Aksi Penyelamatan dan Penyehatan Belanja Negara

Oleh : Ranap Simanjuntak

Transparansi, pembangunan karakter, dan melek teknologi  menjadi agenda nasional. Begitu pula dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan sistem pengadaan lewat layanan pengadaan secara elektronik (LSPSE) bernama E-procurement terjadi efektifitas sekaligus efisiensi. Lembaga KebijakanPengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mempunyai mandat presiden ini terus melakukan inovasi.

Mafia anggaran proyek pengadaaan barang/jasa pemerintah mulai gigit jari. Para pemain dari dalam instansi pemerintah yang menjalin asmara persengkongkolan dengan pihak perusahaan mulai ketar ketir dengan kehadiran LKPP.

Lembaga yang terbentuk pada 2005 dari cikal bakal di unit kerja eselon II Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi lembaga pemerintah yang berdiri sendiri bernama LKPP pada 2007. Selaku pilot project pengaturan efisiensi sekaligus transparansi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah lembaga ini mendapat mandat langsung kepala negara lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Lalu, apa inovasi yang telah dilakukan LKPP? Salah satunya adalah teknologi informasi yang merekam pelaksaanaan mulai dari proses, para pelaku kerjasama hingga besaran angka pengadaan barang/jasa yang berasal dari APBN tersebut dengan teknologi  E-procurement. Yaitu, informasi melalui elektronik berbasis internet. Dengan proses ini maka terjadi efiensi dan pengehematan.

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan, tujuan awal E-procurement merupakan penghematan anggaran dan mengurangi kesempatan korupsi seperti kasus Nazaruddin yang main mata dengan proyek pemerintah. “Nanti akan ada Inpres yang mengharuskan instansi pemerintah di seluruh Indonesia, misalnya 40 persen di daerah dan 70 persen di pusat. Tahun 2012, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa itu menjadi lebih tertib, transparan, dan terjadi berbagai efektifitas seperti penghematan dan penyehatan birokrasi,” jelas dia.

Kepala LKPP-Agus Rahardjo

Agus menambahkan, selama ini angka pengadaaan dari pemerintah itu banyak yang lebih tinggi ketimbang harga pasar. Nah dengan proses ini maka akan ada perbandingan harga, bahkan barang tertentu dibuat katalog harganya. Jugas soal ongkos birokrasi bisa dipangkas. “Dengan E-procurement tahun ini terbukti ada penghematan APBN sebesar Rp 38 triliun. Jumlah ini akan bertambah apabila seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia sudah melaksanakannya. Apalagi ada kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dirjen Pajak, sehingga peserta badan usaha lelang bisa terlacak sebagai perusahaan yang baik dan taat pajak atau tidak,” tambahnya.

Ketika ditanya soal hambatannya, Agus menunjuk beberapa faktor. Masalah utama terletak pada infrastruktur dan telekomunikasi di daerah yang belum memadai. Hambatan lain adalah soal komitmen, khususnya kepala daerah atau kepala instansi pemerintah yang bersinergi hingga ke jajaran bawah. “Saat ini pula ada pertentangan dari orang yang menikmati sistem lalu. Ini juga menjadi penghambat. Belum lagi soal lingkungan masyarakat kita yang moralnya kurang sehat. Integritas pejabat publik, birokrat dan system politik yang masih belum dewasa,” paparnya.

Keunggulan lain juga telah didapatkan dari pengadaan sistem elektronik ini seperti pembangunan karakter maupun pengetahuan dengan melek teknologi. Bila para perusahaan yang biasa melakukan kerjasama dengan swasta takut melakukan dengan pemerintah karena proses berbelit dan terbentur birokrasi panjang, maka mulai terpancing dalam proyek dengan persaingan sehat dan jujur.

Sampai dengan awal Desember ini,LKPP telah menjaring pengadaan barang dan jasa sistem E-procurement dari 358 instansi. Rinciannya: 29 dengan instansi pusat, 17 instansi provinsi, 291 instansi Kabupaten/Kota, dan 21 instansi pemerintah lain. Serta telah mendidik sebanyak 2.776 yang dapat mengoperasikan sistem E-procurement “Dalam kurun waktu 2007-2011telah terbentuk 300 LSPSE. Tahun depan, targetnya juga 300 LPSE. Jadi memang ekstra kerja keras,” ungkap Bima Haria Wibisana, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

Tak cuma itu, LKPP juga melakukan berbagai inovasi lain. Salah satunya sedang merancang grand design pelaporan dari dalam instansi pemerintah soal adanya dugaan pelanggaran anggaran. Regulasi Whistle blower ini rencannya akan memberi perlindungan bagi pelapor dan bekerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum.

*) Tulisan ini menjadi bahan tulisan untuk selanjutnya diedit dan ditayangkan pada majalah TEMPO  edisi 12-18 Desember 2011 di halaman 122.

menyelamatkan anggaran yang membengkak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s