Cuaca Ekstrem Layak Jadi Bencana Nasional

Sebuah LSM bernamaKiara mendesak pemerintah agar menetapkan cuaca ekstrem sebagai bencana nasional. Sebab, selama ini hanya ditetapkan sebagai bencana sosial akibat tidak akuratnya data. Apa pula bentuk bantuan yang diharapkan?

cuaca ekstrem menyebabkan nelayan tak melaut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan aksi tanggap darurat bagi nelayan karena sebagian besar kekurangan pangan. Dalam catatan KKP, Kamis (20/1), sebanyak 473.983 nelayan di 41 Kabupaten/Kota pada 20 provinsi tak dapat melaut. Untuk itu, dibutuhkan sebanyak 13.271 ton bantuan beras.

Kementerian yang dinakhodai Fadel Muhammad itu lalu menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat guna menginstruksikan kepada gubernur dan bupati atau walikota agar memanfaatkan cadangan beras pemerintah (CBP). Juga meminta Kementerian Sosial agar dapat membantu dalam penanggulangan bencana ini.

Tak cuma itu, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menerbitkan surat instruksi kepada Kepala Pelabuhan Perikanan untuk membantu pemerintah daerah melakukan penyaluran CBP, memfasilitasi asuransi dari PT Jamsostek serta pinjaman dari lembaga keuangan atau lembaga lainnya. KKP juga akan memanfaatkan program pengembangan usaha mina pedesaan.

Namun langkah KKP ini mendapat kritik dari Koalisi Rakyat untuk Peradilan Perikanan (Kiara). Sekretaris Jenderal Kiara, Riza Damanik menganggap langkah pemerintah tersebut tak efektif. “Kami meminta pemerintah untuk meningkatkan status cuaca ekstrem tersebut sebagai bencana nasional, bukan bencana sosial seperti ditetapkan oleh Kementerian Sosial,” ungkapnya.

Riza Damaning (Tengah) Sekjen Kiara

Baginya, pemerintah sudah keliru dalam menetapkan status bencana. Sebab, merujuk  UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror. “Kekeliruan penetapan status ini berakibat pada kelirunya respons negara. Ini perlu dikoreksi. Dengan pertimbangan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan sudah seharusnya status cuaca ekstrem ini ditetapkan sebagai bencana nasional,” jelas Riza.

Kiara menilai data mengenai jumlah korban akibat cuaca eksetrem yang dilansir KKP tak relevan. LSM ini menyebutkan, sudah lebih dari tiga minggu jumlahnya sudah membengkak lebih dari 550.000 nelayan di 53 kabupaten/kota pesisir. Ironisnya, masih banyak nelayan tersebut yang tak mendapat bantuan apa pun dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. “Akurasi data ini jelas akan mempengaruhi tanggap darurat yang akan dilakukan. Olehnya, data tersebut perlu diverifikasi kembali. Karena validitas dan keakurasian data tersebut berkait erat dengan hak dasar nelayan untuk bertahan hidup,” tambahnya.

Riza menyebutkan, di wilayah ibukota saja masih banyak daerah yang tak masuk dalam data KKP. Korban yang dicatat hanyalah di Muara Angke saja, padahal masih banyak nelayan di daerah lain seperti Marunda, Cilincing atau lainnya. “Dari pantauan kami, ada sebagian nelayan di daerah lain seperti di Lombok Timur dan Lombok Barat, provinsi NTB, Rembang (Jawa Timur), Deli Serdang (Sumatera Utara), juga di Lampung tak disebutkan sebagai korban. Jadi jumlahnya sudah besar,” jawabnya saat ditanya daerah mana yang tak mendapat perhatian pemerintah.

Nah Kiara yang melandaskan pada besarnya jumlah korban nelayan itu, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait. Ini sesuai dengan amanah UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 67. Pemerintah harus mengatasi kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar yang bukan soal beras saja, tapi juga kebutuhan air bersih, sanitasi, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan atau tempat hunian bagi yang rumahnya rusak,” seru Riza.

Dengan ditetapkannya status cuaca ekstrem menjadi bencana nasional, lanjutnya, maka 11 nelayan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, serta puluhan lainnya yang hilang bisa ditemukan jika upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban bisa dimaksimalkan. Nelayan memang tergantung dari laut, jadi wajar kalau cuaca ekstrem mereka kesulitan menyukupi kebutuhan sehari-hari.

Memang Kiara menyadari sumber daya anggaran dan instrumen KKP tak memadai menyelesaikan persoalan ini. Karenanya harus ada kerja kolektif pemerintah selain bantuan sementara juga disediakan bantuan modal usaha lunak untuk usaha produktif nelayan. Sebab, cuaca ekstrem ini diprediksi akan terus berlangsung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika malah memperkirakan cuaca ekstrem akan berlangsung hingga April 2011.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s