MDGs dan Jebakan Utang

Meski belum setahun proyek MDGs digelar, namun perjalanan program pembangunan yang dilontarkan pemerintah terkesan salah kaprah. Akibatnya, hutang luar negeri membengkak sementara pengentasan kemiskinan seakan makin menjauh.

PNPM sekadar pencitraan

September 2010, 189 negara sepakat mengadopsi  Pembangunan Millennium atau Millennium Development Goals (MDGs). Indonesia merupakan salah satu negara di antara 147 kepala pemerintahan dan kepala negara yang menandatangani Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium.

Secara ringkas, deklarasi tersebut berisi komitmen dalam mencapai 8 buah sasaran pembangunan yang mencakup pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar bagi semua, kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, memastikan pelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan dalam pembangunan. Target ini akan dicapai hingga 2015.

Dalam proses pencapaian tersebut nyatanya upaya pemerintah menyukseskan MDGs dengan melibatkan banyak sektor yang berdampak kepada masyarakat kecil secara luas terkesan hanyalah pembohongan publik. Sebab, program pemerintah malah tersesat jebakan hutang luar negeri. Pencapaian MDGs menjadi lamban bahkan berjalan di tempat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. Tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

Hal inilah yang menjadi perhatian International NGO Forum on Indonesian Development (Infid). Direktur Eksekutif Infid, Don K Marut merasa pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan hutang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak official development assistance (ODA) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia.

Dia juga mengkritisi klaim pemerintah dalam pidato presiden tahun lalu yang mengungkapkan hutang kepada luar negeri turun hingga 26 persen. Sayangnya, perhitungan itu berdasarkan PDB yang masih menyertakan kepemilikan dan kekayaan asing di Indonesia. “Coba kalau dibandingkan dengan APBN, maka  pembayaran utang luar negeri bisa mencapai 36 persen dari keseluruhan APBN. Ini melebihi anggaran bidang lainnya seperti pendidikan yang hanya sebesar 20 persen. Jadi, tidak benar kalau utang luar negeri itu turun,” jelasnya.

Benar saja. Dari perhitungan, total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2010 tercatat mencapai Rp 1.676,15 triliun. Dengan demikian, total utang pemerintah di tahun 2010 mengalami peningkatan hingga Rp 85,49 triliun dibanding 2009 yang hanya berjumlah Rp 1.590,66 triliun. Sejatinya pula, pembiayaan pembangunan dari hutang luar negeri atau hibah menjadi beban politik karena transaksinya disertai dengan persyaratan yang mempengaruhi keberdaulatan politik dan ekonomi bangsa.

Infid pun menyebut program pembangunan yang salah kaprah. Sebut saja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang merupakan kelanjutan dari Program Pembangunan Kecamatan (PPK). Baik itu PNPM dan PPK itu sebagian besar merupakan hasil hutang dari Bank Dunia. Parahnya sekitar 20 persen dari keseluruhan dana PNPM tersebut habis untuk ongkos konsultan Bank Dunia.

Lebih lanjut Don K Marut menunjuk program itu pada dasarnya menghancurkan inisiatif masyarakat kelas bawah. PNPM membuai  masyarakat menuju perilaku konsumtif, tanpa pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. “Dulu ada koperasi  kredit dari masyarakat yang sekarang kini menjadi mati akibat PNPM karena banyak masyarakat memanfaatkan dana pinjaman tanpa agunan yang pada akhirnya memanjakan dan tak mendidik kerja keras. Bahkan yang terjadi, PNPM bukannya diberikan kepada masyarakat kurang mampu tapi malah dikuasai oleh para kepala desa,” jelasnya.

Bahkan dalam kunjungannya di beberapa daerah ada pembangunan yang tak tuntas atau tak berdampak baik. “Di Kabupaten Aceh Tamiang hari ini saya  menemukan pembangunan untuk air bersih tapi yang dipasang hanya pipanya saja. Masyarakat belum mendapatkan  air bersih padahal pemasangan pipa itu sudah berjalan setahun. Ada juga pembangunan jalan tapi jalan tersebut malah membuka lahan hutan yang bisa memperlancar aksi pembalakan liar, padahal beberapa kali di daerah itu sudah banjir,” papar Don K Marut saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (16/2).

Apa solusi yang ingin ditawarkan? Infid merujuk pemerintah agar melibatkan inisiatif kreatif dari masyarakat sebab hakikatnya karakteristik satu daerah dengan lainnya berbeda. Memang ada  indikasi pemerintah seperti menyerap aspirasi masyarakat menggunakan musyawarah perencanaan desa. Namun, hal tersebut dalam prakteknya hanyalah seremonial belaka. “Ada pemimpin di daerah tak mau menuruti hasil musyawarah perencanaan desa yang kebanyakan berlangsung selama beberapa jam saja karena mereka sebenarnya sudah memiliki pola pembangunan desa yang sudah disepakati melalui musyawarah selama beberapa bulan. Pemerintah harus arif melihatnya,”  dia menuturkan.

Don K Marut (Direktur Eksekutif Infid)-PNPM salah kaprah

Don K Marut lantas mencontohkan beberapa inisiatif atau keunggulan daerah yang tak diberdayakan pemerintah. Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menghasilkan cabai berlimpah. Kalau saja pemerintah mau memberdayakan daerah serta membuka akses perdagangan bagi masyarakat maka tak perlu import cabai yang kini membuat produk tersebut melonjak harganya. “Masih banyak lagi  inisiatif  lainnya seperti di Sumba ada seorang perempuan yang secara ikhlas mengajar  anak-anak dengan gratis. Di Grobogan, penduduk memanfaatkan lahan tak terpakai Dinas Kehutanan untuk menanam jagung dan kacang-kacangan. Atau nelayan di Sumbawa yang mampu menangkap ikan dengan hasil besar sehingga bisa mencukupi kebutuhan ikan perkotaan di daerah itu meski menggunakan alat tradisional. Inisiatif serta keterampilan mereka ini yang harus dikembangkan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, dia menilai koherensi kebijakan pula perlu dibenahi. Sebab, ada benturan kebijakan yang berjalan tak seirama. Misalnya saja kebijakan internasional yang menetapkan perdagangan bebas. Di satu sisi, dalam bidang pertahanan atau swasembada pangan pemerintah seharusnya melindungi industri pertanian. “Kalau impor pangan seperti beras, cabai, dan garam masih marak dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga dalam negeri tentunya ini mematikan pendapatan para petani,” sebutnya.

Juga soal kebijakan dalam negeri. Seringkali terdapat ketimpangan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Don K Marut memberi contoh program pemerintah daerah NTB tentang peningkatan pariwisata Pulau Komodo dengan menjadikannya sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia.  Namun, pemerintah pusat justru memberi ijin pertambangan di dekat daerah tersebut. “Jelas kalau tambang itu akan merusak alam di sekitar Pulau Komodo yang berdampak rusak pula ekosistem komodo yang memang sudah langka. Ini menyalahi aturan dan terjadi ketimpangan,” seru dia.

Secara garis, Infid menilai terdapat tiga masalah fundamental yang menjadi hambatan pencapaian MDGs di Indonesia. Tiga masalah itu adalah ownership, participation of the poor, dan masalah koherensi dalam implementasi kebijakan. Suka atau tidak suka, pemerintah harus bergegas membenahinya. (Ranap Simanjuntak/ 16 Februari 2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s