Soal Susu Tercemar Bakteri, Pemerintah Lakukan Pembangkangan

Kisruh soal susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazakii dari hasil penelitian Fakultas Kesehatan Hewan IPB pada kurun April-Juni 2006 masih berlanjut. Masyarakat masih bingung dengan sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes), IPB, dan BPOM yang menolak mempublikasikan merek-merek susu yang beredar tahun 2003-2006.

Komnas Perlindungan Anak merasa ada upaya pembangkangan hukum yang dilakukan oleh ketiga instansi tersebut. Mereka memaksa ketiga instansi itu mau bekerja sama untuk mempublikasikan hasilnya. Di sisi lain, maraknya produk susu serta konglomerasi produsen susu yang didominasi pengusaha asing juga menjadi biang keladi maraknya pelanggaran. Ditemui di kantornya, Rabu (16/2), Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mau menjabarkan secara blak-balakan kepada Ranap Simanjuntak. Berikut nukilannya:

Arist Merdeka Sirait (Ketua Komnas Perlindungan Anak) Pemerintah trlihat lindungi konglomerasi produsen susu yang didominai pengusaha asing

Anda mengungkapkan kalau Komnas Perlindungan anak menerima 171 pengaduan dari masyarakat setelah IPB tahun 2008 mengumumkan hasil risetnya. Apa saja aduan tersebut?

Ada yang menyebutkan anaknya telah terkena penyakit diare. Apakah itu karena yang dikonsumsi adalah susu formula yang termasuk dalam kategori tercemar bakteri?

Hasil penelitian ahli yang mengamati susu formula, efek pencemaran bakteri itu baru muncul 8-10 tahun kemudian. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, produsen susu punya tanggung jawab.Kalau anak saya minum dari susu bermasalah itu, lalu terjadi sesuatu, saya akan memeriksakan kesehatan anak saya, apakah ada gangguan otak? Kalau benar ada, produsen susu harus bisa bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial.Ketika itu kami minta Menkes, Badan POM, dan IPB mengumumkannya. Kita tunggu dari 2008 sampai 2011, tapi tetap saja mereka tidak berani.

Apa tanggapan Anda terhadap aksi konferensi pers yang dilakukan Kementerian Kesehatan?

Dalam hal ini kami menilai telah terjadi pembangkangan hukum. Sebab, dari keputusan PN Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga MA memerintahkan IPB, BPOM, dan Kementerian Kesehatan wajib mengumumkan hasil riset susu formula pada tahun 2003-2006. Namun ketiga instansi itu mengaku salinan keputusan MA belum diterima. Kalau benar begitu artinya ini persoalan adsminitratif, bukan subastantif. Padahal, menurut MA kalau keputusan sudah diumumkan dan masuk ke dalam website mereka maka keputusan itu sudah diyakini kepada eksekutornya, yaitu PN Jakarta Pusat.

Kedua, kami melihat dalam konferensi tersebut tidak melihat pihak yang berkepentingan seperti produsen susu, penggugat (David Tobing), dan pihak PN Jakarta Pusat sebagai eksekutor itu sama saja mengartikan ketiga instansi itu seolah-olah seperti Humas-nya produsen susu. Pemerintah seolah-olah mempertotonkan kalau pemerintah bisa melawan hukum.

Ketiga, sudah terjadi kebohongan publik. Karena yang dituntut masyarakat adalah hasil riset produk susu yang beredar tahun 2003 hingga 2006. Masalahnya, dalam konferensi pers itu, dinyatakan kalau produk susu tahun 2008-2009 ada 96 produk susu itu sudah aman. Tapi yang diminta penggugat kan hasil riset IPB tahun tahun 2003 sampai 2006.

Parahnya lagi dalam konferensi pers itu mengajarkan kepada masyarakat agar menyajikan susu dengan air panas. Ini menurut saya tidak perlu karena semua ibu sudah tahu kalau membuat susu harus dengan air panas. Bapak-Bapak saja sudah tahu.

Sekarang yang dipermasalahkan justru IPB, padahal lembaga pendidikan yang indenpen dan punya kredibilitas. Justru masyarakat memberi aspresiasi terhadap penelitian yang dilakukan lembaga tersebut.

IPB sendiri tidak membeberkan merk-merk susu yang tercemar bakteri sakazaki beralasan atas dasar etika?

Tapi kenapa dulu mereka umumkan. Mereka melakukan penelitian tahun 2003-2006 yang diumumkan tahun 2008. Kenapa itu dibuka secara umum? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau untuk kepentingan internal saja tak perlu dipbulikasi. Seharusnya, out put-nya harus diumumkan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa antisipasi terhadap produk susu yang tercemar bakteri sakazaki.

Kalau Menteri Kesehatan itu sendiri tak melakukan publikasi beralasan tak punya hasil riset tersebut?

Tidak alasan. Sebagai menteri dia bisa meminta hasil riset tersebut. Karena itu sudah menjadi keresahan masyarakat dan diperintah oleh MA. Jangan beranggapan kalau riset itu hanya milik IPB. Kalau memang ada aturan kalau hasil penelitian tidak wajib diberikan kepada Menkes itu bukanlah Menkes yang sekarang, tapi periode yang lalu. Saya tidak tahu apakah datanya memang tidak ada atau hilang.

Kalau ada pergantian orang dalam jabatan seperti kasus ini bagaimana?

Sebagai institusi pemerintah ya tidak ada alasan data hukum karena ada biro hukum atau lembaga penelitian. Masalahnya, kenapa mereka ngotot tidak mau mengumumkan? Itu menurut saya yang gagal.

Apakah ini bukan serangan kepada seseorang yang dulunya menjabat sebagai Menkes?

Saya kira hasil penelitian itu bukan atas nama pribadi. Artinya bila IPB memberikan bukan secara pribadi, melainkan atas nama kementerian. Yang disebutkan adalah BPOM, IPB, dan Kemenkes. Itu adalah lembaga dan terlepas dari menteri lama atau menteri yang baru. Tidak ada serangan secara personal.

Atau bisa saja ada suap atau intervensi dari produsen susu?

Akhirnya timbul kerugiaan seperti itu. Kalau ketiga instansi itu tidak melibatkan stakeholder yang ada. Seperti yang saya katakan tadi seolah-olah ketiga instansi (IPB, BPOM, dan Kemenkes) sebagai Humas-nya produsen susu. Sudah bisa kamu mengertilah apa yang saya maksud!

Bisa diartikan gampang saja dibeli pemerintah kita ini?

Kalau dalam kasus itu dia tahu tapi (sepert) tidak tahu itu soal pilihan. Kita mau melindungi rakyatnya atau tidak. Konsitusi dasar kita jelas, yaitu tanggung jawab Kemenkes adalah memberikan layanan kesehatan dan menjamin pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat. Kalau itu disadari, meskipun salinan riset itu belum diterima maka Menkes bisa berinisiatif untuk mengumpulkan orang atau meminta kepada IPB. Jangan membiarkan isu yang belum tentu benar malah berkembang luas.

Menurut Anda bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat mengambil sikap?

Seharusnya Menkes sebagai representasi pemerintah yang mengayomi dan sebagai pelayan publik, mengumumkan merek susu formula yang diduga tercemar bakteri. Kalau Badan POM, kewenangannya mengawasi dan menarik produk susu formula itu.Tapi, Menkes justru bukan membela rakyat. Masyarakat juga harus mendorong Menkes untuk mengumumkannya, karena itu adalah perintah MA dan ini sudah dimenangkan penggugat. Yang harus dilakukan, mendorong dan membantu untuk melakukan sita eksekusi. Kami umumkan saja sendiri. Kalau melawan, ya lapor polisi karena tidak melaksanakan putusan MA. Karena itu pidana, bisa dipenjarakan.

Kenapa Komnas Perlindungan HAM ngotot agar merek susu bermasalah itu harus diungkap?

Sebuah penelitian pasti dia tahu itu mereknya itu apa! Dari 22 sampling merek itu dinyatakan ada sekitar lima merek yang tercemar. Jangan takut IPB kalau dituntut produsen susu karena jutaan rakyat yang akan membela IPB.

Agar masyarakat tidak menggunakannya, tapi bisa kembali kepada ASI. ASI itu yang membuat anak pintar. Kalau susu formula kan seolah-olah akan membuat anak pintar. Padahal, yang membuat pintar itu asupan gizi lewat ASI. Nah pilihannya, kita mau melindungi agar tetap sehat atau membiarkan tidak sehat.

Apa yang akan dilakukan Komnas Perlindungan Anak selanjutnya?

Saat ini kami baru meminta inisasi kepada Menkes untuk mengumpulkan stakeholder dalam membagi tugas dalam meredam keresahan masyarakat. Kita ingin duduk bersama dulu dalam mencari formulasi dengan tidak meresahkan masyarakat. Ini sebagai cara win win solution.

Tapi kalau tidak ditanggapi, kami bersama penggugat sebagai pihak yang dirugikan, akan meminta penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita eksekusi terhadap hasil penelitian IPB 2003-2006. Sesuai dengan perintah kasasi MA, itu diminta untuk diumumkan sesuai permintaan penggugat. Bisa pula kami bersama penggugat melaporkan kepada kepolisian karena pemerintah melanggar UU Keterbukaan Informasi.

Kalau soal konglomerasi produsen susu di negeri ini seperti apa?

Kalau mengacu kepada informasi di negara-negara maju dalam menjamin kesehatan anak-anak itu tidak lebih dari tiga sampai empat jenis merek susu. Itu dibatasi supaya bisa dikontrol karena susu merupakan kebutuhan dasar dan kelengkapan hidup manusia. Di Inggris hanya ada dua merek, di Australia hanya ada empat merek, dan di Belanda ada dua merek susu formula saja.

Tapi yang terjadi Indonesia, konglomerasi terjadi. Lebih dari 96 merek susu formula dari pengakuan BPOM dan Kemenkes. Bagaimana mau mengawasi ini karena BPOM punya tugas yang banyak. Bisa saja Menkes harus menghentikan iklan-iklan susu formula, karena ASI menurut badan PBB merupakan hak dari bayi. Karena itu, harus ada pembatasan iklan susu formula.

Selama ini ada juga produsen susu yang membagikan susu gratis. Itu harus dilarang karena susu formula itu mempunya karakter adiktif atau mempunya ketagihan sehingga menciptakan ketergantungan. Pemerintah harus serius menyerukan pemberian ASI kepada ibu. Sebenarnya kita mencintai Menkes dan mengembalikan bahwa habitat manusia itu dibesarkan dan disehatkan oleh ASI.

Terlebih pengusahaprodusen susu adalah dari luar Indonesia?

Semuanya dari luar negeri. Memangnya ada yang berasal dari dalam negeri? Kalau ada itu hanya produsen tradisional seperti susu kuda liar,  susu kedelai yang bukan buat bayi. Pihak asing berbondong-bondong kesini karena Indonesia membuka peluang investasi modal berapa pun besarnya.

Bagaimana tanggapan dari organisasi kesehatan internasional seperti WHO atau UNICEF?

WHO dan UNICEF yang berhubungan dengan anak itu apabila ada produksi susu yang tercemar seharusnya berteriak. Tapi sampai sekarang kan belum. Saya tidak tahu apa alasannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s