Ketika Aturan Menempatkan Uang Sebagai Panglima

Naskah: Mohamad Zaki Hussein, Ranap Simanjuntak

pendirian parpol yang sarat kepentingan uang

UU parpol baru menaikkan batas maksimal sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha menjadi 7,5 miliar. Semakin mendorong perselingkuhan kekuasaan modal dengan parpol dan negara?

 

Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU partai politik baru) yang belum lama ini disahkan oleh DPR RI, mendapat protes dari sebagian kalangan masyarakat. Pasalnya, UU ini semakin memperberat syarat pendirian partai, sehingga dianggap bertentangan dengan demokrasi dan hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat secara politik.

 

Selain itu, yang juga menjadi sasaran protes adalah pasal 35 mengenai sumbangan kepada parpol. Batas maksimal sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha yang diperbolehkan dalam waktu 1 tahun anggaran, naik dari Rp4 milyar per perusahaan di UU parpol lama menjadi Rp7,5 miliar per perusahaan di UU parpol baru. Pasal ini dinilai bisa memperbesar korupsi serta pengaruh kepentingan bisnis dalam parpol, dan juga negara jika parpol yang bersangkutan memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu).

 

Nurul Arifin, anggota Komisi II DPR dari Partai Golongan Karya (Golkar), menyatakan, ditingkatkannya batas maksimal sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha adalah karena kebutuhan partai semakin besar. Jadi, kenaikan itu adalah upaya rasionalisasi jumlah sumbangan. “Daripada ngumpet-ngumpet, angkanya diperkecil, tapi sumbangannya besar. Daripada angka yang sesungguhnya tidak mungkin, ini dimunculkan,” ujar Nurul kepada Mimbar Politik (12/1).

 

Terkait keberatan terhadap kenaikan batas maksimal itu karena akan memperbesar korupsi, Nurul berpendapat, resiko itu sudah diantisipasi oleh UU parpol baru dengan mewajibkan partai untuk transparan dan akuntabel. Sumbangan kepada partai yang bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diaudit oleh auditor publik, sementara sumbangan yang berasal dari APBN diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Akbar Faizal, anggota Komisi II dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Menurutnya, tujuan dari dinaikkannya batas maksimal sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha adalah agar tidak terjadi lagi sumbangan-sumbangan yang tidak jelas. “Supaya jelas, daripada kelihatannya kecil, tapi sebenarnya yang tidak jelasnya lebih banyak. Sekalian saja dikasih segitu khan, tapi harus jelas,” tandasnya kepada Mimbar Politik (12/1).

 

Menanggapi protes bahwa peningkatan batas maksimal sumbangan itu akan memperbesar kepentingan pengusaha dalam parpol, Akbar menyatakan, tanpa sumbangan pun hal itu bisa terjadi dan solusinya adalah kejujuran. “Tanpa sumbangan ke situ juga bisa. Banyak cara menuju ke Roma khan sekarang. Yang dibutuhkan adalah kejujuran dan apakah kita mau sepakat memperbaiki kualitas demokrasi kita,” katanya. Adapun untuk persoalan korupsi, Akbar berpendapat bahwa hal itu bisa diatasi dengan kewajiban partai untuk transparan dan mengaudit laporan keuangannya tiap tahun.

 

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, UU parpol baru memang lebih baik dari UU parpol lama. Dalam UU parpol lama, pengelolaan sumbangan yang bukan berasal dari APBN dan APBD diserahkan pengaturannya kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Dalam UU parpol baru, pengelolaan sumbangan yang bukan berasal dari APBN dan APBD harus diaudit setiap tahun oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Adapun untuk dana yang berasal dari APBN dan APBD, kedua UU parpol itu mewajibkan pemeriksaan oleh BPK.

 

Pertanyaannya, apakah pengaturan itu cukup untuk menutup atau meminimalisir resiko korupsi yang semakin besar akibat dinaikkannya jumlah sumbangan yang diperbolehkan dari perusahaan dan/atau badan usaha? Kemudian, apa betul jumlah sumbangan yang sekarang itulah yang rasional karena sesuai dengan kebutuhan partai? Lalu, bagaimana dengan semakin besarnya pengaruh kepentingan pengusaha di parpol dan negara akibat kenaikan jumlah sumbangan itu? Hanya mengharapkan kejujuran di tengah sistem yang mendorong ketidakjujuran rasanya bukan solusi.

 

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Khadafi, menyatakan, batas maksimal 7,5 miliar terlalu besar. Seharusnya yang didorong bukan penerimaan dari perusahaan, tapi dari masyarakat. Kalau yang besar adalah penerimaan dari perusahaan, maka orientasi parpolnya akan diarahkan oleh perusahaan-perusahaan itu. Misalnya, partai akan digunakan untuk menekan birokrasi atau eksekutif demi memenangkan tender bagi perusahaan yang menyumbang. “Kalau perusahaan menyumbang begitu banyak, berarti harus ada timbal baliknya, gitu khan,” ujar Uchok kepada Mimbar Politik (13/1).

 

Terkait dengan persoalan korupsi, Uchok berpendapat, adanya tambahan ketentuan di UU parpol baru bahwa pengelolaan sumbangan partai yang bukan berasal dari APBN dan APBD harus diaudit oleh akuntan publik, tidak akan berpengaruh banyak. Sudah ada pengalaman sejarahnya di tahun 2009, di mana akuntan independen mengalami kesulitan untuk mengaudit dana kampanye yang wajib untuk diaudit. Jadi, alih-alih meminimalisir korupsi, audit ini malah akan menjadi alat legalisasi korupsi. “Hanya formalitas, bukan untuk membongkar apa yang terjadi, tapi melindungi apa yang terjadi, sehingga korupsinya tertutup jadinya,” tandas Uchok.

 

Apa yang dikatakan Uchok ada benarnya. Ambil contoh, kasus perubahan laporan penerimaan dana kampanye pasangan Presiden-Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, di Pemilu 2009. Pada 25 Juni 2009, dilaporkan bahwa Hatta Rajasa, yang menjadi Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono, menyumbang sebesar Rp460 juta. Namun, dalam hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Usman dan Rekan, nama Hatta berubah menjadi PT Arthindo Utama, meski jumlah sumbangannya tetap sama.

 

Perubahan juga terjadi pada sumbangan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Dalam dokumen awal, BPTN dilaporkan menyumbang Rp3 miliar. Namun, dalam hasil audit, nama BTPN berubah menjadi Rosan Perkasa dan PT Deno Kindo dengan jumlah sumbangan masing-masing Rp100 juta dan Rp2,9 miliar. Kedua nama itu sebelumnya tidak ada dalam daftar penyumbang. Saham BTPN sendiri saat itu dikuasai oleh asing, sementara UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melarang penerimaan dana asing.

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun melaporkan kasus ini beserta dengan beberapa kasus pelanggaran dana kampanye Pemilu Presiden 2009 lainnya ke kepolisian. Namun, kepolisian malah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus-kasus yang dilaporkan Bawaslu. Alasannya, laporan Bawaslu dianggap sudah kadaluarsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s