Kisruh Kuota BBM

Sungai Barito, Kalimantan Selatan akhir pekan lalu ricuh. Puluhan perahu motor dan menutup jalur utama kapal tongkang pengangkutan batu bara ke pulau Jawa berhenti berlayar.Image

Masyarakat dari berbagai elemen bersatu melakukan pemblokiran guna menggugat pemerintah pusat atas krisis BBM. Ini merupakan rantai kelanjutan aksi empat gubernur di Kalimantan yang menyambangi DPR meminta tambahan kuota BBM bersubsidi, Selasa (22/5). Mereka meminta, kuota BBM bersubsidi dinaikkan 60 persen dari kuota tujuh persen yang telah ditetapkan BPH Migas.

Kontan aksi pemblokiran ini menyulut kepanikan. Pasalnya, hampir setengah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Jawa menggunakan batubara. Dan, 80% pasokan berasal dari Kalimantan. Artinya, Jawa bisa byar pet kalau aksi pemblokiran tersebut berlangsung lama.

PT Pertamina lantas menenggarai memang terjadi over kuota BBM subsidi di Kalimantan hingga medio Mei  lalu mencapai 12 persen. Terdiri dari 21 persen kuota Premium dan 10,2 persen Solar.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya Yuktyanta menjelaskan, kuota yang ditetapkan bagi Borneo sebesar 3.037.114 kiloliter. Rinciannya, 1.600.399 kilo liter (KL) premium, 1.039.752 KL solar, dan 396.963 KL minyak tanah. “Realisasi Januari-20 Mei itu Premium sudah over 21 persen, Solar 10,2 persen, dengan rata-rata over kuota sebesar 12 persen,” katanya.

Tambahan kuota yang diminta keempat gubernur Kalimantan itu yakni 2.215.572 KL premium dan 1.249.153 KL solar. Jumlah itu meliputi Kaltim minta tambahan premium sebanyak 672.006 KL dan solar 294.230 KL. Sementara Kalteng mengusulkan tambahan premium sebesar 449.850 KL dan solar 275.854 KL. Menyusul Kalbar meminta pasokan tambahan premium mencapai 510.120 KL dan solar 361.259 KL.

Aksi permintaan tambahan kuota BBM subsidi ini kemudian meluas. Sejumlah daerah seperti Jambi, Bali, Jawa Tengah dan daerah lainnya lantas berupaya meminta hal sama. Bahkan, terjadi krisis BBM di sejumlah daerah.

Menanggapi ini, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo tegas menolak. Menurutnya, setiap daerah tak boleh menambah kuota BBM bersubsidi walaupun sudah over kuota. “Ya nggak bisa karena tidak bisa egois begitu. Mungkin yang siap ditambahya BBM nonsubsidi karena di sana banyak mobil pertambangan,” ungkap perempuan yang diprediksi bakal menjabat posisi Wakil Menteri ESDM ini.

Evita memaparkan, hal penting saat ini adalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memikirkan bagaimana kuota sebesar 40 juta KL bisa tercapai secara nasional yang ditetapkan tahun ini.

Menurut perhitungan Kementerian ESDM realisasi penggunaan BBM melonjak 9%. Dengan begitu, perkiraan kuota BBM subsidi yang dipatok dalam APBNP 2012 sebesar 40 juta KL hanya mencukupi sampai Oktober saja. Akibatnya,  pemerintah perlu melakukan perubahan APBN kepada DPR, yakni melalui APBN Perubahan kedua .

Beragam Masalah

Pengamat energi, Pri Agung Rakhmanto menilai aksi boikot yang dilakukan masyarakat Kalimantan Selatan itu mengindikasikan cermin buram pembagian jatah kuota BBM subsidi oleh BPH Migas di setiap daerah. “Perhitungan kuota tanpa melibatkan Pemda, kemudian Pemda yang ditugasi mengawasi. Seharusnya Pemda juga ikut dilibatkan,” ungkapnya kepada SINDO Weekly.

Kesimpangsiuran soal data kota BBM subsidi pun sering terjadi. Pemerintah dianggap tak terbuka informasi berapa besaran jumlah kuota pada tiap daerah. Hal ini terlihat saat rapat dengar pendapat keempat gubernur Kalimantan dengan DPR.

Dimana, data kuota BBM yang dipegang oleh pemerintah provinsi ternyata berbeda dengan data yang dipegang oleh DPR RI. Padahal, kedua versi data itu berasal dari sumber resmi yang sama yaitu BPH Migas.

Perbedaan data ini sempat menjadi bahan pembicaraan dalam pertemuan. Sebab, data merupakan acuan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Buru-buru Kementerian ESDM menyatakan BPH Migas akan mengumumkan kuota per daerah yang telah direvisi.

Pri merasa, masalah makin bertambah ketika penetapan pembagian kuota itu hanya dihitung berdasarkan perhitungan BBM yang keluar dari Depo saja. “Seharusnya perhitungannya dari SPBU atau debet atau pembelian masyarakat. Sebab, banyak BBM subsidi yang ternyata tidak sampai kepada masyarakat,” ketusnya.

Penyelundupan dan penyelewengan BBM subsidi masih marak. Namun, pemerintah sendiri tak bisa menentukan berapa jumlahnya. Data Kementerian ESDM menyebut hingga April penyelewangan BBM Subsidi hanya mencapai Rp 111,253 miliar. Barang temuan Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi tersebut terdiri dari minyak solar sebanyak 619.300 liter senilai Rp 5,968 miliar, premium sebanyak 24.800 liter senilai Rp 233 juta, minyak tanah 600 liter senilai Rp 5,4 juta dan minyak jenis MFO sebanyak 250.109.000 liter senilai Rp 105,045 miliar. Data ini menurut Pri masih kecil.

Sedangkan untuk penyelundupan juga tak pasti. Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah  mencontohkan, penyelundupan bbm bersubsidi di Tanjung Balai, Karimun  saja nilainya bombastis, di kisaran satu triliun rupiah. “BPH Migas tak punya resources dalam mengawasi, terlebih untuk daerah perbatasan,” lanjut Pri.

Soal wacana pengehmatan energi yang dilancarkan Presiden SBY, Selasa (29/5/2012) malam menurut Pri perlu dukungan kuat. Baginya, dampak tersebut tak terlalu signifikan. Lima langkah kebijakan gerakan penghematan energi kebanyakan hanyalah kisah lama. Upaya serupa telah dilakukan tahun 2005, 2008, dan 2010 lalu. “Harusnya ada evaluasi kebijakan penghematan energi yang sudah dilakukan,” seru dia.

Misalnya pelarangan kendaraan dinas Pemerintah untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi jumlahnya teramat kecil, hanya mengumpulkan sekitar 100.000 KL per tahun. Kemudian, sistem pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU yang sulit menentukan caranya. Yang terbilang anyar dilakukan adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan.

Kesulitan lain dalam diversifikasi energi ke BBG adalah solusi jangka panjang. Mengingat anggaran yang makin minim, hanya tersisa Rp 2,5 triliun maka skalanya sangat terbatas. Pri menunjuk supaya rencana penghematan energi nasional berjalan maksimal maka dibutuhkan instrumen harga energi yang rasional. Infrastruktur BBG pun diperlukan.

“Butuh instrumen harga, kemudian butuh infrastruktur. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Bagaimana berhemat jika dibiarkan harga BBM murah,” pungkas Pri.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s