LBH Pers Memperjuangkan Pers yang Masih Terkekang

Naskah : Ranap Simanjuntak

Kekebasan pers nyatanya masih mengkhawatirkan. Adanya regulasi yang membatasi, maraknya kekerasan terhadap wartawan hingga tak adanya jaminan kesejahteraan bagi pekerja pers membuktikan pers masih terkekang.

Wartawan sebagai penyebar informasi bukan penyebar petaka

Produk peraturan soal penyebaran informasi yang dibuat pemerintah nyatanya belum berpihak kepada kebebasan pers. Ancaman kebebasan pers ini terlihat dari beberapa produk regulasi. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Hendrayana merasa aturan kebijakan hukum soal pers sendiri masih banyak aturan yang mengancam kebebasan pers. Sebab, penggugat punya kecenderungan menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik yang masih berlaku di dalam Undang-undang Pers.

“Ketika orang merasa dirugikan maka menggugat dengan pasal tersebut. Kami sudah melakukan judicial review soal pasal pencemaran nama baik yang masih berlaku ke MK. Sayangnya, MK tak menangkap sinyal pembaharuan. Sebab, pasal pencemaran nama baik ini sudah berumur lebih dari 150 tahun yang menerapkan sistem kolonial dalam membungkam. Di luar ngeri  negeri juga banyak yang sudah tidak dipakai lagi. Di Timor Leste saja yang masih baru, pasal pencemaran nama baik sudah dicabut karena mereka menganggap itu dapat membunuh demokrasi dengan menghambat masyarakat untuk berekpresi,” ungkapnya.

Hendrayana (Direktur Eksekutif LBH PERS) sedang berpose di ruang kerjanya

Regulasi lainnya yang menghianati kebebasan pers seperti UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kasus yang sempat menghebohkan terkait aturan ini terjadi kepada Prita Mulyasari yang mengadukan keluhan atas perlakuan rumah sakit Omni international via dunia maya. Beruntung dirinya tak jadi ditahan akibat desakan yang begitu kuat dari masyarakat.

Padahal, ancaman dalam UU ITE sangatlah menakutkan. Di dalam pasal 27 (3) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE itu menyatakan, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Melanggar pasal ini dapat diancam pidana paling lama 6 tahun dan denda 1 Milyar.

Hendrayana melihat ancaman ancaman enam tahun dan denda Rp 1 miliar ini sangat riskan terutama bagi media online. “Kami melihat belum ada kesungguhan dari pemerintah untuk menciptakan kondisi pers yang benar-benar bebas dan merdeka,” ungkapnya.

Begitu pula dalam kekerasan kepada wartawan yang jumlahnya kian meningkat. Tahun lalu saja, LBH Pers mencatat empat wartawan yang dibunuh terkait pemberitaan dan terhitung ada laporan 66 kasus kekerasan fisik maupun non fisik. Sayangnya, aparat penegak hukum aparat penegak hukum juga tak serius menindaklanjuti. Akibatnya, banyak kasus pengungkapan kekerasan terhadap wartawan yang kemudian mandek sehingga tak sampai meja hijau. Contohnya kasus pembunuhan Harian Bernas, Fuad Mohammad Syafruddin alias Udin pada 1996 yang selama 15 tahun tak terselesaikan.

”Pemahaman penegak hukum  soal UU Pers masih kurang karena banyak yang menggunakan KUHP. Padahal jelas UU Pers sebagai lex spesialis. “Seharusnya sebelum ditentukan sebagai tersangka harus dinilai terlebih dahulu apakah berita itu melanggar hukum atau hanya melanggar kode etik atau tidak. Nah kalau melanggar kode etik tidak bisa di-KUHP-kan dan yang punya kompetensi adalah Dewan Pers,” ungkapnya.

Begitu pula dengan kesejahteraan pekerja media. Contoh teranyar saat karyawan Indosiar yang meminta jaminan kesejahteraan malah tak digubris. Bahkan, ratusan karyawan Indosiar yang melakukan gerakan lewat pemebentukan serikat pekerja Indosiar malah dipecat secara paksa. Dan, kasus ini masih berlangsung di meja hijau, setelah pekerja Indosiar sebelumnya memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. LBH Pers pun turut memberikan pendampingan advokasi.

Hendrayana meminta agar pemilik media tak arogan dan memperhatikan kepentingan para karyawan. “Kami menolak rencana PHK karyawanan secara besar-besaran di Indosiar sekaligus meminta kepada pihak manajemen Indosiar untuk menghargai hak-hak pekerja dalam menjalankan hak berserikat. Ini sebagai pembelajaran bagi media massa lainnya,” serunya.

Organisasi Independen Pengawal Indepensi Pers

Awal berdiri LBH Pers tahun 2003. Organisasi ini terbentuk atas gabungan dari aktivis Kontras, LBHI, dan AJI dalam melihat kasus penyerbuan majalah TEMPO dan pemberitaan berjudul Ada Tomy di ‘Tenabang’. Awalnya bernama Koalisi Kebebasan Pers yang kemudian menjadi LBH Pers. Ini kepedulian terhadap adanya kebebasan pers.

Selama ini LBH Pers melakukan advokasi terhadap isu-isu kebebasan pers, kriminalisasi pers, kekerasan terhadap wartawan dan lainnya. Berbagai hasil sudah didapatkannya dengan memberikan bantuan advokasi secara Cuma-Cuma. Namun, pendampingan ini diberikan bagi wartawan yang sudah diseleksi kasusnya dan media massa tempat dia bekerja.

Organisasi LBH Pers sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Penyantun (Atmakusumah Astraatmadja, Abdullah Alamudi, dan Bambang Harymurti), Dewan Pengawas (Wahyu Dhyatmika, Rommy Fibri, Dandhy Dwi Laksono, Azas Tigor Nainggolan, dan Misbahuddin Gasma).

Sementara pengurus harian diketuai oleh Direktur Eksekutif yang membawahi tiga divisi. Pertama, Divisi Litigasi yang memberikan pendampingan atau pembelaan hukum dari tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Kedua, Divisi Non Litigasi yang bertugas memberikan support kerja ligitasi seperti campaign, seminar, workshop atau training, dan monitoring terhadap rancangan undang-undang dan yang menyangkut kebebasan pers. Ketiga, Divisi Riset dan Pengembangan sebagai divisi baru yang akan dikembangkan dalam menghasilkan kajian-kajian hukum terhadap isu kebebasan pers yang menyangkut rancangan aturan oleh pemerintah dan DPR.

Mengenai soal pendanaan, LBH Pers mendapat kucuran bantuan dari organisasi internasional yang mendukung kebebasan pers. Sayangnya tidak ada bantuan dari pemerintah. “Harapannya memang ada bantuan dari pemerintah sehingga dapat membantu tugas pokok media, yaitu membantu masalah kesejahteraan pekerja media massa, advokasi kebijakan, dan pendampingan pembelaan di pengadilan.

LBH Pers saat ini LBH Pers sedang memberi dukungan advokasi kepada wartawan Harian Radar Tegal yang digugat PT Cipta Yasa Multi Usaha, salah satu perusahaan pertambangan yang konon merupakan milik anak pensiunan Jenderal akibat pemberitaan Harian Radar Tegal mengenai perizinan perusahaan tersebut. Penggugat ngotot mengadukan kasus ini sebagai pencemaran nama baik karena dianggap tak mengantongi ijin pertambangan. “Padahal jelas dalam keterangan dari pejabat kementerian lingkungan hidup memang semua tambang di Tegal belum punya ijin karena belum ada peraturan daerah. ini bisa diselesaikan berdasarkan aturan Pers dengan menggunakan hak jawab. Kami memang menghormati setiap orang untuk melakukan gugatan hukum.  Tapi kami mengharapkan pengadilan negeri Tegal bias mengacu kepada UU Pers karena ini kasus sengketa pers bukan pencemaran nama baik. Harus dilihat terlebih dahulu berita itu sudah memenuhi standar kode etik atau belum,” jelas Hendrayana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s