya terkenal rawan kekeringan. Sementara perusahaan pemasok air minum punya Pemda itu tahun demi tahun masih dilanda kerugian. Sampai pernah Isro R Jatmiko secara mengejutkan mengundurkan diri sebagai direktur PDAM Tirta Binangun, dua tahun silam. Alasannya, dia tak sanggup memenuhi target tidak merugi.

Sepenggal kisah itu, secara tak langsung mendekatkan realita, PDAM masih kritis. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menyebutkan, dari 335 PDAM, kurang dari setengahnya, yakni 145 PDAM saja yang sehat. Selebihnya, 104 PDAM berstatus kurang sehat dan 86 PDAM berstatus sakit.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen PU Budi Yuwono Prowirosudirjo mengatakan, sebagian besar PDAM tak bisa memenuhi target peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum.  Bahkan, utangnya menggunung, mencapai Rp 4,6 triliun. Terbagi tunggakan utang non pokok sebesar Rp 3,1 triliun, sisanya Rp 1,6 juta adalah tunggakan pokok. Beruntung, sekitar Rp 2,3 triliun sudah berhasil direstrukturisasi.

“Dari 104 PDAM yang mengajukan restrukturisasi utang, yang sudah direstrukturisasi baru 68 PDAM. Sisanya ada yang masih diproses dan ditolak oleh Kementerian Keuangan karena belum memenuhi syarat,” jelas Budi.

Hampir sebgian besar PDAM gagal mengoperasikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara efisien dan efektif. Penyebab terbesar berasal dari manajemen internal. Inefisiensi akibat biaya energi, listrik atau pun bahan bakar minyak yang terlalu tinggi.

Misalnya dana operasional paling besar kebanyakan PDAM yang menggunakan sistem pemompaan adalah biaya energi listrik. Perkara utama timbul dari  sistem pompa. Mulai dari spesifikasi pompa tak sesuai kebutuhan, sudah tua, konfigurasi perpipaan tidak benar sampai pada kinerja SDM tak mumpuni misalnya dalam hal pemeliharaan.

Kurangnya pemahaman manajemen menggunakan energi efisien seperti bagaimana cara melakukan audit efisiensi atau melakukan penurunan pemakaian energi menjadi sebab. Kesan asal, perilaku boros, dan budaya korup memperparah keadaan.

Atas lilitan utang, Kementerian PU lalu menawarkan fasilitas pinjaman bunga rendah bank. Budi menunjuk, empat bank yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Jabar Banten bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp 4,3 triliun. Sayangnya, PDAM malah tak tertarik. “Mereka terlalu takut. Mereka pikir pinjam itu utang. Berarti kalau utang berarti tidak mampu,” sebutnya.

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Syaiful membantah anggapan tersebut. Menurutnya, PDAM sebetulnya tertarik menggunakan pinjaman bunga rendah tersebut. Hanya saja, niat itu terhalang karena persyaratannya tergolong rumit. “Banyak persyaratan yang harus disiapkan antara lain menyiapkan perencanaan dan desain program kinerja PDAM serta dinyatakan sehat,” katanya.

Nah kategori sehat ini, lanjut Syaiful, salah satunya mengharuskan tarif air minum harus wajar diatas harga pokok. “Akhirnya beberapa PDAM memilih untuk maju dengan berinvestasi sendiri karena tidak mau utang dengan syarat yang cukup banyak tersebut,” katanya.

Cermin buram kegagalam sebagian besar PDAM ini menjauhkan target pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) untuk pelayanan air minum pada 2015. Data Ditjen Cipta Karya, cakupan pelayanan air minum yang aman secara nasional tahun 2010 baru mencapai 53,26 persen yang terdiri dari 59,87 persen di perkotaan dan 46,97 persen di pedesaan. Ini masih jauh dari target MDGs sebesar 68,87 persen.

PERPAMSI menuding lemahnya political will di tingkat daerah untuk melakukan langkah-langkah nyata bagi percepatan pengembangan pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat. Menurut Syaiful, yang terlayani secara perpipaan mayoritas oleh PDAM baru mencapai 25,56%.

 

Di mana, jumlah pelanggan PDAM seluruh Indonesia tahun lalu baru mencapai sekitar 9,5 juta sambungan. Karenanya, dibutuhkan 8,5 juta sambungan baru dengan total investasi sekitar Rp 46,6 triliun. Pemerintah sendiri hanya menyediakan dana sekitar Rp 12 triliun. Sisanya Rp 34,6 triliun menjadi peluang investasi bagi kalangan swasta. Toh swasta belum tertarik nimbrung. Selain pandangan tak prospektif, mereka juga ragu karena berkaca dari kegagalan PDAM.

PERPAMSI menilai, masalah yang membelenggu PDAM ternyata tidak dapat diatasi secara sektoral. Tak hanya lewat penangannan masalah teknis dan manajemen semata seperti minimnya infrastruktur, kesulitan sumber air baku, tingkat kebocoran tinggi, inefisiensi operasional, utang yang tak terbayar, minimnya investasi dan lemahnya kompetensi sumber daya manusia. Namun solusi yang patut ditempuh dengan pendekatan politik yang bertumpu pada kepemimpinan kepala daerah dan iklim politik lokal yang kondusif.

 

Syaiful berharap kepada kepala daerah beserta segenap aparatur pemerintah di seluruh Indonesia agar memberikan perhatian dan dukungan yang maksimal bagi percepatan pengembangan pelayanan air minum demi mengejar pencapaian target MDG bidang air minum. “Masalah PDAM dalam melakukan percepatan pengembangan air minum kepada masyarakat pada umumnya bermuara pada lemahnya political will di tingkat daerah,” kata Syaiful.

 

Belajar dari Singapura, Indonesia mampu berbenah. Negara yang dikelilingi laut tersebut mengimpor 40 persen kebutuhan air bersihnya. Selain mengimpor, kebutuhan air bersih Singapura diperoleh dari reservoir dan daerah tangkapan air lainnya sebesar 20 persen, penyulingan air laut 10 persen, dan pengolahan air terpakai 30 persen. Salah satu proyek mereka yang spektakuler adalah Marina Barrage, yakni sebuah bendungan raksasa sebagai penampungan air. Bendungan tersebut telah menjadi pusat atraksi publik karena dirancang dengan sedemikian menarik.

Kondisi bertolak belakang dengan Indonesia. Sebut saja Jakarta, ada 13 sungai dengan air melimpah. Sayangnya, sungai-sungai tersebut justru menjadi tong sampah. Cadangan air tanah dan danau juga habis disedot untuk keperluan rumah tangga dan industri. Air hujan yang seharusnya bisa ditampung dan diolah justru dibuang percuma menjadi banjir. Ketua Umum Indonesia Water Institute, Firdaus Ali memperkirakan pada 2025 Jakarta akan mengalami defisit 23.720 liter air per detik.

Ini patut dicermati. Terlebih berbagai kasus korupsi melanda pejabat PDAM di hampir seluruh daerah di Indonesia. Seperti laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas dugaan korupsi PDAM Jaya (Jakarta) dan rekanan kerja swastanya, PT Palyja beserta PT Aetra.

Tuduhan soal mahalnya tariff air. ICW menyebut untuk wilayah kerja Palyja tarifnya adalah Rp 7.800. Sedangkan untuk wilayah Aetra dipatok harga Rp 6.800. Tarif air berbeda dengan harga rata-rata di Surabaya, Rp 2.600. Sedangkan wilayah wilayah Bekasi, pelanggannya dikenakan tarif Rp 2.300. Mereka menduga ada penyimpangan yang dilakukan ketiga pihak tersebut dalam penetapan tarif air kepada pelanggannya. Belum lagi dengan tuduhan soal penjualan asset motor dan mobil mengalami penyusutan yang dilakukan oleh mitra operator.

 

Tarif Air Minum di Jakarta

No.

Kelompok Pelanggan

Blok Pemakaian dan Tarif Air Minum per m³

0 – 10 m³

11 – 20 m³

> 20 m³

Rp

Rp

Rp

1.

 Kelompok I

1.050,00

1.050,00

1.050,00

2.

 Kelompok II

1.050,00

1.050,00

1.575,00

3.

 Kelompok III A

3.550,00

4.700,00

5.500,00

4.

 Kelompok III B

4.900,00

6.000,00

7.450,00

5.

 Kelompok IV A

6.825,00

8.150,00

9.800,00

6.

 Kelompok IV B

12.550,00

12.550,00

12.550,00

7.

 Kelompok V / Khusus

14.650,00

14.650,00

14.650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2007)

 

Kelompok I : tempat ibadah, hidran dan lodong umum, asrama badan social rumah yatim piatu, dan sejenisnya.

 

Kelompok II : rumah sakit pemerintah, rumah tangga sangat sederhana, rumah susun sangat sederhana, dan sejenisnya.

 

Kelompok III A : rumah tangga sederhana, rumah susun sederhana, stasiun air dan mobil tangki, dan sejenisnya.

 

Kelompok III B : rumah tangga menengah, rumah susun menengah, kios/warung, bengkel kecil, usaha kecil dalam rumah tangga, LSM non komersial, usaha kecil, dan sejenisnya.

 

Kelompok IV A : rumah tangga di atas menengah, kedutaan/konsultan, kantor instansi pemerintah, kantor perwakilan asing, lembaga swasta komersial, institusi pendidikan/kursus, instansi TNI, usaha menengah, usaha menengah dalam rumah tangga, tempat pangkas rambut, penjahit, rumah makan/restaurant, rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium, praktek dokter, kantor pengacara, hotel, industri kecil, rumah susun di atas menengah, bengkel menengah, dan sejenisnya.

 

Kelompok IV B : hotel bintang 1,2,3/motel/cottage, steambath/salon kecantikan, night club/kafe,
Bank Service Station, bengkel besar, perusahaan perdagangan/niaga/ruko/rukan, hotel bintang 4,5, gedung bertingkat tinggi, apartemen/kondominium, pabrik es, pabrik makanan/minuman, pabrik kimia/obat/kosmetik, pabrik/gudang perindustrian, pabrik tekstil, pergudangan/industri lainnya, tongkang air, PT. Jaya Ancol, dan sejenisnya.

 

Kelompok V (Khusus) : BPP Tanjung Priuk, dan sejenisnya.

 *) Menjadi bahan tulisan majalah SINDO Weekly edisi ke-7.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s