Adu Kuat Menjelang Resshuffle, Ketika Golkar Tak Mau Dipermainkan

Naskah: Rovy Giovanie

Dicap sebagai pengkhianat koalisi ternyata tak membuat Partai Golkar gentar. Partai Warisan Orde Baru ini malah mengancam hengkang dari Setgab bila dianggap tak lagi sejalan.

Pencopotan Muladi dari jabatan Gubernur Lemhanas, Kamis (17/2), menghembuskan isu baru. Konon, pencopotan kader Partai Golkar itu merupakan langkah awal SBY dalam melepas Golkar dari koalisi. Hal ini berkaitan dengan sikap Golkar yang semakin berseberangan dengan Partai Demokrat di DPR, khususnya soal Pansus Hak Angket Pajak.

 

Tentu saja rumor ini dibantah. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menegaskan bahwa penggantian Muladi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan reshuffle kabinet. Pasalnya kebijakan itu sudah direncanakan sejak lama. “Tidak mendadak, ini sudah dijadwalkan lama. Cuma sekarang waktunya saja yang tepat,” ujar Julian di Jakarta, Kamis (17/2).

 

Bantahan serupa juga kompak disuarakan para petinggi Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai pergantian itu sebagai peristiwa biasa, karena Muladi memang sudah lama menjabat dan sudah saatnya diganti. ” Sudah lama itu menjadi isu, Pak Muladi juga sudah lama menjadi Gubernur Lemhannas. Karena itu kita tidak merasa disisihkan (oleh SBY), karena Pak Muladi disamping beliau Golkar dia juga juga guru besar, dan karena itu beliau jadi Gubernur Lemhannas,” ujar Idrus di Jakarta, Kamis (17/2).

 

Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, kian menegaskan, bahwa terlalu gegabah untuk mengaitkan pencopotan Muladi dengan reshuffle kabinet. Seperti halnya Idrus, dia menganggap itu hanya regenerasi biasa. “Kami belum berpraduga ke arah itu (pemanasan reshuffle),” kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2).

Bisa saja sanggahan Julian maupun para politisi Golkar itu benar. Pasalnya Muladi memang sudah enam tahun menjabat, dan usianya juga sudah pantas untuk memasuki masa pensiun. Muladi sendiri juga membenarkan semua sanggahan itu. “6 Tahun sudah cukup lama lah. Gubernur Lemhannas yang paling lama itu saya. Yang paling lama (sebelumnya) Ermaya Suradinata itu 4 tahun. Yang lain 2-3 tahun, jadi tidak perlu didramatisasi berkaitan dengan partai atau reshuffle, tapi ini sudah dipersiapkan lama,” kata Muladi.

 

Tetapi tak terlalu juga salah juga spekulasi yang mengaitkan pencopotan Muladi itu sebagai pemanasan reshuffle. Beberapa hari sebelum terjadinya pergantian itu, berhembus kabar bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mulai memerintahkan kadernya bersiap-siap meninggalkan koalisi.

 

Kabar ini diterima Mimbar Politik dari salah politisi kepercayaan Ical yang menolak disebutkan namanya. Kata sang sumber, Ical dan para elite Golkar sudah merasa lelah menghadapi langkah politik SBY dan Partai Demokrat. Buka hanya karena kasus-kasus hukumnya yang kerap dijadikan alat untuk menghantamnya. Tetapi juga tindakan Demokrat yang dianggap melanggar etika dengan ‘membajak’ kader-kader Partai Golkar di daerah yang tengah menjabat kepala daerah. “Kita sudah berhitung ternyata berkoalisi malah lebih banyak ruginya. Karena itu Pak Ical menginstruksikan untuk siap-siap cabut dari koalisi,” ujar sang sumber.

Sayang semua elite Golkar ketika dikonfirmasi kompak membantah. Kalaupun saat ini Partai Golkar menjadi salah satu pelopor pengajuan Pansus Hak Angket Mafia Pajak, menurut Priyo, semata-mata untuk mengungkap akar masalah perpajakan seterang-terangnya. “Tidak terbersit pikiran untuk memakzulkan presiden,” kata Priyo.

Tapi, tidak demikian dalam pandangan Partai Demokrat. Bagi partai bentukan SBY ini, parpol koalisi yang berseberangan dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR sama dengan melawan kebijakan koalisi. Ketua FPD, Jafar Hafsah, pun mempersilakan partai-partai itu hengkang dari koalisi. “Bagi yang merasa tidak setuju, tidak welcome lagi (dengan sikap Demokrat), tidak perlu persetujuan lagi, pergi saja (dari koalisi),” kata Jafar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).

 

Ancaman Jafar mungkin bukan hanya ditujukan ke Golkar. Dua anggota koalisi lainnya, yakni PKS dan PPP juga menjadi pendorong usul Hak Angket Pajak. Tetapi tak terlalu sulit dibaca bila ancaman itu lebih ditujukan ke Golkar, karena partai warisan Orde Baru ini yang paling berkepentingan dalam mengendalikan Pansus Hak Angket Pajak.

Sejauh ini para politisi Partai Golkar memang masih belum seragam dalam menyikapi ancaman Demokrat ini. Ada yang menganggapnya sekadar manuver politik biasa, seperti ketika Demokrat mewacanakan masuknya PDIP ke dalam koalisi. Tetapi ada juga yang menilainya sebagai ancaman serius. Yang jelas, menurut Priyo, Golkar punya perhitungan sendiri bila SBY benar-benar menghendaki partainya keluar koalisi.

 

Priyo tak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perhitungan. Secara kalkulasi politik, Golkar memang menjadi ancaman serius bila nantinya keluar koalisi. Meskipun koalisi tetap mayoritas di DPR, tetapi keberadaan Golkar sebagai oposisi diperkirakan mampu mengobrak-abrik pemerintah. Apalagi koalisi juga tak solid dan berpotensi terjadinya pembelotan.

 

Tetapi sebagian besar analis politik menyangsikan keberanian Golkar meninggalkan koalisi. Pengamat politik Arbi Sanit menilai kabar keluarnya Golkar dari koalisi hanyalah gertakan dan isapan jempol. Dalam sejarahnya hingga saat ini, partai warisan Orde Baru ini belum pernah berada di luar kekuasaan. Selain itu, katanya, Golkar justru lebih banyak diuntungkan dalam koalisi. “Omong kosong kalau lebih banyak dirugikan. Apalagi sekarang ini Ical memimpin Setgab,” tegasnya.

 

Namun Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, membantah analisa Arbi. Bagi Akbar, partainya sangat mungkin meninggalkan koalisi bila sudah dianggap tidak sejalan. “Kalau tidak sesuai dengan visi misi partai, Golkar siap keluar. Itu adalah konsekuensi politik. Kita mempunyai keberanian untuk itu. Kalaupun tidak ada yang masuk kabinet juga tidak apa-apa,” tegas Akbar Tandjung di kantor Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (17/2).

 

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini sendiri mengaku sudah tidak nyaman melihat jalannya pemerintah yang cenderung dinilainya gagal. Menurutnya, pemerintah sudah tidak punya wibawa di mata rakyat.

 

Bila tidak ada langkah tegas yang ditempuh presiden, Akbar khawatir pemerintahan SBY-Boediono kian terpuruk. Pasalnya gangguan di Setgab diperkirakan akan kian meningkat seiring dengan makin dekatnya Pemilu 2014. “Parpol koalisi akan mementingkan urusannya masing-masing,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo, juga meyakini bahwa ada anggota koalisi yang akan keluar untuk menghadapi 2014. Apakah yang dimaksud Firman itu Partai Golkar? Belum ada yang bisa menjawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s