Tjahjo Kumolo SH (Sekretaris Jenderal DPP PDIP): ‘Taufiq – Mega Itu Suami Istri, Masa Konflik!’

Dalam pentas politik, politisi PDIP yang satu ini cukup makan asam garam. Sejak era Orde Baru, namanya sudah dikenal. Meskipun kala itu belum terjun ke dunia politik praktis, namun namanya cukup harum di bidang organisasi kepemudaan.

Itulah Tjahjo Kumolo, putra pasangan almarhum Bambang Soebandiono dan almarhumah Toeti Slemoon. Bambang adalah veteran perjuangan kemerdekaan dengan pangkat terakhir Letnan Satu.

Latar belakang keluarga militer ini menjadikan kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957 ini sebagai sosok yang disiplin. Tjahjo dibesarkan bersama saudara perempuannya Rini Mumpuni dalam kebersahajaan. Didikan keluarga inilah yang menjadikannya sebagai sosok remaja yang aktif.

Sejak mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tjahjo sudah aktif berorganisasi, bukan hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus.  Pada tahun 1983 dia sudah menjabat menjabat Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah. Pada saat bersamaan dia juga menjabat Wakil Ketua AMPI Jawa Tengah san Sekretaris MKGR-1 Jakarta. Dua tahun kemudian, Tjahjo bahkan berhasil menduduki kursi Ketua DPD KNPI Dati I Jawa Tengah (1985-1988).

Kiprahnya secara nasional dimulai ketika Tjahjo terpilih menjadi anggota DPR/MPR dari Fraksi Karya Pembangunan selama dua periode (1987-1997). Sukses di bidang politik ini bersamaan dengan melesatnya karir di organisasi. Berbagai jabatan puncak di sejumlah organisasi kepemudaan dijabatnya. Pada periode 1990-1993 dia menjabat Ketua Umum DPP KNPI. Selanjutnya menjadi Ketua PP PPM (1989-1993), Dewan Pertimbangan PP PPM (1993-1997) dan Wantim PP FKPPI (1990-1997).

Namanya sempat tenggelam sejenak menjelang gerakan reformasi 1998. Maklum tren politik saat itu memang memperlihatkan antipati terhadap tokoh-tokoh yang selama ini dekat dengan Orde Baru. Tjahjo sebagai politisi Golkar tentunya terkena getahnya.

Mungkin karena tak mau menjadi korban perubahan, Tjahjo akhirnya banting setir ke PDIP yang kala itu baru dideklarasikan. Sejak bergabung, dia menjabat Direktur SDM Litbang DPP PDI Perjuangan (1999-2002). Beruntung, ketika Pemilu 1999 digelar, lelaki berkacamata ini terpilih sebagai anggota DPR periode 1999-2004. Di Fraksi PDIP, dia dipercaya sebagai Wakil Sekretaris (1999 – 2002) dan Sekretaris Fraksi (2002 – 2003).

Pengalamannya yang panjang dan matang memang menjadikan Tjahjo sebagai asset penting di PDIP. Setahun setelah bergabung, dia sudah ditunjung menjadi Ketua OC HUT PDI Perjuangan pada tahun 2000. Setahun kemudian Tjahjo kembali dipercaya menjadi Steering Comitte (SC) Rakernas PDI Perjuangan.

Petinggi PDI Perjuangan-Ki-ka: Megawati, Pramono Anum, Tjahyo Kumolo

Keberuntungan kembali berpihak kepada lelaki santun ini ketika Pemilu 2004 digelar. Kali ini dia kembali menjabat sekretaris Fraksi PDIP DPR (2004-2009. Pada periode ini Tjahjo sempat menjadi Wakil Ketua Tim Lumpur Sidoarjo DPR-RI (2006 – 2007).

Ketika Rakenas PDIP digelar pada 2005, lelaki sederhana ini kembali dipercaya menjadi Steering Comitte. Berlanjut kemudian menjadi SC Kongres II PDI Perjuangan yang juga digelar pada tahun yang sama. Singkatnya, Tjahjo bisa dibilang menjadi langganan jabatan SC untuk acara-acara kongres, rakernas ataupun ultah yang dihelat PDIP selanjutnya.

Memasuki pemilu 2009, lagi-lagi ayah tiga orang putra ini melenggang ke Senayan untuk periode ketiganya sebagai politisi PDIP dan kelima kalinya sejak terjun ke politik praktis. Kali ini jabatan Tjahjo di fraksi sudah tidak lagi sebagai sekretaris, tetapi naik menjadi ketua. Begitu juga dengan jabatannya di partai juga terus melesat naik. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik-Pemenangan Pemilu (2005 – 2010) ini akhirnya dipercaya menjabat Sekjen DPP PDIP pada kongres di Bali tahun 2010 lalu. Dia menggantikan Pramono Anung yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

Dengan jabatan Sekjen tentu saja memposisikan Tjahjo sebagai politisi penting PDIP. Maklum berbagai kebijakan partai sellau melalui Sekjen. Apalagi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikenal sebagai sosok yang lebih menyerahkan tugas teknis partai kepada Sekjen ketimbang menanganinya sendiri.

Penunjukannya sebagai Sekjen ini pula yang sempat memupuskan pandangan adanya konflik internal antara Megawati dengan suaminya, Taufiq Kiemas. Selama ini Tjahjo lebih dikenal sebagai orang kepercayaan Taufiq Kiemas, sedangkan posisi Sekjen justru lebih banyak menangani pekerjaan Mega.

Kepada Mimbar Politik, Tjahjo sendiri membantah rumor soal perseteruan Mega dengan suaminya sebagaimana menjadi rumor yang dipercayai public dan kalangan pengamat selama ini. “Masa suami istri bermusuhan. Itu tidak benar,” tegas Tjahjo ketika diwawancarai wartawan Mimbar Politik, Edy Hamad, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/2).

Tjahjo pun menampik berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa PDIP bakal bergabung dengan koalisi. Meski sejumlah politisi PDIP, termasuk Taufiq Kiemas dan juga putrinya, Puan Maharani (Ketua Bidang Politik DPP PDIP) beberapa waktu lalu menyampaikan secara terbuka kesediaannya menjadi menteri, toh Tjahjo menampiknya. Dia berkilah bahwa Taufiq telah mencabut pernyataannya. Berikut wawancara dengan Tjahjo Kumolo selengkapnya.

 

Kabar bakal masuknya PDIP ke dalam koalisi semakin santer setelah Puan Maharani menyatakan siap menjadi menteri. Bagaimana sebenarnya?

Ya secara tegas saya katakan bahwa PDIP tidak pada posisi berjuang untuk berusaha masuk kabinet. Kita tetap opsoisi sebagaimana amanat keputu­san Kongres III PDIP di Bali yang lalu.

 

Bagaimana komentar Mega terhadap isu ini?

Ya begini, keputusan tidak bergabung da­lam koalisi adalah keputusan partai, bukan karena faktor Ibu Megawati. Ibu Mega terpilih se­bagai Ketua Umum dalam kong­res dan Ibu Mega selalu konsisten melaksanakan amanat kongres. Jadi, kami tegaskan soal tidak mau menerima ajakan bergabung dalam koalisi atau masuk kabinet bukan tergantung pada keputusan pribadi Ibu Megawati, tapi ini su­dah merupakan keputusan orga­nisasi, keputusan partai sebagai­mana amanat kongres yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh partai.

Sejauh ini apa sudah ada komunikasi PDIP dengan PD mengakut isu koalisi?

Soal memba­ngun komunikasi politik ya wajar saja. Namanya politik kan harus membangun komunikasi dengan partai mana saja.

Anda sendiri beberapa waktu lalu melontar wacana soal 10 menteri yang pantas diganti. Banyak pihak mengaitkan pernyataan ini sebagai sinyal untuk masuk koalisi?

Begini, pernyataan saya beberapa waktu lalu itu tidak ada hubungannya dengan minta-minta jatah kursi menteri. Tida ada tujuan seperti itu. Kami hanya mengevaluasi berdasarkan pengamatan kami bahwa memang ada kurang lebih 10 menteri yang kinerjanya jauh dari harapan dan perlu diganti. Nah soal beberapa menteri itu jadi direshuffle itu kan terserah presiden SBY. Reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden.

Massa fanatik PDI Perjuangan

Memangnya kenapa dengan 10 menteri itu, apakah bisa mengganggu jalannya pemerintah bila tidak diganti?

Ya kami melihat ada banyak keputusannya dan kebijakan dari beberapa menteri tersebut yang akhirnya me­nimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Menurut saya ka­lau tidak segera diganti, maka bisa-bisa malah akan mengganggu kredibilitas peme­rintah dan akhirnya yang rugi adalah rakyat, karena mereka tidak merasakan dampak manfaat dari kebijakan para menteri-men­teri tersebut.

 

Kalau kinerja pemerintah secara keseluruhan menurut Anda bagaimana?

Menurut saya banyak yang kurang. Misalnya saja soal ke­bijakan yang tidak prorakyat yang merugikan para petani kita. Yakni, pertama, pemerintah menghapuskan tarif bea masuk untuk empat produk pangan, yaitu beras, terigu, kede­lai dan pakan ternak. Kemudian soal cabe dan climate change ter­nyata hanya menjadi alasan untuk melakukan liberalisasi perda­gang­an. Ini aneh.

Seharusnya bagaimana?

Petani yang harusnya disubsidi  sekarang kok malah importir. Ini kan terbalik. Jadi DPR, petani dan peternak harus menolak, harus protes atas kebi­jakan yang jelas-jelas tidak ber­pihak pada rakyat kecil ini, khu­susnya kepada para petani dan peternak.

Kembali ke soal koalisi, beberapa waktu lalu Taufiq Kiemas membuka peluang simpatisan PDIP untuk menjadi menteri, dan kemudian malah juga mengizinkan kader menerima tawaran menteri tetapi PDIP tidak masuk Setgab?

Kan sudah ditarik pernyataan (Taufiq Kiemas) itu. Pada intinya kami tetap oposisisi. Ya kalau simpatisan ya boleh saja, namanya juga simpatisan kok. Simpatisan kan di luar struktur partai. Kalau mau ambil simpatisan itu sah-sah saja, itu bukan urusan partai. Kan partai juga tidak boleh melarang atau membolehkan simpatisan jadi menteri. Namanya juga simpatisan.  Ya saya tanya apakah simpatisan itu punya kartu anggota partai kami nggak? Kan simpatisan kan tidak punya kartu anggota kami. Jadi dia tidak bisa dikatakan kader kami.

 

Kabarnya munculnya isu PDIP masuk koalisi ini karena kuatnya perbedaan pendapat Mega dengan Taufiq Kiemas?

Mereka (Taufiq dan Mega) itu suami isteri, masa konflik sih? Itu kan hanya isu orang-orang yang ingin memecahkan PDIP saja.

Kabarnya isu koalisi ini sempat mengganngu internal PDIP. Apa benar demikian?

Partai kami tetap solid kok, nggak ada masalah kok

Kalau misalnya Anda sendiri ditawari jadi menteri bagimana?.

Lho memangnya siapa yang nawari saya, he he he. Jadi, ngga usah repot-repot nyiapin saya duduk dikabinet. Bagi saya, jadi pembantu Ibu Mega saja, itu sudah cukup. Melaksanakan tugas sebagai Sekjen partai saja sudah menyita waktu dan tenaga. Ada beban berat yang harus saya pikul untuk suksesi kepemimpinan PDIP ke depan. Sebaiknya saya disiapkan di Sekjen PDIP saja lah.

Tapi godaan untuk masuk kekuasaan nampaknya cukup kuat. Apa ada kemungkinan nanti akhirnya PDIP menerima tawaran itu?

Ya dalam politik kan nggak boleh ada kemungkinan. Kalau bersikap konsisten ya harus tetap begitu.

 

Nampaknya Demokrat merasa nyaman kalau PDIP bergabung, misalnya Ruhut Sitompul pernah mengatakan demikian?

Ya itu kan haknya Pak Ruhut berkata demikian. Tentu dia punya alasan tersendiri.

 

Konon PDIP mau menerima tawaran koalisi karena banyak kadernya tersangkut kasus hukum. Menurut Anda, bagaimana penegakan hukum saat ini?

Indonesia ini negara hukum. Hukum jangan dintervensi oleh politik, lalu politik jangan mengintervensi hukum. Lalu penegakan hukum juga harus berkeadilan.

 

Lantas bagaimana soal kader PDIP yang sedang tersngkut kasus travelers cheque itu?

Ya kami tetap dukung KPK dalam penegakan hukum. Tetapi penegakan hukum yang berkeadilan.

 

Berkeadilan yang bagaimana maksud Anda?

Iya dong. Namanya hukum itu harus adil. Kok penyetor dana itu kan belum ditangkap KPK. Itu tidak adil, masak hanya penerima saja yang ditahan.

 

Nampaknya peran oposisi yang dijalankan PDIP sejauh ini juga tidak maksimal karena kuatnya koalisi. Lalu apa yang akan dilakukan PDIP?

Ya kami tetap jalankan kebijakan partai kami, tanpa melihat kekuatan politik di parlemen. Kami melihat realita masyarakat. Kalau Hanura dan Gerindra punya aspirasi sama-sama, ya mari kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran dan membuka berbagai tabir yang tertutup selama ini.

 

Apa karena itu sekarang PDIP ikut mendorong Pansus Hak Angket Pajak?

Bagi PDIP Pansus Pajak ini harus segera diimplementasikan. Skandal-skandal mafia pajak harus segera dituntaskan, karena Rp 800 triliun lebih APBN kita per tahun adalah hasil dari pajak

Bagaimana dengan kasus Century yang sampai sekarang masih dipersoalkan?

Kami tetap mendukung penuntasan kasus ini sampai tuntas. Kami juga dukung penegak hukum tuntaskan dan kami terus mengawasi lewat Timwas Century.

Termasuk ikut mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat?

Menyangkut penggunaan hak DPR terkait skandal Century, Fraksi PDIP kan harus cermat kapan waktunya dulu. Bukannya karena posisi fraksi kami tidak mayoritas. Fraksi kami tentu harus cer­mat berhi­tung. Pasti ada sikap fraksi, tapi kami tidak mau ditarik-tarik, diklaim secara politik dalam hak penga­wasan DPR tersebut. Fraksi PDIP tidak mau ge­gabah dalam mengambil keputu­san politik soal Hak Menyatakan Pen­dapat yang syarat persetujuan pengusulannya dipermudah oleh putusan MK.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s