Kangen Petrus di Negeri Preman

   Maraknya premanisme membuat sebagian masyarakat rindu era Orde Baru. Dulu, prmenisme disikat dengan cara penembakan misterius alias petrus. Cara itu menjadi shock therapy dan shock treatment sehingga preman tak berani beraksi lagi.

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengakui bahwa petrus sangat efektif memberantas premanisme. Namun, cara itu tidak cocok diterapkan di era demokrasi.

Katanya, petrus memberikan efek buruk dan ketakutan. Terlebih, negara dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). “Tidak cocok dengan demokrasi. Masa negara mau tertib tapi orang-orang dibunuh. Dampaknya akan buruk,’’ ucapnya.

Menurut Jimly, solusi mengatasi premanisme adalah penegakan hukum. Aparat tidak boleh melihat segala sesuatu terlalu formal dan prosedural. “Hukum adalah keadilan. Kalau prosedural hanya cara. Tegakkan keadilan, bukan peraturan. Sistem hukum harus seimbang,” katanya.

Munculnya premanisme, lanjut Jimly, akibat negara membiarkan kelompok masyarakat tertentu mengambil fungsinya. Seharusnya, fungsi publik seperti pengamanan dilakukan aparat, bukan swasta. “Kultur politik kita banyak di luar sistem karena terlalu lama dijajah. Banyak pekerjaan yang ditangani masyarakat. Ada penelitian bahwa peran bandit di politik besar,” tukasnya.

Ditambahkan, biasanya preman muncul mengatasnamakan agama, ekonomi, dan budaya. Itu mencerminkan bukum tidak tegak. “Kalau sistem hukum tidak tegak orang akan mengambil sistem seenak-enaknya. Itu bahan perenungan untuk memperbaiki negara,” kata guru besar hukum tata negara tersebut.

Senada dengan Jimly, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman menilai petrus hanya cocok di zaman ototiter. “Bukan di era demokrasi seperti sekarang yang sarat dengan HAM. Negara tidak bisa melakukan sesuatu tanpa aturan. Sebab, nantinya aksi tersebut akan dinilai sebagai premanisme baru,” kata Irman.
Menurut dia, fungsi intelijen harus diperkuat. Intel pasti tahu siapa-siapa saja yang melakukan aksi premanisme. Kalau tertib hukum, premanisme akan hilang dengan sendirinya.

Ia menilai, munculnya premanisme akibat tidak adanya kepastian hukum. AKhirnya, orang bisa berbuat seenaknya. “Jasa premanisme jadi muncul. Yang membuat ekses itu aparat juga. Pemerintah tidak boleh kalah,”’ tambah Irman.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ifdhal Kasim, juga setali tiga uang. Penanganan premanisme dengan cara petrus, menurut Ifdhal tidak tepat. Bahkan, dapat memicu masalah baru. “Dulu memang efektif. Tetapi di sisi lain, cara-cara seperti petrus justru membuat masyarakat semakin paham bagaimana cara melakukan kekerasan terhadap orang menggunakan senjata api. Termasuk preman bisa tahu bagaimana menembak orang,” terangnya.

Selain itu, tambah Ifdhal, Indonesia merupakan negara hukum. Untuk menghadapi premanisme tidak harus dengan meninggalkan hukum. Memang harus ada tindakan lebih tegas untuk menyelesaikan ini. “Tapi, kekerasan tak harus diselesaikan dengan kekerasan yang bahkan dilindungi atau dilegalkan dalam sebuah peraturan. Itu merusak sendi-sendi bernegara karena melegalkan praktik yang sebenarnya tidak bisa diterima dalam negara hukum,” tegasnya.

Ifdhal berpendapat harus mencari ada langkah lebih terampil dalam menghentikan premanisme. Misalnya, dengan membentuk divisi khusus dalam satuan brigadir mobil (brimob) untuk menangani secara langsung kejahatan.

“Tapi tidak harus melawan dengan kekerasan. Harus ada upaya persuasif. Untuk efektivitas pencegahan dan efek jera memang harus dibangun secara sistematis dalam menangani premanisme,” katanya. Intinya, tambah Ifdhal, sistem hukum harus ditingkatkan. “Jangan sampai menyelesaikan suatu perkara di pengadilan dengan jalan pintas (suap). Peradilan seharusnya menjadi benteng untuk memberikan efek jera kepada pelaku premanisme. Tapi masalahnya, peradilan kita juga masih korup,” kritik penggiat HAM itu. Tulisan ini dari http://www.monitorindonesia.com

Sejenak Mengang Pretus dan Autobiografi Soeharto

Tahun 1980-an. Ketika itu, ratusan residivis, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah, mati ditembak. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah “petrus”, penembak misterius. Tahun 1983 saja tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan.

Kala itu, para pria bertato disergap ketakutan karena muncul desas-desus, petrus mengincar lelaki bertato. Peristiwa penculikan dan penembakan terhadap mereka yang diduga sebagai gali, preman, atau residivis itu, belakangan, diakui Presiden Soeharto, sebagai inisiatif dan atas perintahnya. “Ini sebagai shock therapy,” kata Soeharto dalam biografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

Mayat-mayat itu ketika masih hidup dianggap sebagai penjahat, preman, bromocorah, para gali, dan kaum kecu yang dalam sejarah memang selalu dipinggirkan, walau secara taktis juga sering dimanfaatkan. Pada saat penembak misterius merajalela, para cendekiawan, politisi, dan pakar hukum angkat bicara. Intinya, mereka menuding bahwa hukuman tanpa pengadilan adalah kesalahan serius. Meski begitu, menurut Soeharto, “Dia tidak mengerti masalah yang sebenarnya.” Mungkin tidak terlalu keliru untuk menafsir bahwa yang dimaksud Soeharto sebagai orang yang mengerti masalah sebenarnya adalah dirinya sendiri.

SOEHARTO dan PETRUS (Penembak Misterius)

SEBUAH autobiografi secara politis boleh dibilang merupakan usaha legitimasi. Seolah-olah penulisnya berujar, “Inilah yang sebenarnya saya lakukan dan tidak ada yang lebih benar daripada ini.” Tidak aneh jika kata-kata seperti meluruskan sejarah sering diumbar untuk mengiringi penerbitan buku autobiografi seorang tokoh. Ini berarti, kalau ada seribu tokoh, akan ada seribu pelurusan dan seribu kebenaran. Mana yang betul-betul benar? Ilmu sejarah mempunyai metode yang bisa diperiksa bersama, dan syukurlah seiring dengan itu beribu-ribu autobiografi bisa diuji kembali. Uniknya, sebuah autobiografi ternyata bisa menjadi sumbangan terhadap penulisan sejarah lewat pembuktian yang merupakan kebalikan dari maksud penerbitannya.

Periksalah, misalnya, Soeharto dengan autobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), yang ditulis Ramadhan K.H., khususnya pada bab 69: Yang Disebut Petrus dan Hukuman Mati. Seperti diketahui, petrus adalah singkatan dari penembak misterius. Istilah ini berhubungan dengan suatu masa. Saat itu hampir setiap hari, antara tahun 1983 dan 1984, ditemukan mayat bertato dengan luka tembak. Mereka ada di pasar, sawah, dan juga jalan raya. Menurut laporan sebuah majalah berita, korban mencapai angka 10.000. Misterius tentu berarti penembaknya tidak diketahui. Tapi, apa kata Soeharto? “Kejadian itu dikatakan misterius juga tidak.”

Mayat-mayat itu ketika masih hidup dianggap sebagai penjahat, para gali, dan kaum kecu yang dalam sejarah memang selalu dipinggirkan, walau secara taktis juga sering dimanfaatkan. Pada saat penembak misterius merajalela, para cendekiawan, politisi, dan pakar hukum angkat bicara. Intinya, mereka menuding bahwa hukuman tanpa pengadilan adalah kesalahan serius. Meski begitu, menurut Soeharto, “Dia tidak mengerti masalah yang sebenarnya.” Mungkin tidak terlalu keliru untuk menafsir bahwa yang dimaksud Soeharto sebagai orang yang mengerti masalah sebenarnya adalah dirinya sendiri. Seperti apakah itu?

Dalam satu paragraf yang terdiri atas 19 baris, Soeharto menguraikan argumen bahwa kekerasan harus dihadapi dengan kekerasan. Istilah Soeharto: treatment. Ikuti caranya berbahasa dan caranya mengambil kesimpulan: “Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan.. dor.. dor.. begitu saja. Bukan! Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak.” Paragraf ini segera disambung paragraf 5 baris: “Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu.” Lantas, Soeharto memaparkan lagi: “Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.”

Jadi, menurut pengakuannya, Soeharto sangat jijik terhadap kejahatan. Namun, apakah karena shock therapy yang dipelajarinya entah dari mana itu kejahatan memang mereda? Tanyakanlah kepada sindikat Kapak Merah. Tentang pendapat Soeharto atas kaum gali itu sendiri terdapat uraian menarik: “Mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah melebihi batas perikemanusiaan.” Yang belakangan ini diperinci lagi: “Orang tua sudah dirampas pelbagai miliknya, kemudian masih dibunuh.” Atau juga: “….ada perempuan yang diambil kekayaannya dan istri orang lain itu masih juga diperkosa orang jahat itu di depan suaminya lagi. Itu sudah keterlaluan!” Perhatikan opini Soeharto berikut: “Kalau mengambil, ya mengambillah, tetapi jangan lantas membunuh.”

Nah, bolehkah kita menarik kesimpulan bahwa, bagi Soeharto, mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, asal tidak keterlaluan, agaknya masih bisa ditoleransi? Kalau tidak, ia boleh dibunuh? Setidaknya, dari bab 69 ini kita mendapat beberapa ketegasan. Pertama, Soeharto mengetahui kehadiran penembak misterius. Kedua, Soeharto setuju dengan tindakan mereka membantai apa yang disebutnya “orang jahat”.
Ketiga, Soeharto berpendapat bahwa kekerasan hanya bisa diatasi dengan kekerasan. Dan keempat, bagi Soeharto, “kejahatan yang menjijikkan” merupakan kejahatan yang tidak layak mendapat toleransi. Ada dikotomi kejahatan dalam pemikiran Soeharto, yakni kejahatan “menjijikkan di luar kemanusiaan” di satu sisi dan kejahatan “tidak menjijikkan di dalam kemanusiaan” di sisi lain. Kejahatan pertama boleh dibunuh, sedang kejahatan kedua tidak usah dibunuh.

Dalam pengantar penerbit dituliskan, “Apa yang bisa dipelajari dari autobiografi ini adalah bagaimana anak seorang petani miskin dapat mencapai jenjang kepemimpinan tertinggi di negeri ini. Dan, semua itu dilakukan dengan kejujuran, ketekunan, dan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Semoga segala sikap dan tindakan dan cara kepemimpinan beliau dapat menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda Indonesia yang akan mengemudikan bahtera negara di masa yang akan datang.”

Sejarah dipelajari bukan hanya untuk ketepatan data, melainkan juga untuk memetik makna. Sebuah autobiografi bisa bermakna dengan cara yang berbeda sama sekali dari maksud dan tujuan penulisannya. Di sini sebuah legitimasi tersumbangkan sebagai dekonstruksi.

Sumber: http://www.kaskus.us/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s