Kebebasan Pers Yang Masih Terbelenggu

Naskah: Alfensius Alwino, Mohamad Zaki Hussein, Wahyu Indro Sasongko, Ranap Simanjuntak

Adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan jaminan bagi terlaksananya kebebasan pers. Para wartawan masih menghadapi berbagai kasus kekerasan dan kriminalisasi. Begitu pula, masih banyak kebijakan yang mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Kebebasan Pers yang Diintervensi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan titik balik atas pengontrolan pers oleh pemerintahan Orde Baru. Pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali, menyebut, kelahiran Undang-Undang Pers merupakan angin perubahan (wind of change) bagi kebebasan pers dan meningkatnya kontrol atas pemerintah serta para stakeholder lainnya (pers sebagai anjing penjaga).

Melalui UU tersebut, pemerintah mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Implikasinya, media-media di Indonesia bertumbuh bagai jamur di musim hujan. Sebelum Soeharto jatuh, di Indonesia terdapat 289 media yang ber-SIUPP. Hingga Januari 2011, 13 tahun pasca tumbangnya Soeharto, jumlah media cetak tidak kurang dari 1000-an, radio 2000-an, dan TV 300-an. Begitulah menurut data KPI, yang disampaikan komisioner Idy Muzayyad di Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat (2/2).

Namun, menjamurnya jumlah media di Indonesia belum sebanding dengan kualitas atau isinya. Hal ini berakar pada kurangnya liputan investigatif, sehingga kontrol media terhadap penguasa di Indonesia masih lemah. Paling banter media di Indonesia hanya mengungkapkan desas-desus atau isu, di mana batas antara kebenaran dan kebohongan begitu tipis. Banyak orang menyatakan korupsi di Indonesia sudah merajalela, aliran duit Bank Centuty mengalir ke partai tertentu, tetapi jarang sekali koruptor yang ditemukan, disidang, dan diseret ke pengadilan.

Wartawan senior Pos Kupang, Tony Kleden, mengatakan, media-media di Indonesia lebih suka menampilkan berita atau tulisan yang sensasional dan cenderung mengeksploitir selera rendahan. Banyak wartawan yang memang tidak terbiasa dengan pola investigasi. Selain itu, masalah yang lebih mendasar adalah bahwa jurnalisme investigasi masih menghadapi resistensi dan hambatan di lapangan berupa ancaman penyeroyokan wartawan, pemukulan, dan bahkan pembunuhan yang kerap dilakukan oleh polisi, tentara, preman, pejabat, koruptor, dan pengusaha.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ternyata bukan jaminan bagi terlaksananya kebebasan pers. Temuan LBH Pers yang dipublikasikan dalam catatan akhir tahun 2010 mereka mencatat bahwa pada tahun 2010, terjadi 37 kasus kekerasan fisik terhadap jurnalis, yang meliputi penganiayaan, pengeroyokan, pelemparan sampai pembunuhan. Pelaku kekerasan fisik yang paling banyak adalah polisi dan tak dikenal/preman, masing-masing sebanyak 9 kasus.

Adapun kasus kekerasan non-fisik yang menimpa jurnalis di tahun 2010 berjumlah 29 kasus. Kasus kekerasan non-fisik ini meliputi perampasan kamera, pelarangan liputan, intimidasi dan ancaman teror. Pelaku yang paling banyak melakukan kekerasan non-fisik adalah aparat pemerintah, sebanyak 5 kasus. Selain itu, pers juga menghadapi kasus-kasus kriminalisasi. Dan bukan hanya jurnalis yang mengalaminya, masyarakat yang ingin mengungkapkan pendapat faktual pun harus menghadapi tuntutan pidana pencemaran nama baik.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi kebebasan pers pada 2010 mengalami penurunan. Berdasarkan catatan AJI yang dipulikasikan dalam “Catatan Kebebasan Pers 2010,” kasus kekerasan yang dialami jurnalis meningkat dari 37 kasus di tahun 2009 menjadi 47 kasus di tahun 2010. Kasus-kasus itu meliputi pembunuhan, serangan fisik, pengrusakan kantor, pengusiran/larangan meliput, sensor, tekanan hukum, ancaman dan teror, perusakan alat serta demonstrasi dan pengerahan massa.

Maraknya kekerasan terhadap jurnalis salah satunya disebabkan oleh karena tidak adanya perlindungan dari pemerintah. Pemerintah melakukan impunitas atau pembiaran terhadap para pelaku kekerasan, sehingga tidak ada efek jera bagi mereka. AJI mencatat, sepanjang tahun 2010, hanya satu kasus kekerasan yang pelakunya diadili, yaitu kasus kekerasan terhadap Ahmadi dari harian Rakyat Aceh, yang dilakukan oleh anggota TNI di Simeleu, Aceh.

Dari sisi kebijakan, masih banyak juga regulasi dan kebijakan yang problematik. Lihatlah pasal pencemaran nama baik/penghinaan dalam KUHP. Rumusan pasal tersebut sangat lentur dan bersifat multi-tafsir. Akibatnya, pasal-pasal tersebut bisa digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal-pasal inipun juga masih terdapat dalam RUU KUHP yang baru. Bahkan pasal-pasal yang bisa dipakai untuk mempidana pers malah ditambah.

Kemudian pemerintah juga berencana menggolkan RUU Tindak Pidana Teknologi Informatika (Tipiti) dan RUU Konvergensi Telematika, yang problematik. RUU Tipiti mengharuskan pengguna internet diberikan hukuman khusus yang lebih berat dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sementara itu, terkait RUU Konvergensi Telematika, di dalamnya terdapat aturan yang mengaruskan semua industri aplikasi telematika, termasuk konten, mendapatkan izin dari Menkominfo.

Kebijakan lain yang problematik adalah RUU Rahasia Negara yang disiapkan oleh Kemenhan. RUU ini merumuskan rahasia negara secara terlalu luas. Lalu, ada pula surat edaran Kemkominfo kepada perusahaan penyedia jasa internet (ISP) untuk memblokir dan memfilter konten pornografi di Internet. Padahal, definisi pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terlalu luas, sehingga mengancam konten-konten non-pornografi yang batasannya tipis dengan pornografi. Apalagi penentuan mana konten yang harus difilter dan diblokir diserahkan kepada ISP yang tidak mengerti jurnalistik. Selain itu, surat edaran ini juga menciderai prinsip netralitas jaringan yang ada dalam hukum internet.

Mengacu kepada studi Reporters Sans Frontieres (Reporter Tanpa Perbatasan), terlihat bahwa indeks kebebasan pers di Indonesia masih rendah. Hanya pada tahun 2002 saja Indonesia bisa menyodok ke posisi 57 dari 139 negara di dunia, dan urutan pertama di Asia Tenggara. Namun, angka itu melorot drastis pada tahun 2003, di mana Indonesia berada di urutan ke-111 di dunia dan ke-4 di Asia Tenggara. Memasuki tahun 2004, Indonesia bergeser ke posisi 117 dunia dan urutan ke-5 di Asia Tenggara.

Pada tahun 2005, Indonesia menyodok kembali ke posisi 104 dunia dan ke-3 Asia Tenggara. Di tahun 2006, Indonesia naik satu peringkat lagi menjadi 103 di dunia dan ke-3 di Asia Tenggara. Tahun 2007, Indonesia naik lagi ke peringkat 100 dunia dan urutan ke-3 Asia Tengara. Namun, pada tahun 2008, Indonesia terpental ke urutan 111 dunia, meskipun naik ke posisi 2 di Asia Tenggara. Pada tahun 2009-2010, Indonesia naik lagi ke posisi 101 dunia, dan ke-3 di Asia Tenggara. Adapun pada 2011 ini, Indonesia harus kembali ke posisi 117 dunia.

3 thoughts on “Kebebasan Pers Yang Masih Terbelenggu

  1. kebebasan yang semu …
    entah apa yg diinginkan dari kebebasan itu? sementara kualitas mereka masih harus dievaluasi lagi …

    kebebasan omong kosong !!!

    • yah setidaknya saya masih bebas menulis, meskipun ternyata tulisan yang saya buat itu malah menguatkan pemilik modal. Saya cuma menyalurkan apresiasi saya menulis walaupun ternyata itu cuma pesanan….hahaha….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s