Menanti Pengelolaan Tata Ruang Ibukota yang Manusiawi

DPRD DKI Jakarta mulai sibuk mempersiapkan draft peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bisakah peraturan itu membenahi penataan kota yang selama ini carut marut dan tak berpihak kepada rakyat kecil?

Jakarta dari atas-terkesan teratur padahal pengelolaan tata ruangnya amburadul

Naskah : Ranap Simanjuntak

Sibuk dengan penyusuanan RAPDBD, anggota DPRD DKI Jakarta mulai putar otak dalam membuat Perda RTRW. Rencananya, peraturan itu selesai pada Maret mendatang. Di mana, aturan Perda tersebut akan mengkaji persoalan untuk transportasi, pengendalian banjir, air baku, ruang terbuka hijau (RTH), perumahan, pengembangan pantura, transit oriented development (TOD), perubahan iklim dan kebencanaan, sanksi pidana, dan kelembagaanjangka waktu 20 tahun.

 

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi mengungkapkan, saat ini DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta tengah mendengarkan pendapat stakeholders yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para akademisi. Ada pula pembenahan atau revisi yang akan dikaji lebih dalam.

 

“Di perda tidak gamblang bilang dan cuma disebutkan untuk melakukan konservasi air, karena penurunan tanah di Jakarta terjadi akibat penarikan air tanah yang berlebihan terhadap sumur dalam atau artesis, sehingga untuk mengembalikan dan menjaga struktur tanah hanya bisa dibutuhkan dengan injection well atau penyedotan air tanah. Ini harus dikaji lebih dalam lagi,” tutur Sanusi.

 

Dia menambhakan, penyedotan air tanah tersebut merupakan bagian penting bila dibandingkan dengan resapan atau pori. “Harusnya Jakarta bangun waduk atau situ karena ada 13 sungai yang mengelilinginya. Di waduk itu, ditanam, injection well. Nah itu yang tidak ada dalam raperda,” ungkap politisi asal Partai Gerindra itu.

 

Namun, koalisi LSM yang tergabung dalam Pulihkan Jakarta merasa selama ini keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perda RTRW sangat minim. Masyarakat Jakarta yang merasakan dampak langsung aturan itu seharusnya dilibatkan langsung. “Kami bersama beberapa LSM lainnya sudah lama meminta kepada Pemprov untuk di undang dalam rapat dengar pendapat di DPRD, tapi baru ini diundang. Jadi ada semacam ketertutupan,” ungkap salah seorang perwakilan dari LBH Jakarta, Nur Kholis.

 

Perda RTRW itu sangatlah penting demi keberlangsungan hidup orang banyak dalam jangka jangka waktu panjang. Dan, selama ini aturan tak berpihak kepada rakyat kecil.“Menurut saya dalam pembahasan RTRW banyak merugikan masyarakat dan mengesampingkan rasa keadilan. Apalagi, RTRW sebelumnya itu banyak sekali pelaksanaan yang menyimpang dan penegakan hukumnya tidak ada,” seru dia.

 

Seharusnnya politik, lanjutnya, serta tata ruang dan lain-lain harus dalam konteks pemulihan ruang-ruang, yang sudah ada harus difungsikan kembali. Penjabaran aturan yang bertumpu Jakarta sebagai kota yang bertumbuh dianggap salah. “Apa yang disampaikan Kepala Bapeda (Badan Pembangunan Daerah) itu awalnya yang kota jasa menjadi kota yang bertumbuh, ini sebenarnya sudah keliru karena Jakarta sudah memiliki beban berat dan pertumbuhannya itu seperti apa,” katanya.

 

Untuk itu LBH dan beberapa LSM lainnya yang konsen dalam masalah ini meminta kepada Pemprov untuk memikirkan kembali hal tersebut. Pengesahannya juga, kata Nur Kholis janganlah terlalu tergesa-gesa karena ini menyangkut kota Jakarta 30 tahun mendatang. “Kami minta ini ditunda, jangan tergesa-gesa untuk mengesahkannya dan sebaiknya dipertimbangkan kembali,” pungkasnya.

 

Sementara pengamat perkotaan Yayat Supriyatna sebelumnya menilai draf Perda RTRW DKI Jakarta 2010-2030 memiliki banyak kelemahan substansial. Berbagai kelemahan itu harus diperbaiki sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. RTRW itu yang akan menentukan wajah Jakarta 20 tahun mendatang.

 

“Kelemahan paling mendasar adalah asumsi jumlah penduduk Jakarta pada 2030 yang 10 juta jiwa. Padahal, jumlah penduduk Jakarta 2010 mencapai 9,6 juta jiwa dan prediksi

Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada 2030 mencapai 12,8 juta jiwa.

Jumlah penduduk menentukan jumlah fasilitas dan kapasitas infrastruktur yang harus disediakan selama kurun waktu 20 tahun mendatang. Jika prediksi jumlah penduduk terlalu sedikit, jumlah fasilitas dan kapasitas infrastruktur bakal terlalu sedikit. Hal itu akan mendatangkan masalah,” jelas dia.

 

Begitu pula dalam penyediaan angkutan massal. Aturan tersebut juga mencantumkan pembangunan angkutan massal bus rapid transit (BRT) dan mass rapid transit (MRT). Masalahnya, Pemprov DKI harus membangun sistem yang mendukung operasi kedua moda angkutan massal itu sekaligus membangun kesadaran warga untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal setelah angkutan tersebut dinilai sudah nyaman.

 

Mengapa Perda RTRW ini begitu dinanti? Jawabnya jelas bahwa ada banyak polemik yang terjadi dalam menata ibukota yang sudah carut marut. Misalnya saja kengototan Pemrov DKI Jakarta yang melanjutkan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan alasana satu upaya untuk mengatasi banjir rob. Padahal, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2003, tetap dihargai. Sebab, putusan MA tersebut tidak melarang reklamasi, hanya menolak ketidaklayakan amdal.

 

“Kami menghargai keputusan MA dan PTUN mengenai SK Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2003 yang memenangkan enam perusahaan. SK tersebut mengatur ketidaklayakan rencana reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta, bukan berbunyi tidak boleh melanjutkan reklamasi pantai,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo

 

Dia berkilah, reklamasi dilakukan untuk kepentingan kota Jakarta dan seluruh warga Jakarta sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan keberanian para pemangku kepentingan bahkan pemimpin daerah untuk memajukan daerahnya dengan mengambil keputusan yang tepat. “Kalau saya tidak melakukan hal itu, pasti Anda tidak ingin tinggal di Jakarta. Harus ada orang yang berani mengambil keputusan seperti yang dilakukan Husni Thamrin 95 tahun lalu. Kalau dia tidak berani melakukan sesuatu, pasti penjajah masih menyengsarakan kita,” katanya.

 

Pemrov DKI Jakarta juga menjadikan Perda ini sebagai “senjata” untuk memenangi kasus mal Taman Ria Senayan. Pengamat kebijakan publik dari LIPI, Syafuan Rozi, menuturkan, selagi kasus tersebut belum sampai tingkat keputusan inkracht (MA), Perda RTRW tersebut bisa dijadikan bukti baru.

 

“Raperda itu, setelah disahkan menjadi Perda bisa dijadikan argumentasi baru bagi Pemprov DKI. Ini perlu didukung. Kami sangat menyayang kan jika kawasan tersebut di banguan pusat bisnis. Jika itu terjadi, area publik yang berdasarkan RTRW sebagai kawasan hijau akan beralih untuk kepentingan pribadi,” paparnya.

 

Di sisi lain, Perda RTRW DKI yang baru harus sinergi dengan RTRW kawasan di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Alasannya, Jakarta sebagai kawasan hilir dari 13 sungai yang saat ini rusak parah hingga ke hulunya. Untuk menyelamatkan Jakarta, hulu dan kawasan di sekitar Jakarta harus dilestarikan. Salah satu bentuk sinergi antarkawasan itu adalah Jakarta harus berkontribusi terhadap penyelamatan kawasan hulu.

 

Asumsi tersebut bisa dibenarkan. Mengacu kepada sejarah, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya tersebut memang tak terpisahkan. Kemajuan kota Jakarta selalu berimbas ke lima kawasan di sekelilingnya. Selain kemakmuran dan tingginya pertambahan penduduk, masalah khas Jakarta pun menular ke tetangga-tetangganya.

 

Apa yang terjadi di Jakarta sekarang, termasuk imbasnya ke kawasan sekitar, dimulai sejak tahun 1960-an. Sekitar 50 tahun lalu, pertama kalinya dilakukan pembukaan kawasan hijau besar-besaran atas nama pembangunan yang dampak negatifnya baru terasa sekarang,” kata sejarawan Restu Gunawan, Senin (13/12).

 

Menurut seorang sejarahwan, Restu Gunawan, pembangunan kawasan Senayan telah membabat kawasan hijau seluas 300 hektar. Pembangunan Senayan digagas sejak 1959 dan pelaksanaan proyeknya dimulai pada 1962. Disusul kemudian pembangunan jalan tol pertama di Jakarta, yaitu Tol Jagorawi (Jakarta–Bogor–Ciawi) pada tahun 1973 dan selesai pada 1978. Tak terhitung luas kawasan hijau yang berubah menjadi ruas aspal kala itu. “Namun, ada satu kesalahan yang kemudian nyaris menjadi kebiasaan pada setiap pembangunan, yaitu mengesampingkan dampak negatif pada lingkungan sekitar, tidak menata berdasarkan konsep sinergi antarkawasan, dan upaya antisipasinya untuk 20, 30, atau 50 tahun berikutnya. Saat ada Perda RTRW DKI Jakarta tahun 1966 ditetapkan, sudah disetujui soal pelestarian situ, penataan sempadan sungai, hingga pembagian kawasan permukiman, bisnis, dan fungsi-fungsi lainnya. Pada RTRW selanjutnya, penetapan serupa juga ada. Namun, selalu terjadi pelanggaran,” kata penulis buku Gagalnya Sistem Kanal itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s