Tjahjo Kumolo SH (Sekretaris Jenderal DPP PDIP): ‘Taufiq – Mega Itu Suami Istri, Masa Konflik!’

Dalam pentas politik, politisi PDIP yang satu ini cukup makan asam garam. Sejak era Orde Baru, namanya sudah dikenal. Meskipun kala itu belum terjun ke dunia politik praktis, namun namanya cukup harum di bidang organisasi kepemudaan.

Itulah Tjahjo Kumolo, putra pasangan almarhum Bambang Soebandiono dan almarhumah Toeti Slemoon. Bambang adalah veteran perjuangan kemerdekaan dengan pangkat terakhir Letnan Satu.

Latar belakang keluarga militer ini menjadikan kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957 ini sebagai sosok yang disiplin. Tjahjo dibesarkan bersama saudara perempuannya Rini Mumpuni dalam kebersahajaan. Didikan keluarga inilah yang menjadikannya sebagai sosok remaja yang aktif.

Sejak mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tjahjo sudah aktif berorganisasi, bukan hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus.  Pada tahun 1983 dia sudah menjabat menjabat Ketua Biro Organisasi KNPI Dati I Jawa Tengah. Pada saat bersamaan dia juga menjabat Wakil Ketua AMPI Jawa Tengah san Sekretaris MKGR-1 Jakarta. Dua tahun kemudian, Tjahjo bahkan berhasil menduduki kursi Ketua DPD KNPI Dati I Jawa Tengah (1985-1988).

Kiprahnya secara nasional dimulai ketika Tjahjo terpilih menjadi anggota DPR/MPR dari Fraksi Karya Pembangunan selama dua periode (1987-1997). Sukses di bidang politik ini bersamaan dengan melesatnya karir di organisasi. Berbagai jabatan puncak di sejumlah organisasi kepemudaan dijabatnya. Pada periode 1990-1993 dia menjabat Ketua Umum DPP KNPI. Selanjutnya menjadi Ketua PP PPM (1989-1993), Dewan Pertimbangan PP PPM (1993-1997) dan Wantim PP FKPPI (1990-1997).

Namanya sempat tenggelam sejenak menjelang gerakan reformasi 1998. Maklum tren politik saat itu memang memperlihatkan antipati terhadap tokoh-tokoh yang selama ini dekat dengan Orde Baru. Tjahjo sebagai politisi Golkar tentunya terkena getahnya.

Mungkin karena tak mau menjadi korban perubahan, Tjahjo akhirnya banting setir ke PDIP yang kala itu baru dideklarasikan. Sejak bergabung, dia menjabat Direktur SDM Litbang DPP PDI Perjuangan (1999-2002). Beruntung, ketika Pemilu 1999 digelar, lelaki berkacamata ini terpilih sebagai anggota DPR periode 1999-2004. Di Fraksi PDIP, dia dipercaya sebagai Wakil Sekretaris (1999 – 2002) dan Sekretaris Fraksi (2002 – 2003).

Pengalamannya yang panjang dan matang memang menjadikan Tjahjo sebagai asset penting di PDIP. Setahun setelah bergabung, dia sudah ditunjung menjadi Ketua OC HUT PDI Perjuangan pada tahun 2000. Setahun kemudian Tjahjo kembali dipercaya menjadi Steering Comitte (SC) Rakernas PDI Perjuangan.

Petinggi PDI Perjuangan-Ki-ka: Megawati, Pramono Anum, Tjahyo Kumolo

Keberuntungan kembali berpihak kepada lelaki santun ini ketika Pemilu 2004 digelar. Kali ini dia kembali menjabat sekretaris Fraksi PDIP DPR (2004-2009. Pada periode ini Tjahjo sempat menjadi Wakil Ketua Tim Lumpur Sidoarjo DPR-RI (2006 – 2007).

Ketika Rakenas PDIP digelar pada 2005, lelaki sederhana ini kembali dipercaya menjadi Steering Comitte. Berlanjut kemudian menjadi SC Kongres II PDI Perjuangan yang juga digelar pada tahun yang sama. Singkatnya, Tjahjo bisa dibilang menjadi langganan jabatan SC untuk acara-acara kongres, rakernas ataupun ultah yang dihelat PDIP selanjutnya.

Memasuki pemilu 2009, lagi-lagi ayah tiga orang putra ini melenggang ke Senayan untuk periode ketiganya sebagai politisi PDIP dan kelima kalinya sejak terjun ke politik praktis. Kali ini jabatan Tjahjo di fraksi sudah tidak lagi sebagai sekretaris, tetapi naik menjadi ketua. Begitu juga dengan jabatannya di partai juga terus melesat naik. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik-Pemenangan Pemilu (2005 – 2010) ini akhirnya dipercaya menjabat Sekjen DPP PDIP pada kongres di Bali tahun 2010 lalu. Dia menggantikan Pramono Anung yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

Dengan jabatan Sekjen tentu saja memposisikan Tjahjo sebagai politisi penting PDIP. Maklum berbagai kebijakan partai sellau melalui Sekjen. Apalagi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikenal sebagai sosok yang lebih menyerahkan tugas teknis partai kepada Sekjen ketimbang menanganinya sendiri.

Penunjukannya sebagai Sekjen ini pula yang sempat memupuskan pandangan adanya konflik internal antara Megawati dengan suaminya, Taufiq Kiemas. Selama ini Tjahjo lebih dikenal sebagai orang kepercayaan Taufiq Kiemas, sedangkan posisi Sekjen justru lebih banyak menangani pekerjaan Mega.

Kepada Mimbar Politik, Tjahjo sendiri membantah rumor soal perseteruan Mega dengan suaminya sebagaimana menjadi rumor yang dipercayai public dan kalangan pengamat selama ini. “Masa suami istri bermusuhan. Itu tidak benar,” tegas Tjahjo ketika diwawancarai wartawan Mimbar Politik, Edy Hamad, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/2).

Tjahjo pun menampik berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa PDIP bakal bergabung dengan koalisi. Meski sejumlah politisi PDIP, termasuk Taufiq Kiemas dan juga putrinya, Puan Maharani (Ketua Bidang Politik DPP PDIP) beberapa waktu lalu menyampaikan secara terbuka kesediaannya menjadi menteri, toh Tjahjo menampiknya. Dia berkilah bahwa Taufiq telah mencabut pernyataannya. Berikut wawancara dengan Tjahjo Kumolo selengkapnya.

 

Kabar bakal masuknya PDIP ke dalam koalisi semakin santer setelah Puan Maharani menyatakan siap menjadi menteri. Bagaimana sebenarnya?

Ya secara tegas saya katakan bahwa PDIP tidak pada posisi berjuang untuk berusaha masuk kabinet. Kita tetap opsoisi sebagaimana amanat keputu­san Kongres III PDIP di Bali yang lalu.

 

Bagaimana komentar Mega terhadap isu ini?

Ya begini, keputusan tidak bergabung da­lam koalisi adalah keputusan partai, bukan karena faktor Ibu Megawati. Ibu Mega terpilih se­bagai Ketua Umum dalam kong­res dan Ibu Mega selalu konsisten melaksanakan amanat kongres. Jadi, kami tegaskan soal tidak mau menerima ajakan bergabung dalam koalisi atau masuk kabinet bukan tergantung pada keputusan pribadi Ibu Megawati, tapi ini su­dah merupakan keputusan orga­nisasi, keputusan partai sebagai­mana amanat kongres yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh partai.

Sejauh ini apa sudah ada komunikasi PDIP dengan PD mengakut isu koalisi?

Soal memba­ngun komunikasi politik ya wajar saja. Namanya politik kan harus membangun komunikasi dengan partai mana saja.

Anda sendiri beberapa waktu lalu melontar wacana soal 10 menteri yang pantas diganti. Banyak pihak mengaitkan pernyataan ini sebagai sinyal untuk masuk koalisi?

Begini, pernyataan saya beberapa waktu lalu itu tidak ada hubungannya dengan minta-minta jatah kursi menteri. Tida ada tujuan seperti itu. Kami hanya mengevaluasi berdasarkan pengamatan kami bahwa memang ada kurang lebih 10 menteri yang kinerjanya jauh dari harapan dan perlu diganti. Nah soal beberapa menteri itu jadi direshuffle itu kan terserah presiden SBY. Reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden.

Massa fanatik PDI Perjuangan

Memangnya kenapa dengan 10 menteri itu, apakah bisa mengganggu jalannya pemerintah bila tidak diganti?

Ya kami melihat ada banyak keputusannya dan kebijakan dari beberapa menteri tersebut yang akhirnya me­nimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Menurut saya ka­lau tidak segera diganti, maka bisa-bisa malah akan mengganggu kredibilitas peme­rintah dan akhirnya yang rugi adalah rakyat, karena mereka tidak merasakan dampak manfaat dari kebijakan para menteri-men­teri tersebut.

 

Kalau kinerja pemerintah secara keseluruhan menurut Anda bagaimana?

Menurut saya banyak yang kurang. Misalnya saja soal ke­bijakan yang tidak prorakyat yang merugikan para petani kita. Yakni, pertama, pemerintah menghapuskan tarif bea masuk untuk empat produk pangan, yaitu beras, terigu, kede­lai dan pakan ternak. Kemudian soal cabe dan climate change ter­nyata hanya menjadi alasan untuk melakukan liberalisasi perda­gang­an. Ini aneh.

Seharusnya bagaimana?

Petani yang harusnya disubsidi  sekarang kok malah importir. Ini kan terbalik. Jadi DPR, petani dan peternak harus menolak, harus protes atas kebi­jakan yang jelas-jelas tidak ber­pihak pada rakyat kecil ini, khu­susnya kepada para petani dan peternak.

Kembali ke soal koalisi, beberapa waktu lalu Taufiq Kiemas membuka peluang simpatisan PDIP untuk menjadi menteri, dan kemudian malah juga mengizinkan kader menerima tawaran menteri tetapi PDIP tidak masuk Setgab?

Kan sudah ditarik pernyataan (Taufiq Kiemas) itu. Pada intinya kami tetap oposisisi. Ya kalau simpatisan ya boleh saja, namanya juga simpatisan kok. Simpatisan kan di luar struktur partai. Kalau mau ambil simpatisan itu sah-sah saja, itu bukan urusan partai. Kan partai juga tidak boleh melarang atau membolehkan simpatisan jadi menteri. Namanya juga simpatisan.  Ya saya tanya apakah simpatisan itu punya kartu anggota partai kami nggak? Kan simpatisan kan tidak punya kartu anggota kami. Jadi dia tidak bisa dikatakan kader kami.

 

Kabarnya munculnya isu PDIP masuk koalisi ini karena kuatnya perbedaan pendapat Mega dengan Taufiq Kiemas?

Mereka (Taufiq dan Mega) itu suami isteri, masa konflik sih? Itu kan hanya isu orang-orang yang ingin memecahkan PDIP saja.

Kabarnya isu koalisi ini sempat mengganngu internal PDIP. Apa benar demikian?

Partai kami tetap solid kok, nggak ada masalah kok

Kalau misalnya Anda sendiri ditawari jadi menteri bagimana?.

Lho memangnya siapa yang nawari saya, he he he. Jadi, ngga usah repot-repot nyiapin saya duduk dikabinet. Bagi saya, jadi pembantu Ibu Mega saja, itu sudah cukup. Melaksanakan tugas sebagai Sekjen partai saja sudah menyita waktu dan tenaga. Ada beban berat yang harus saya pikul untuk suksesi kepemimpinan PDIP ke depan. Sebaiknya saya disiapkan di Sekjen PDIP saja lah.

Tapi godaan untuk masuk kekuasaan nampaknya cukup kuat. Apa ada kemungkinan nanti akhirnya PDIP menerima tawaran itu?

Ya dalam politik kan nggak boleh ada kemungkinan. Kalau bersikap konsisten ya harus tetap begitu.

 

Nampaknya Demokrat merasa nyaman kalau PDIP bergabung, misalnya Ruhut Sitompul pernah mengatakan demikian?

Ya itu kan haknya Pak Ruhut berkata demikian. Tentu dia punya alasan tersendiri.

 

Konon PDIP mau menerima tawaran koalisi karena banyak kadernya tersangkut kasus hukum. Menurut Anda, bagaimana penegakan hukum saat ini?

Indonesia ini negara hukum. Hukum jangan dintervensi oleh politik, lalu politik jangan mengintervensi hukum. Lalu penegakan hukum juga harus berkeadilan.

 

Lantas bagaimana soal kader PDIP yang sedang tersngkut kasus travelers cheque itu?

Ya kami tetap dukung KPK dalam penegakan hukum. Tetapi penegakan hukum yang berkeadilan.

 

Berkeadilan yang bagaimana maksud Anda?

Iya dong. Namanya hukum itu harus adil. Kok penyetor dana itu kan belum ditangkap KPK. Itu tidak adil, masak hanya penerima saja yang ditahan.

 

Nampaknya peran oposisi yang dijalankan PDIP sejauh ini juga tidak maksimal karena kuatnya koalisi. Lalu apa yang akan dilakukan PDIP?

Ya kami tetap jalankan kebijakan partai kami, tanpa melihat kekuatan politik di parlemen. Kami melihat realita masyarakat. Kalau Hanura dan Gerindra punya aspirasi sama-sama, ya mari kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran dan membuka berbagai tabir yang tertutup selama ini.

 

Apa karena itu sekarang PDIP ikut mendorong Pansus Hak Angket Pajak?

Bagi PDIP Pansus Pajak ini harus segera diimplementasikan. Skandal-skandal mafia pajak harus segera dituntaskan, karena Rp 800 triliun lebih APBN kita per tahun adalah hasil dari pajak

Bagaimana dengan kasus Century yang sampai sekarang masih dipersoalkan?

Kami tetap mendukung penuntasan kasus ini sampai tuntas. Kami juga dukung penegak hukum tuntaskan dan kami terus mengawasi lewat Timwas Century.

Termasuk ikut mendukung penggunaan Hak Menyatakan Pendapat?

Menyangkut penggunaan hak DPR terkait skandal Century, Fraksi PDIP kan harus cermat kapan waktunya dulu. Bukannya karena posisi fraksi kami tidak mayoritas. Fraksi kami tentu harus cer­mat berhi­tung. Pasti ada sikap fraksi, tapi kami tidak mau ditarik-tarik, diklaim secara politik dalam hak penga­wasan DPR tersebut. Fraksi PDIP tidak mau ge­gabah dalam mengambil keputu­san politik soal Hak Menyatakan Pen­dapat yang syarat persetujuan pengusulannya dipermudah oleh putusan MK.

Advertisements

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Mempertahankan Diri di Tengah Ancaman

Naskah: Adhitya Himawan

Teror dan ancaman kekerasan ternyata tak membuat JAI jera. Ormas yang tengah menjadi sorotan ini bersikeras untuk tetap mempertahankan eksistensinya di Indonesia.

Penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten

Abdul Basith membacakan kalimat syahadat di hadapan anggota Komisi VIII DPR RI, Rabu (16/2). Amir Nasional Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) itu nampaknya berusaha meyakinkan parlemen bahwa ajaran yang diusungnya tidak lah sesat, karena syahadat yang dibacakan memang sama persis dengan yang selama ini dianut umat Islam. Basith sama sekali tak menyebut Mirza Ghulam Ahmad yang selama ini dikenal sebagai nabi kaum Ahmadiyah.

Karena itu lah, Basith menolak tegas permintaah public agar Ahmadiah menjadi agama baru. Basith berkilah Ahmadiyah berpegang teguh pada ajaran Al Quran dan Hadits. “Pendiri Jamaah Ahmadiyah tegas bahwa kita berpegang teguh pada Quran, sunah dan hadits. Itu pegangan kami. Itu (menjadi agama baru) tidak bisa dipaksakan, tidak ada satu kekuasaan siapa pun bisa memakasakan keyakinan. Kita beramal, kita ikrar terhadap Islam,” akunya.

Tak hanya itu. Amir Nasional JAI ini juga ‘merayu’ wakil rakyat dengan membeber jasa-jasa Ahmadiyah semasa perjuangan kemerdekaan. “Seperti Syaikh Muhammad Muhidin menjadi sekretaris PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pencipta lagu Indonesia Raya (WR Supratman) juga orang Ahmadiyah,” jelas Basith.

Legalitas Ahmadiah sebagai ormas, aku Basith, juga tak bermasalah. Ia menjelaskan, Ahmadiyah di Indonesia berstatus sebagai badan hukum pada tahun 1953 yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman. “Prinsip organisasi berdasar Pancasila dan UUD 1945, kami tidak berpolitik, taat dan patuh pada pemerintah Indonesia yang sah, patuh pada institusi negara,” paparnya.

Itulah sebabnya, Basith menolak tegas bila Ahmadiah disebut sebagai biang keresahan masyarakat. “Ini yang terus didengung-dengungkan. Kalau ada penyerangan, kita yang baik-baik dibilang kita yang meresahkan dan membuat bentrok. Justru kitalah yang diserang,” tukasnya.

Kehadiran JAI ke Komisi VIII DPR memang sengaja diundang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Sejumlah anggota JAI turut hadir, juga perwakilan aktivis sejumlah LSM diantaranya Kontras, YLBHI dan LBH. Sejumlah agenda menjadi pembahasan dalam sidang ini, terutama menyusul aksi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, awal Februari lalu. Kejadian ini menewaskan 3 anggota JAI.

Aksi penyerangan terhadap JAI sebenarnya bukan hal baru. Sejak Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiah sebagai aliran sesat pada 1970-an, penyerangan sudah kerap terjadi. Kondisi ini yang belakangan mendorong pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 9 Juni 2008. Isinya berupa perintah agar JAI menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

Sayangnya SKB justru memicu tindak kekerasan. Di satu pihak Ahmadiah sebagai ormas menolak membubarkan diri dan terus menjalankan aktivitasnya. Di lain pihak, para penentangnya mempunyai legalitas untuk bertindak. Ironisnya, menurut salah seorang Kuasa Hukum JAI, Choirul Anam, aparat cenderung membiarkan tindak anarkis itu.

Mendari Gamawan Fauzi sendiri mengakui bahwa sebagai ormas, keberadaan JAI memang sah. Hanya saja, kata Gamawan, JAI sebagai ormas dianggap melanggar ketertiban administrasi di Kemendagri. Pasalnya JAI sudah beberapa tahun tidak memperbarui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang mestinya dilakukan dua tahun sekali. “Dulu tahun 2003 (terakhir) mendaftar. Tapi kemudian dia (JAI) kan harus memperbaharui 2 tahun sekali. Tapi tidak dilakukan,” kata Gamawan di kantornya, Rabu (9/2).

Apakah hal ini cukup menjadi alas an untuk membubarkan JAI? Sejauh ini belum jelas solusi yang hendak ditempuh pemerintah. Yang pasti, JAI tak akan menyerah begitu saja terhadap tuntutan pembubaran diri.

 

 

Sejarah Panjang Ahmadiah Indonesia

 

Keberadaan Ahmadiah sebenarnya sudah cukup lama. Salah satu aliran dalam Islam ini didirikan Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada 1889 di sebuah desa kecil di Punjam India, benma Qadian. Mirza mengaku sebagai mujaddid, al Masih dan al Mahdi.

Dalam perkembangannya, Ahmadiah terpecah menjadi dua kelompok. Keduanya sama-sama mempercayai Mirza Ghulam sebagai Isa al Masih yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Tetapi dua kelompok tersebut punya perbedaan prinsip. Kelompok pertama, Ahmadiah Qadian. Di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiah Indonesia (JAI) berpusat di Bogor. Kelompok ini tak hanya mempercayai Mirza sebagai mujaddid (pembaharu), tetapi juga sebagai nabi, hanya saja tidak membawa syariat baru. Saat ini yang menjabat sebagai Amir JAI adalah  H Abdul Basith Amir.

Kelompok kedua adalah Ahmadiah Lahore. Di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiah Indonesia (GAI), berpusat di Yogyakarta. Secara umum kelompok ini tidak menganggap Mirza sebagai nabi, melainkan hanya sekedar mujaddid.

Sejarah perkembangan Ahmadiah Qodian di Indonesia cukup panjang. Bermula pada tahun 1923, ketika tiga pemuda pesantren Tawalib, Sumatera Barat, meninggalkan negerinya untuk menuntut ilmu. Ketiganya adalah (alm) Abubakar Ayyub, (alm) Ahmad Nuruddin, dan (alm) Zaini Dahlan. Semula mereka hendak menuju ke Kairo. Namun guru mereka menyarankan agar pergi ke India, karena negara tersebut mulai menjadi pusat modernisasi Islam.

Akhirnya ketiga pemuda Indonesia tiba di Lahore, dan bertemu dengan Anjuman Isyaati Islam atau dikenal dengan nama Ahmadiah Lahore. Singkat cerita, ketiga orang itulah yang kemudian menjadi akar perkembangan Ahmadiyah di Indonesia. Perkembangan Ahmadiah mulai nampak ketika mereka mengundang Hadhrat Khalifatul Masih II, tokoh Ahmadiah Lahore, untuk berkunjung ke Indonesia. Saat itu yang hadir hanya wakilnya,  (alm) Maulana Rahmat Ali HAOT. Tepat pada 2 Oktober 1925, Maulana Rahmat Ali tiba di Tapaktuan, Aceh. Kemudian berangkat menuju Padang, Sumatera Barat. Sejak saat itu pengikut Ahmadiah kian bertambah.

Akhirnya pada tahun 1926, Jemaat Ahmadiah mulai resmi berdiri sebagai organisasi. Dan setelah Maulana Rahmat Ali berangkat ke Jakarta, perkembangan Ahmadiah kian pesat, hingga dibentuklah Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiah dengan (alm) R Muhyiddin sebagai ketua pertamanya.

Ketika proklamasi Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Jemaat Ahmadiah berubah nama menjadi Jemaat Ahmadiah Indonesia (JAI). Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tidak sedikit para pengikut Ahmadiah yang ikut berjuang. Bahkan (alm) R Muhyiddin sendiri meninggal karena dibunuh tentara Belanda pada 1946. Pada tahun 1950-an, JAI akhirnya mendapatkan legalitas sebagai ormas dengan dikeluarkannya status Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman RI No. JA. 5/23/13 pada tanggal 13 Maret 1953.

Demo anti Ahmadiyah

Pada era pasca kemerdekaan, JAI tidak pernah berpolitik, meskipun secara personal banyak anggotanya yang aktif dalam pergerakan. Aktivis Arif Rahman Hakim yang tewas ketika terjadi ketegangan politik pada 1960-an adalah khadim Ahmadiah.

Kabar tak mengenakkan bagi pengikut Ahmadiah terjadi pada era 1974 ketika Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiah sebagai ajaran non muslim. Sejak saat itulah tekanan terhadap JAI terjadi. Para ulama MUI bahkan memberi predikat Ahmadiah sebagai ajaran sesat. Akibatnya aksi penyerangan terhadap Ahmadiah mulai terjadi.

Pada era 1990-an, Ahmadiah kembali mengalami perkembangan pesat, bersamaan dengan diluncurkannya Moslem Television Ahmadiyya (MTA). Tetapi setelah reformasi 1998 bergulir, tekanan untuk menghancurkan eksistensi JAI kembali menguat. Bahkan kini aksi penyerangan terhadap jamaah Ahmadiah kian menjadi-jadi.

Menanti Pengelolaan Tata Ruang Ibukota yang Manusiawi

DPRD DKI Jakarta mulai sibuk mempersiapkan draft peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Bisakah peraturan itu membenahi penataan kota yang selama ini carut marut dan tak berpihak kepada rakyat kecil?

Jakarta dari atas-terkesan teratur padahal pengelolaan tata ruangnya amburadul

Naskah : Ranap Simanjuntak

Sibuk dengan penyusuanan RAPDBD, anggota DPRD DKI Jakarta mulai putar otak dalam membuat Perda RTRW. Rencananya, peraturan itu selesai pada Maret mendatang. Di mana, aturan Perda tersebut akan mengkaji persoalan untuk transportasi, pengendalian banjir, air baku, ruang terbuka hijau (RTH), perumahan, pengembangan pantura, transit oriented development (TOD), perubahan iklim dan kebencanaan, sanksi pidana, dan kelembagaanjangka waktu 20 tahun.

 

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi mengungkapkan, saat ini DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta tengah mendengarkan pendapat stakeholders yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan para akademisi. Ada pula pembenahan atau revisi yang akan dikaji lebih dalam.

 

“Di perda tidak gamblang bilang dan cuma disebutkan untuk melakukan konservasi air, karena penurunan tanah di Jakarta terjadi akibat penarikan air tanah yang berlebihan terhadap sumur dalam atau artesis, sehingga untuk mengembalikan dan menjaga struktur tanah hanya bisa dibutuhkan dengan injection well atau penyedotan air tanah. Ini harus dikaji lebih dalam lagi,” tutur Sanusi.

 

Dia menambhakan, penyedotan air tanah tersebut merupakan bagian penting bila dibandingkan dengan resapan atau pori. “Harusnya Jakarta bangun waduk atau situ karena ada 13 sungai yang mengelilinginya. Di waduk itu, ditanam, injection well. Nah itu yang tidak ada dalam raperda,” ungkap politisi asal Partai Gerindra itu.

 

Namun, koalisi LSM yang tergabung dalam Pulihkan Jakarta merasa selama ini keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perda RTRW sangat minim. Masyarakat Jakarta yang merasakan dampak langsung aturan itu seharusnya dilibatkan langsung. “Kami bersama beberapa LSM lainnya sudah lama meminta kepada Pemprov untuk di undang dalam rapat dengar pendapat di DPRD, tapi baru ini diundang. Jadi ada semacam ketertutupan,” ungkap salah seorang perwakilan dari LBH Jakarta, Nur Kholis.

 

Perda RTRW itu sangatlah penting demi keberlangsungan hidup orang banyak dalam jangka jangka waktu panjang. Dan, selama ini aturan tak berpihak kepada rakyat kecil.“Menurut saya dalam pembahasan RTRW banyak merugikan masyarakat dan mengesampingkan rasa keadilan. Apalagi, RTRW sebelumnya itu banyak sekali pelaksanaan yang menyimpang dan penegakan hukumnya tidak ada,” seru dia.

 

Seharusnnya politik, lanjutnya, serta tata ruang dan lain-lain harus dalam konteks pemulihan ruang-ruang, yang sudah ada harus difungsikan kembali. Penjabaran aturan yang bertumpu Jakarta sebagai kota yang bertumbuh dianggap salah. “Apa yang disampaikan Kepala Bapeda (Badan Pembangunan Daerah) itu awalnya yang kota jasa menjadi kota yang bertumbuh, ini sebenarnya sudah keliru karena Jakarta sudah memiliki beban berat dan pertumbuhannya itu seperti apa,” katanya.

 

Untuk itu LBH dan beberapa LSM lainnya yang konsen dalam masalah ini meminta kepada Pemprov untuk memikirkan kembali hal tersebut. Pengesahannya juga, kata Nur Kholis janganlah terlalu tergesa-gesa karena ini menyangkut kota Jakarta 30 tahun mendatang. “Kami minta ini ditunda, jangan tergesa-gesa untuk mengesahkannya dan sebaiknya dipertimbangkan kembali,” pungkasnya.

 

Sementara pengamat perkotaan Yayat Supriyatna sebelumnya menilai draf Perda RTRW DKI Jakarta 2010-2030 memiliki banyak kelemahan substansial. Berbagai kelemahan itu harus diperbaiki sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. RTRW itu yang akan menentukan wajah Jakarta 20 tahun mendatang.

 

“Kelemahan paling mendasar adalah asumsi jumlah penduduk Jakarta pada 2030 yang 10 juta jiwa. Padahal, jumlah penduduk Jakarta 2010 mencapai 9,6 juta jiwa dan prediksi

Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada 2030 mencapai 12,8 juta jiwa.

Jumlah penduduk menentukan jumlah fasilitas dan kapasitas infrastruktur yang harus disediakan selama kurun waktu 20 tahun mendatang. Jika prediksi jumlah penduduk terlalu sedikit, jumlah fasilitas dan kapasitas infrastruktur bakal terlalu sedikit. Hal itu akan mendatangkan masalah,” jelas dia.

 

Begitu pula dalam penyediaan angkutan massal. Aturan tersebut juga mencantumkan pembangunan angkutan massal bus rapid transit (BRT) dan mass rapid transit (MRT). Masalahnya, Pemprov DKI harus membangun sistem yang mendukung operasi kedua moda angkutan massal itu sekaligus membangun kesadaran warga untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal setelah angkutan tersebut dinilai sudah nyaman.

 

Mengapa Perda RTRW ini begitu dinanti? Jawabnya jelas bahwa ada banyak polemik yang terjadi dalam menata ibukota yang sudah carut marut. Misalnya saja kengototan Pemrov DKI Jakarta yang melanjutkan reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan alasana satu upaya untuk mengatasi banjir rob. Padahal, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2003, tetap dihargai. Sebab, putusan MA tersebut tidak melarang reklamasi, hanya menolak ketidaklayakan amdal.

 

“Kami menghargai keputusan MA dan PTUN mengenai SK Menteri Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2003 yang memenangkan enam perusahaan. SK tersebut mengatur ketidaklayakan rencana reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta, bukan berbunyi tidak boleh melanjutkan reklamasi pantai,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo

 

Dia berkilah, reklamasi dilakukan untuk kepentingan kota Jakarta dan seluruh warga Jakarta sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan keberanian para pemangku kepentingan bahkan pemimpin daerah untuk memajukan daerahnya dengan mengambil keputusan yang tepat. “Kalau saya tidak melakukan hal itu, pasti Anda tidak ingin tinggal di Jakarta. Harus ada orang yang berani mengambil keputusan seperti yang dilakukan Husni Thamrin 95 tahun lalu. Kalau dia tidak berani melakukan sesuatu, pasti penjajah masih menyengsarakan kita,” katanya.

 

Pemrov DKI Jakarta juga menjadikan Perda ini sebagai “senjata” untuk memenangi kasus mal Taman Ria Senayan. Pengamat kebijakan publik dari LIPI, Syafuan Rozi, menuturkan, selagi kasus tersebut belum sampai tingkat keputusan inkracht (MA), Perda RTRW tersebut bisa dijadikan bukti baru.

 

“Raperda itu, setelah disahkan menjadi Perda bisa dijadikan argumentasi baru bagi Pemprov DKI. Ini perlu didukung. Kami sangat menyayang kan jika kawasan tersebut di banguan pusat bisnis. Jika itu terjadi, area publik yang berdasarkan RTRW sebagai kawasan hijau akan beralih untuk kepentingan pribadi,” paparnya.

 

Di sisi lain, Perda RTRW DKI yang baru harus sinergi dengan RTRW kawasan di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Alasannya, Jakarta sebagai kawasan hilir dari 13 sungai yang saat ini rusak parah hingga ke hulunya. Untuk menyelamatkan Jakarta, hulu dan kawasan di sekitar Jakarta harus dilestarikan. Salah satu bentuk sinergi antarkawasan itu adalah Jakarta harus berkontribusi terhadap penyelamatan kawasan hulu.

 

Asumsi tersebut bisa dibenarkan. Mengacu kepada sejarah, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya tersebut memang tak terpisahkan. Kemajuan kota Jakarta selalu berimbas ke lima kawasan di sekelilingnya. Selain kemakmuran dan tingginya pertambahan penduduk, masalah khas Jakarta pun menular ke tetangga-tetangganya.

 

Apa yang terjadi di Jakarta sekarang, termasuk imbasnya ke kawasan sekitar, dimulai sejak tahun 1960-an. Sekitar 50 tahun lalu, pertama kalinya dilakukan pembukaan kawasan hijau besar-besaran atas nama pembangunan yang dampak negatifnya baru terasa sekarang,” kata sejarawan Restu Gunawan, Senin (13/12).

 

Menurut seorang sejarahwan, Restu Gunawan, pembangunan kawasan Senayan telah membabat kawasan hijau seluas 300 hektar. Pembangunan Senayan digagas sejak 1959 dan pelaksanaan proyeknya dimulai pada 1962. Disusul kemudian pembangunan jalan tol pertama di Jakarta, yaitu Tol Jagorawi (Jakarta–Bogor–Ciawi) pada tahun 1973 dan selesai pada 1978. Tak terhitung luas kawasan hijau yang berubah menjadi ruas aspal kala itu. “Namun, ada satu kesalahan yang kemudian nyaris menjadi kebiasaan pada setiap pembangunan, yaitu mengesampingkan dampak negatif pada lingkungan sekitar, tidak menata berdasarkan konsep sinergi antarkawasan, dan upaya antisipasinya untuk 20, 30, atau 50 tahun berikutnya. Saat ada Perda RTRW DKI Jakarta tahun 1966 ditetapkan, sudah disetujui soal pelestarian situ, penataan sempadan sungai, hingga pembagian kawasan permukiman, bisnis, dan fungsi-fungsi lainnya. Pada RTRW selanjutnya, penetapan serupa juga ada. Namun, selalu terjadi pelanggaran,” kata penulis buku Gagalnya Sistem Kanal itu.

Adu Kuat Menjelang Resshuffle, Ketika Golkar Tak Mau Dipermainkan

Naskah: Rovy Giovanie

Dicap sebagai pengkhianat koalisi ternyata tak membuat Partai Golkar gentar. Partai Warisan Orde Baru ini malah mengancam hengkang dari Setgab bila dianggap tak lagi sejalan.

Pencopotan Muladi dari jabatan Gubernur Lemhanas, Kamis (17/2), menghembuskan isu baru. Konon, pencopotan kader Partai Golkar itu merupakan langkah awal SBY dalam melepas Golkar dari koalisi. Hal ini berkaitan dengan sikap Golkar yang semakin berseberangan dengan Partai Demokrat di DPR, khususnya soal Pansus Hak Angket Pajak.

 

Tentu saja rumor ini dibantah. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menegaskan bahwa penggantian Muladi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan reshuffle kabinet. Pasalnya kebijakan itu sudah direncanakan sejak lama. “Tidak mendadak, ini sudah dijadwalkan lama. Cuma sekarang waktunya saja yang tepat,” ujar Julian di Jakarta, Kamis (17/2).

 

Bantahan serupa juga kompak disuarakan para petinggi Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai pergantian itu sebagai peristiwa biasa, karena Muladi memang sudah lama menjabat dan sudah saatnya diganti. ” Sudah lama itu menjadi isu, Pak Muladi juga sudah lama menjadi Gubernur Lemhannas. Karena itu kita tidak merasa disisihkan (oleh SBY), karena Pak Muladi disamping beliau Golkar dia juga juga guru besar, dan karena itu beliau jadi Gubernur Lemhannas,” ujar Idrus di Jakarta, Kamis (17/2).

 

Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, kian menegaskan, bahwa terlalu gegabah untuk mengaitkan pencopotan Muladi dengan reshuffle kabinet. Seperti halnya Idrus, dia menganggap itu hanya regenerasi biasa. “Kami belum berpraduga ke arah itu (pemanasan reshuffle),” kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2).

Bisa saja sanggahan Julian maupun para politisi Golkar itu benar. Pasalnya Muladi memang sudah enam tahun menjabat, dan usianya juga sudah pantas untuk memasuki masa pensiun. Muladi sendiri juga membenarkan semua sanggahan itu. “6 Tahun sudah cukup lama lah. Gubernur Lemhannas yang paling lama itu saya. Yang paling lama (sebelumnya) Ermaya Suradinata itu 4 tahun. Yang lain 2-3 tahun, jadi tidak perlu didramatisasi berkaitan dengan partai atau reshuffle, tapi ini sudah dipersiapkan lama,” kata Muladi.

 

Tetapi tak terlalu juga salah juga spekulasi yang mengaitkan pencopotan Muladi itu sebagai pemanasan reshuffle. Beberapa hari sebelum terjadinya pergantian itu, berhembus kabar bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mulai memerintahkan kadernya bersiap-siap meninggalkan koalisi.

 

Kabar ini diterima Mimbar Politik dari salah politisi kepercayaan Ical yang menolak disebutkan namanya. Kata sang sumber, Ical dan para elite Golkar sudah merasa lelah menghadapi langkah politik SBY dan Partai Demokrat. Buka hanya karena kasus-kasus hukumnya yang kerap dijadikan alat untuk menghantamnya. Tetapi juga tindakan Demokrat yang dianggap melanggar etika dengan ‘membajak’ kader-kader Partai Golkar di daerah yang tengah menjabat kepala daerah. “Kita sudah berhitung ternyata berkoalisi malah lebih banyak ruginya. Karena itu Pak Ical menginstruksikan untuk siap-siap cabut dari koalisi,” ujar sang sumber.

Sayang semua elite Golkar ketika dikonfirmasi kompak membantah. Kalaupun saat ini Partai Golkar menjadi salah satu pelopor pengajuan Pansus Hak Angket Mafia Pajak, menurut Priyo, semata-mata untuk mengungkap akar masalah perpajakan seterang-terangnya. “Tidak terbersit pikiran untuk memakzulkan presiden,” kata Priyo.

Tapi, tidak demikian dalam pandangan Partai Demokrat. Bagi partai bentukan SBY ini, parpol koalisi yang berseberangan dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR sama dengan melawan kebijakan koalisi. Ketua FPD, Jafar Hafsah, pun mempersilakan partai-partai itu hengkang dari koalisi. “Bagi yang merasa tidak setuju, tidak welcome lagi (dengan sikap Demokrat), tidak perlu persetujuan lagi, pergi saja (dari koalisi),” kata Jafar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).

 

Ancaman Jafar mungkin bukan hanya ditujukan ke Golkar. Dua anggota koalisi lainnya, yakni PKS dan PPP juga menjadi pendorong usul Hak Angket Pajak. Tetapi tak terlalu sulit dibaca bila ancaman itu lebih ditujukan ke Golkar, karena partai warisan Orde Baru ini yang paling berkepentingan dalam mengendalikan Pansus Hak Angket Pajak.

Sejauh ini para politisi Partai Golkar memang masih belum seragam dalam menyikapi ancaman Demokrat ini. Ada yang menganggapnya sekadar manuver politik biasa, seperti ketika Demokrat mewacanakan masuknya PDIP ke dalam koalisi. Tetapi ada juga yang menilainya sebagai ancaman serius. Yang jelas, menurut Priyo, Golkar punya perhitungan sendiri bila SBY benar-benar menghendaki partainya keluar koalisi.

 

Priyo tak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perhitungan. Secara kalkulasi politik, Golkar memang menjadi ancaman serius bila nantinya keluar koalisi. Meskipun koalisi tetap mayoritas di DPR, tetapi keberadaan Golkar sebagai oposisi diperkirakan mampu mengobrak-abrik pemerintah. Apalagi koalisi juga tak solid dan berpotensi terjadinya pembelotan.

 

Tetapi sebagian besar analis politik menyangsikan keberanian Golkar meninggalkan koalisi. Pengamat politik Arbi Sanit menilai kabar keluarnya Golkar dari koalisi hanyalah gertakan dan isapan jempol. Dalam sejarahnya hingga saat ini, partai warisan Orde Baru ini belum pernah berada di luar kekuasaan. Selain itu, katanya, Golkar justru lebih banyak diuntungkan dalam koalisi. “Omong kosong kalau lebih banyak dirugikan. Apalagi sekarang ini Ical memimpin Setgab,” tegasnya.

 

Namun Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, membantah analisa Arbi. Bagi Akbar, partainya sangat mungkin meninggalkan koalisi bila sudah dianggap tidak sejalan. “Kalau tidak sesuai dengan visi misi partai, Golkar siap keluar. Itu adalah konsekuensi politik. Kita mempunyai keberanian untuk itu. Kalaupun tidak ada yang masuk kabinet juga tidak apa-apa,” tegas Akbar Tandjung di kantor Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Kamis (17/2).

 

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini sendiri mengaku sudah tidak nyaman melihat jalannya pemerintah yang cenderung dinilainya gagal. Menurutnya, pemerintah sudah tidak punya wibawa di mata rakyat.

 

Bila tidak ada langkah tegas yang ditempuh presiden, Akbar khawatir pemerintahan SBY-Boediono kian terpuruk. Pasalnya gangguan di Setgab diperkirakan akan kian meningkat seiring dengan makin dekatnya Pemilu 2014. “Parpol koalisi akan mementingkan urusannya masing-masing,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo, juga meyakini bahwa ada anggota koalisi yang akan keluar untuk menghadapi 2014. Apakah yang dimaksud Firman itu Partai Golkar? Belum ada yang bisa menjawab.

Soal Susu Tercemar Bakteri, Pemerintah Lakukan Pembangkangan

Kisruh soal susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazakii dari hasil penelitian Fakultas Kesehatan Hewan IPB pada kurun April-Juni 2006 masih berlanjut. Masyarakat masih bingung dengan sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes), IPB, dan BPOM yang menolak mempublikasikan merek-merek susu yang beredar tahun 2003-2006.

Komnas Perlindungan Anak merasa ada upaya pembangkangan hukum yang dilakukan oleh ketiga instansi tersebut. Mereka memaksa ketiga instansi itu mau bekerja sama untuk mempublikasikan hasilnya. Di sisi lain, maraknya produk susu serta konglomerasi produsen susu yang didominasi pengusaha asing juga menjadi biang keladi maraknya pelanggaran. Ditemui di kantornya, Rabu (16/2), Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mau menjabarkan secara blak-balakan kepada Ranap Simanjuntak. Berikut nukilannya:

Arist Merdeka Sirait (Ketua Komnas Perlindungan Anak) Pemerintah trlihat lindungi konglomerasi produsen susu yang didominai pengusaha asing

Anda mengungkapkan kalau Komnas Perlindungan anak menerima 171 pengaduan dari masyarakat setelah IPB tahun 2008 mengumumkan hasil risetnya. Apa saja aduan tersebut?

Ada yang menyebutkan anaknya telah terkena penyakit diare. Apakah itu karena yang dikonsumsi adalah susu formula yang termasuk dalam kategori tercemar bakteri?

Hasil penelitian ahli yang mengamati susu formula, efek pencemaran bakteri itu baru muncul 8-10 tahun kemudian. Nah, dalam hal ini sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, produsen susu punya tanggung jawab.Kalau anak saya minum dari susu bermasalah itu, lalu terjadi sesuatu, saya akan memeriksakan kesehatan anak saya, apakah ada gangguan otak? Kalau benar ada, produsen susu harus bisa bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial.Ketika itu kami minta Menkes, Badan POM, dan IPB mengumumkannya. Kita tunggu dari 2008 sampai 2011, tapi tetap saja mereka tidak berani.

Apa tanggapan Anda terhadap aksi konferensi pers yang dilakukan Kementerian Kesehatan?

Dalam hal ini kami menilai telah terjadi pembangkangan hukum. Sebab, dari keputusan PN Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi hingga MA memerintahkan IPB, BPOM, dan Kementerian Kesehatan wajib mengumumkan hasil riset susu formula pada tahun 2003-2006. Namun ketiga instansi itu mengaku salinan keputusan MA belum diterima. Kalau benar begitu artinya ini persoalan adsminitratif, bukan subastantif. Padahal, menurut MA kalau keputusan sudah diumumkan dan masuk ke dalam website mereka maka keputusan itu sudah diyakini kepada eksekutornya, yaitu PN Jakarta Pusat.

Kedua, kami melihat dalam konferensi tersebut tidak melihat pihak yang berkepentingan seperti produsen susu, penggugat (David Tobing), dan pihak PN Jakarta Pusat sebagai eksekutor itu sama saja mengartikan ketiga instansi itu seolah-olah seperti Humas-nya produsen susu. Pemerintah seolah-olah mempertotonkan kalau pemerintah bisa melawan hukum.

Ketiga, sudah terjadi kebohongan publik. Karena yang dituntut masyarakat adalah hasil riset produk susu yang beredar tahun 2003 hingga 2006. Masalahnya, dalam konferensi pers itu, dinyatakan kalau produk susu tahun 2008-2009 ada 96 produk susu itu sudah aman. Tapi yang diminta penggugat kan hasil riset IPB tahun tahun 2003 sampai 2006.

Parahnya lagi dalam konferensi pers itu mengajarkan kepada masyarakat agar menyajikan susu dengan air panas. Ini menurut saya tidak perlu karena semua ibu sudah tahu kalau membuat susu harus dengan air panas. Bapak-Bapak saja sudah tahu.

Sekarang yang dipermasalahkan justru IPB, padahal lembaga pendidikan yang indenpen dan punya kredibilitas. Justru masyarakat memberi aspresiasi terhadap penelitian yang dilakukan lembaga tersebut.

IPB sendiri tidak membeberkan merk-merk susu yang tercemar bakteri sakazaki beralasan atas dasar etika?

Tapi kenapa dulu mereka umumkan. Mereka melakukan penelitian tahun 2003-2006 yang diumumkan tahun 2008. Kenapa itu dibuka secara umum? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau untuk kepentingan internal saja tak perlu dipbulikasi. Seharusnya, out put-nya harus diumumkan. Ini yang diinginkan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa antisipasi terhadap produk susu yang tercemar bakteri sakazaki.

Kalau Menteri Kesehatan itu sendiri tak melakukan publikasi beralasan tak punya hasil riset tersebut?

Tidak alasan. Sebagai menteri dia bisa meminta hasil riset tersebut. Karena itu sudah menjadi keresahan masyarakat dan diperintah oleh MA. Jangan beranggapan kalau riset itu hanya milik IPB. Kalau memang ada aturan kalau hasil penelitian tidak wajib diberikan kepada Menkes itu bukanlah Menkes yang sekarang, tapi periode yang lalu. Saya tidak tahu apakah datanya memang tidak ada atau hilang.

Kalau ada pergantian orang dalam jabatan seperti kasus ini bagaimana?

Sebagai institusi pemerintah ya tidak ada alasan data hukum karena ada biro hukum atau lembaga penelitian. Masalahnya, kenapa mereka ngotot tidak mau mengumumkan? Itu menurut saya yang gagal.

Apakah ini bukan serangan kepada seseorang yang dulunya menjabat sebagai Menkes?

Saya kira hasil penelitian itu bukan atas nama pribadi. Artinya bila IPB memberikan bukan secara pribadi, melainkan atas nama kementerian. Yang disebutkan adalah BPOM, IPB, dan Kemenkes. Itu adalah lembaga dan terlepas dari menteri lama atau menteri yang baru. Tidak ada serangan secara personal.

Atau bisa saja ada suap atau intervensi dari produsen susu?

Akhirnya timbul kerugiaan seperti itu. Kalau ketiga instansi itu tidak melibatkan stakeholder yang ada. Seperti yang saya katakan tadi seolah-olah ketiga instansi (IPB, BPOM, dan Kemenkes) sebagai Humas-nya produsen susu. Sudah bisa kamu mengertilah apa yang saya maksud!

Bisa diartikan gampang saja dibeli pemerintah kita ini?

Kalau dalam kasus itu dia tahu tapi (sepert) tidak tahu itu soal pilihan. Kita mau melindungi rakyatnya atau tidak. Konsitusi dasar kita jelas, yaitu tanggung jawab Kemenkes adalah memberikan layanan kesehatan dan menjamin pelayanan kesehatan itu kepada masyarakat. Kalau itu disadari, meskipun salinan riset itu belum diterima maka Menkes bisa berinisiatif untuk mengumpulkan orang atau meminta kepada IPB. Jangan membiarkan isu yang belum tentu benar malah berkembang luas.

Menurut Anda bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat mengambil sikap?

Seharusnya Menkes sebagai representasi pemerintah yang mengayomi dan sebagai pelayan publik, mengumumkan merek susu formula yang diduga tercemar bakteri. Kalau Badan POM, kewenangannya mengawasi dan menarik produk susu formula itu.Tapi, Menkes justru bukan membela rakyat. Masyarakat juga harus mendorong Menkes untuk mengumumkannya, karena itu adalah perintah MA dan ini sudah dimenangkan penggugat. Yang harus dilakukan, mendorong dan membantu untuk melakukan sita eksekusi. Kami umumkan saja sendiri. Kalau melawan, ya lapor polisi karena tidak melaksanakan putusan MA. Karena itu pidana, bisa dipenjarakan.

Kenapa Komnas Perlindungan HAM ngotot agar merek susu bermasalah itu harus diungkap?

Sebuah penelitian pasti dia tahu itu mereknya itu apa! Dari 22 sampling merek itu dinyatakan ada sekitar lima merek yang tercemar. Jangan takut IPB kalau dituntut produsen susu karena jutaan rakyat yang akan membela IPB.

Agar masyarakat tidak menggunakannya, tapi bisa kembali kepada ASI. ASI itu yang membuat anak pintar. Kalau susu formula kan seolah-olah akan membuat anak pintar. Padahal, yang membuat pintar itu asupan gizi lewat ASI. Nah pilihannya, kita mau melindungi agar tetap sehat atau membiarkan tidak sehat.

Apa yang akan dilakukan Komnas Perlindungan Anak selanjutnya?

Saat ini kami baru meminta inisasi kepada Menkes untuk mengumpulkan stakeholder dalam membagi tugas dalam meredam keresahan masyarakat. Kita ingin duduk bersama dulu dalam mencari formulasi dengan tidak meresahkan masyarakat. Ini sebagai cara win win solution.

Tapi kalau tidak ditanggapi, kami bersama penggugat sebagai pihak yang dirugikan, akan meminta penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita eksekusi terhadap hasil penelitian IPB 2003-2006. Sesuai dengan perintah kasasi MA, itu diminta untuk diumumkan sesuai permintaan penggugat. Bisa pula kami bersama penggugat melaporkan kepada kepolisian karena pemerintah melanggar UU Keterbukaan Informasi.

Kalau soal konglomerasi produsen susu di negeri ini seperti apa?

Kalau mengacu kepada informasi di negara-negara maju dalam menjamin kesehatan anak-anak itu tidak lebih dari tiga sampai empat jenis merek susu. Itu dibatasi supaya bisa dikontrol karena susu merupakan kebutuhan dasar dan kelengkapan hidup manusia. Di Inggris hanya ada dua merek, di Australia hanya ada empat merek, dan di Belanda ada dua merek susu formula saja.

Tapi yang terjadi Indonesia, konglomerasi terjadi. Lebih dari 96 merek susu formula dari pengakuan BPOM dan Kemenkes. Bagaimana mau mengawasi ini karena BPOM punya tugas yang banyak. Bisa saja Menkes harus menghentikan iklan-iklan susu formula, karena ASI menurut badan PBB merupakan hak dari bayi. Karena itu, harus ada pembatasan iklan susu formula.

Selama ini ada juga produsen susu yang membagikan susu gratis. Itu harus dilarang karena susu formula itu mempunya karakter adiktif atau mempunya ketagihan sehingga menciptakan ketergantungan. Pemerintah harus serius menyerukan pemberian ASI kepada ibu. Sebenarnya kita mencintai Menkes dan mengembalikan bahwa habitat manusia itu dibesarkan dan disehatkan oleh ASI.

Terlebih pengusahaprodusen susu adalah dari luar Indonesia?

Semuanya dari luar negeri. Memangnya ada yang berasal dari dalam negeri? Kalau ada itu hanya produsen tradisional seperti susu kuda liar,  susu kedelai yang bukan buat bayi. Pihak asing berbondong-bondong kesini karena Indonesia membuka peluang investasi modal berapa pun besarnya.

Bagaimana tanggapan dari organisasi kesehatan internasional seperti WHO atau UNICEF?

WHO dan UNICEF yang berhubungan dengan anak itu apabila ada produksi susu yang tercemar seharusnya berteriak. Tapi sampai sekarang kan belum. Saya tidak tahu apa alasannya.

MDGs dan Jebakan Utang

Meski belum setahun proyek MDGs digelar, namun perjalanan program pembangunan yang dilontarkan pemerintah terkesan salah kaprah. Akibatnya, hutang luar negeri membengkak sementara pengentasan kemiskinan seakan makin menjauh.

PNPM sekadar pencitraan

September 2010, 189 negara sepakat mengadopsi  Pembangunan Millennium atau Millennium Development Goals (MDGs). Indonesia merupakan salah satu negara di antara 147 kepala pemerintahan dan kepala negara yang menandatangani Puncak Milenium di New York dan menandatangani Deklarasi Milenium.

Secara ringkas, deklarasi tersebut berisi komitmen dalam mencapai 8 buah sasaran pembangunan yang mencakup pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar bagi semua, kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, memastikan pelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan dalam pembangunan. Target ini akan dicapai hingga 2015.

Dalam proses pencapaian tersebut nyatanya upaya pemerintah menyukseskan MDGs dengan melibatkan banyak sektor yang berdampak kepada masyarakat kecil secara luas terkesan hanyalah pembohongan publik. Sebab, program pemerintah malah tersesat jebakan hutang luar negeri. Pencapaian MDGs menjadi lamban bahkan berjalan di tempat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. Tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

Hal inilah yang menjadi perhatian International NGO Forum on Indonesian Development (Infid). Direktur Eksekutif Infid, Don K Marut merasa pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan hutang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak official development assistance (ODA) yang tidak bermanfaat untuk Indonesia.

Dia juga mengkritisi klaim pemerintah dalam pidato presiden tahun lalu yang mengungkapkan hutang kepada luar negeri turun hingga 26 persen. Sayangnya, perhitungan itu berdasarkan PDB yang masih menyertakan kepemilikan dan kekayaan asing di Indonesia. “Coba kalau dibandingkan dengan APBN, maka  pembayaran utang luar negeri bisa mencapai 36 persen dari keseluruhan APBN. Ini melebihi anggaran bidang lainnya seperti pendidikan yang hanya sebesar 20 persen. Jadi, tidak benar kalau utang luar negeri itu turun,” jelasnya.

Benar saja. Dari perhitungan, total utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2010 tercatat mencapai Rp 1.676,15 triliun. Dengan demikian, total utang pemerintah di tahun 2010 mengalami peningkatan hingga Rp 85,49 triliun dibanding 2009 yang hanya berjumlah Rp 1.590,66 triliun. Sejatinya pula, pembiayaan pembangunan dari hutang luar negeri atau hibah menjadi beban politik karena transaksinya disertai dengan persyaratan yang mempengaruhi keberdaulatan politik dan ekonomi bangsa.

Infid pun menyebut program pembangunan yang salah kaprah. Sebut saja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang merupakan kelanjutan dari Program Pembangunan Kecamatan (PPK). Baik itu PNPM dan PPK itu sebagian besar merupakan hasil hutang dari Bank Dunia. Parahnya sekitar 20 persen dari keseluruhan dana PNPM tersebut habis untuk ongkos konsultan Bank Dunia.

Lebih lanjut Don K Marut menunjuk program itu pada dasarnya menghancurkan inisiatif masyarakat kelas bawah. PNPM membuai  masyarakat menuju perilaku konsumtif, tanpa pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. “Dulu ada koperasi  kredit dari masyarakat yang sekarang kini menjadi mati akibat PNPM karena banyak masyarakat memanfaatkan dana pinjaman tanpa agunan yang pada akhirnya memanjakan dan tak mendidik kerja keras. Bahkan yang terjadi, PNPM bukannya diberikan kepada masyarakat kurang mampu tapi malah dikuasai oleh para kepala desa,” jelasnya.

Bahkan dalam kunjungannya di beberapa daerah ada pembangunan yang tak tuntas atau tak berdampak baik. “Di Kabupaten Aceh Tamiang hari ini saya  menemukan pembangunan untuk air bersih tapi yang dipasang hanya pipanya saja. Masyarakat belum mendapatkan  air bersih padahal pemasangan pipa itu sudah berjalan setahun. Ada juga pembangunan jalan tapi jalan tersebut malah membuka lahan hutan yang bisa memperlancar aksi pembalakan liar, padahal beberapa kali di daerah itu sudah banjir,” papar Don K Marut saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (16/2).

Apa solusi yang ingin ditawarkan? Infid merujuk pemerintah agar melibatkan inisiatif kreatif dari masyarakat sebab hakikatnya karakteristik satu daerah dengan lainnya berbeda. Memang ada  indikasi pemerintah seperti menyerap aspirasi masyarakat menggunakan musyawarah perencanaan desa. Namun, hal tersebut dalam prakteknya hanyalah seremonial belaka. “Ada pemimpin di daerah tak mau menuruti hasil musyawarah perencanaan desa yang kebanyakan berlangsung selama beberapa jam saja karena mereka sebenarnya sudah memiliki pola pembangunan desa yang sudah disepakati melalui musyawarah selama beberapa bulan. Pemerintah harus arif melihatnya,”  dia menuturkan.

Don K Marut (Direktur Eksekutif Infid)-PNPM salah kaprah

Don K Marut lantas mencontohkan beberapa inisiatif atau keunggulan daerah yang tak diberdayakan pemerintah. Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menghasilkan cabai berlimpah. Kalau saja pemerintah mau memberdayakan daerah serta membuka akses perdagangan bagi masyarakat maka tak perlu import cabai yang kini membuat produk tersebut melonjak harganya. “Masih banyak lagi  inisiatif  lainnya seperti di Sumba ada seorang perempuan yang secara ikhlas mengajar  anak-anak dengan gratis. Di Grobogan, penduduk memanfaatkan lahan tak terpakai Dinas Kehutanan untuk menanam jagung dan kacang-kacangan. Atau nelayan di Sumbawa yang mampu menangkap ikan dengan hasil besar sehingga bisa mencukupi kebutuhan ikan perkotaan di daerah itu meski menggunakan alat tradisional. Inisiatif serta keterampilan mereka ini yang harus dikembangkan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, dia menilai koherensi kebijakan pula perlu dibenahi. Sebab, ada benturan kebijakan yang berjalan tak seirama. Misalnya saja kebijakan internasional yang menetapkan perdagangan bebas. Di satu sisi, dalam bidang pertahanan atau swasembada pangan pemerintah seharusnya melindungi industri pertanian. “Kalau impor pangan seperti beras, cabai, dan garam masih marak dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga dalam negeri tentunya ini mematikan pendapatan para petani,” sebutnya.

Juga soal kebijakan dalam negeri. Seringkali terdapat ketimpangan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Don K Marut memberi contoh program pemerintah daerah NTB tentang peningkatan pariwisata Pulau Komodo dengan menjadikannya sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia.  Namun, pemerintah pusat justru memberi ijin pertambangan di dekat daerah tersebut. “Jelas kalau tambang itu akan merusak alam di sekitar Pulau Komodo yang berdampak rusak pula ekosistem komodo yang memang sudah langka. Ini menyalahi aturan dan terjadi ketimpangan,” seru dia.

Secara garis, Infid menilai terdapat tiga masalah fundamental yang menjadi hambatan pencapaian MDGs di Indonesia. Tiga masalah itu adalah ownership, participation of the poor, dan masalah koherensi dalam implementasi kebijakan. Suka atau tidak suka, pemerintah harus bergegas membenahinya. (Ranap Simanjuntak/ 16 Februari 2011)

Pertambangan, Monster yang Mengancam Masa Depan

Oleh : Ranap Simanjuntak

ancaman limbah membuat habitat di air mati

Pertambangan nyatanya meninggalkan jejak menyakitkan. Pengerukan keuntungan besar tak diimbangi dengan aksi perlindungan asset di masa mendatang. Buktinya, kekayaan pertambangan Indonesia tak mencapai 10 persen dunia, namun sumbangan dari pengerukan pertambangan negeri ini bisa lebih dari 10 persen. Di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Inggris banyak kekayaan alam yang dipertahankan tidak untuk diekspolitasi karena mereka menganggap akan menggunakannya ketika dunia ini akan diancam minimnya kekayaan hasil tambang.

 

Negeri ini tidak bisa merinci berapa besar prosentase kebutuhan dalam negeri dalam memberi supply dari hasil tambang. Lebih menyakitkan, pertambangan di Indonesia menggunakan teknologi yang paling buruk. Akibatnya, ancaman limbah serta perusakan lingkungan makin mengerikan. Parahnya, sektor ini terlindungi oleh kekuasaan, alasan harga pasar dan intervensi dari luar negeri.

 

Berikut ini ada kajian mengenai korupsi pertambangan di Indonesia dan pelanggaran yang dilakukan banyak pihak dalam bidang tambang. Kajian ini merupakan hasil kerja dari sebuah LSM bernama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Simak di bawah ini.

Korupsi Tambang di Indonesia

Parahnya pengusaha tambang menjadi anak emas. Berbagai kemewahan mereka dapatkan seperti mudahnya perijinan, konsesi yang luas, kemudahan alih fungsi Khawasan, dan lain sebagainya. Ini tentu mengkhawatirkan dan akan merugikan rakyat dalam jangka waktu panjang. Apalagi para pengusaha tambang ketika digugat seperti kebal hokum. Untuk lebih lanjut silahkan klik kajian di bawah ini:

Pelanggaran Pertambangan